Jenderal Bernard Montgomery pernah berkata: Hati-Hati dengan orang bodoh namun penuh energy. Ia akan membakar anda semua. Presiden Donald Trump sepertinya mengabaikan peringatan jenderal Inggris pada Perang Dunia II itu. Ketika melantik John Bolton sebagai penasehat keamanan nasional Gedung Putih.
Gagal totalnya pemerintahan Presiden Trump dalam menggusur Presiden Venezuela Nikolas Maduro dan memasang Juan Guaido sebagai boneka AS, mengundang tanda tanya besar di ring satu Gedung Putih mengenai kualitas dan kemampuan John Bolton, mantan Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut.
Baca: Venezuela Exposes the Myth of John Bolton’s “Genius”
Martin Sieff, wartawan senior the Washington Times dan United Press International, dalam artikelnya berjudul :
Venezuela Exposes the Myth of John Bolton’s “Genius” mengangkat salah satu topik menarik di balik munculnya Perjanjian Senjata Nuklir Jangka Menengah atau Intermediate Range Nuclear Forces (INF) pada 1987. Menurut Martin Sieff, Presiden AS Ronald Reagan dan Presiden Trump punya sikap berbeda dalam menanggapi ulah John Bolton yang sejak era Reagan sudah menduduki posisi penting dalam pemerintahan di Gedung Putih.
Pada 1987, Reagan justru menganggap sepi desakan Bolton agar Reagan tidak menandatangani perjanjian pengurangan senjata nuklir jarak menengah INF dengan Presiden Rusia Gorbachev. Terbukti feeling Reagan cukup tajam. Menyusul ditandatanganinya perjanjian nuklir jarak menengah INF itu, dua tahun kemudian, pada 1989, Perang Dingin yang berlangsung sejak 1950 itu berakhir sudah.
Sebaliknya dalam kasus keputusan Presiden Trump membatalkan secara sepihak perjanjian INF 1987 dengan Rusia, John Bolton justru merupakan otak di balik keputusan tersebut. Ironisnya, justru Perjanjian Senjata Nuklir Jarak Menegah INF Regan-Gorbachev itulah yang menjadi pintu pembuka menuju perdamaian dunia. Sekaligus meredakan kekhawatiran negara-negara di kawasan Eropa mengenai potensi meletusnya Perang Dunia III.
Namun seperti juga Trump, Bolton berhasil memprovokasi Presiden George W Bush (2000-2008), untuk melancarkan invasi militer ke Irak dan menggulingkan Presiden Saddam Hussein dari tampuk kekuasaan pada 2003. Dengan dalih Irak memiliki senjata pemusnah massal atau Weapon of Mass Destruction.
Namun demikian pada era George W Bush waktu itu, Bolton gagal membujuk Bush maupun penasehat keamanan nasional kala itu Condoleeza Rice, agar AS menarik diri dari semua perjanjian perlucutan senjata nuklir di berbagai forum internasional.
Akibat saran kebijakannya yang ceroboh terhadap Bush untuk menginvasi Irak, sehingga membuat perekonomian Amerika semakin terpuruk dan citra AS di dunia internasional semakin buruk, Bush dan para penasehat utama kebijakan luar negeri AS kehilangan minat untuk melanjutkan proyek usulan Bolton selanjutnya: Menyerbu Iran dan menggulingkan pemerintahan Republik Islam Iran.
Di jajaran para pejabat kunci kebijakan luar negeri Gedung Putih, penasehat keamanan nasional John Bolton dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, merupakan elemen garis keras pemerintahan Trump yang amat bernafsu untuk melancarkan invasi militer ke Iran. Apalagi jika serangan militer ke Iran itu sama besar skalanya seperti ketika menginvasi Irak pada 2003.
Namun sekarang, menyusul gagalnya operasi intelijen menggusur Nikolas Maduro, pelan-pelan mulai menyingkap ketidakbecusan John Bolton sebagai penasehat keamanan nasional presiden AS, yang dalam kesejarahannya, seringkali perannya lebih strategis dan menentukan dibandingkan menteri luar negeri. Padahal selama ini, Bolton dipandang dengan penuh respek dan kekaguman sebagai pejabat yang brilian secara intelektual, menguasai rencana dan pelaksanaan sebuah operasi secara rinci, penuh energi, dan pandai membaca konstelasi dan situasi yang ada sehingga mampu mengendalikan semuanya agar tetap dalam rel yang sudah digariskan.
Namun kegagalannya dalam merancang scenario kejatuhan Nikolas Maduro, sepertinya berbagai kalangan di ring satu Presiden Trump pun mulai menilai Bolton orang yang sembrono, bebal dan spekulator yang terlalu berani mengambil resiko namun tanpa perhitungan yang matang dan terencana. Sehingga malah berpotensi membahayakan situasi dan boomerang bagi AS.
Bolton sama sekali tidak belajar dari cara halus yang dimainkan pemerintahan Dwight Eisenhower ketika secara diam-diam membantu kelompok-kelompok sayap kanan di Guatemala untuk menggulingkan Presiden Arbenz Guzman pada 1954. Atau ketika melalui operasi senyap yang didukung CIA, berhasil menggalang dukungan kelompok-kelompok pro Syah Iran, untuk menggulingkan Perdana Menteri Mossadeq yang punya agenda untuk menasionaliasi perusahaan minyak Inggris British Petroleum.
Bahkan dalam kasus Iran Kontra, meskipun Reagan tidak secerdas Eisenhower karena akhirnya terbongkar juga rahasianya, namun tetap saja belum separah kebodohan yang dilakukan oleh Bolton dalam menangani kasus Venezuela.
Betapa tidak. Dalam menetapkan Guaido sebagai presiden boneka AS pun, dinilai salah memilih sekutu. Sebab Guaido meskipun diplot sebagai boneka sekalipun, namun di mata masyarakat setidaknya haruslah sosok yang punya kredibilitas dan daya Tarik bagi masyarakat awam Venezuela. Sialnya, dua kriteria itu tidak terpenuhi dalam sosok Juan Guaido. Alhasil, Guaido malah jadi kartu mati bagi Washington.
Dalam kasus Irak pun, Bolton terbukti salah memilih sekutu dalam operasi menggulingkan Saddam Hussein. Sebab Ahmed Chalabi, terbukti bukan sosok yang popular dan mengakar di Irak. Hanya saja mampu meyakinkan Bolton dan para tokoh neokonservatif di ring satu Presiden George W Bush, bahwa ketika tentara AS memasuki Irak, akan disambut dengan gegap gempita oleh puluhan juta warga masyarakat Irak sebagai tentara pembebasan rakyat Irak.
Begitupun, saat ini Bolton dan menteri luar negeri Mike Pompeo merupakan unsur garis keras pemerintahan Trump yang amat bernafsu mewacananakan untuk menyerang Iran dan Korea Utara dalam perang berskala besar.
Menurut Bob Woodward, wartawan senior Washington Post, dalam bukunya berjudul Fear, Trump di Gedung Putih, semasa pemerintahan Presiden Barrack Obama, AS cenderung merangkul dan menenangkan Iran, sehingga akhirnya tercapai kesepakatan nuklir AS-Iran. Sehingga berakibat renggangnya hubungan AS-Arab Saudi. Alhasil, dengan Israel pun AS di era Obama hubungannya jadi renggang dan tidak mesra. Sebab sebagai dua negara yang sama-sama memusuhi Iran, Arab Saudi dan Israel memiliki hubungan terbuka maupun sembunyi-sembunyi yang cukup penting. Begitu menurut cerita Bob Woodward.
Nampaknya, selain Bolton dan Pompeo yang begitu bernafsu melancarkan serangan militer AS ke Iran, peran Jared Kushner, menantu Presiden Trump, juga sama besar pengaruhnya dalam mengarahkan kebijakan Trump untuk semakin memperkuat aliansi Arab Saudi-Israel seraya menetapkan Iran sebagai musuh bersama.
Adapun pemain kunci bagi Arab Saudi agar skenario AS itu berjalan mulus, menurut informasi intelijen yang berhasil diperoleh Kushner, adalah Pangen Muhammad bin Sultan atau lebih dikenal sebagai MBS.
Kushner yang asal Yahudi itu, punya jaringan dan relasi luas di kalangan komunitas intelijen Israel. Selain pengaruhnya yang begitu luas sebagai penasehat senior Presiden Trump seperti juga putri presiden, Ivanka. Agaknya, seberapa besar peluang Bolton maupun Pompeo untuk bertahan sebagai pejabat kunci kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Gedung Putih, akan sangat tergantung bagaimana Kushner dan Israel memainkan Arab Saudi untuk menggalang persekutuan strategis melawan Iran.
Selama persekutuan Arab Saudi-Israel menjadi prasyarat untuk melancarkan aksi militer terhadap Iran, Bolton dan Pompeo masih akan tetap digunakan Trump sebagai pemain-pemain kunci di Gedung Putih. Terlepas ketidakbecusan dan kegagalan Bolton dalam merekayasa kejatuhan Nikolas Maduro.
Diolah kembali dari berbagai sumber oleh Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute.
