Nurman Diah – Wartawan Senior
Anas Urbaningrum dilecehkan. Belum ada keterangan KPK dia jadi tersangka, SBY sudah berani menyatakan Anas harus konsentrasi untuk menghadapi masalah hukum. Komando Partai Demokrat dinyatakan akan berada kembali ditangannya SBY.
Hari ini surat kabar berbahasa Inggris menurunkan berita utamanya mengenai Tribunal Pelanggaran HAM 1998 akan segera digelar dengan persetujuan DPR. Pengamat tentu tahu bahwa yang disini dituju adalah Letjen (pur) Prabowo, kandidat capres yang dalam survey-survey berada dalam posisi nomer 1, sebelum nama Jokowi ikut tersurvey.
Adakah SBY panik? So pasti, sobat sobat dari Minahasa akan berkomentar. Loh kenapa?Pemilu 2014 semakin dekat. Nomer-Nomer peserta Pemilu sudah diundi. Sementara Partai Demokrat terus merosot kredibilitasnya sejak dibuka pada publik bahwa kader kadernya ternyata suka korupsi. SBY perlu mengdongkrak elektabilitas partai kembali pada dua digit.
SBY pun paham bahwa dia hanya akan bisa melakukannya apabila Partai Demokrat mempunyai nama untuk diusung sebagai Capres yang kredibel,tegas dan bersih. Jangan lupa, orang yang juga nantinya tidak akan mengusik usik pelanggaran pelanggaran hukum yang SBY pernah lakukan, semisal Kasus Century, pelaporan pajak pajaknya, tuduhan pernah beristri selain Ani, ketika masuk menjadi taruna AKABRI, dan sangat mungkin harta kekayaan dirinya sendiri, Ibas dan istrinya. Selagi mencari, SBY tentunya tidak akan membiarkan saingan saingan terus mendapatkan simpati rakyat.
Dari dalam dia tidak ingin Anas menjadi duri dalam daging. Dia tahu Anas berambisi dan akan menggunakan posisinya sebagai Ketum untuk dapat mengiyakan siapa yang Partai Demokrat akan majukan sebagai capres. Tanpa namanya disertakan sebagai orang pertama atau kedua Anas pasti akan melawan. SBY tidak mustahil sudah bermain mata dengan KPK agar kasus Hambalang dan keterlibatan Anas ditunda publikasinya untuk waktu yang hanya SBY yang boleh menentukan. SBY telah memilih waktu itu.Satu saingan telah dipatahkan, kecuali Anas berani melawan.
Kelemahan Prabowo secara hukum sudah juga dalam perhitungan SBY. Peristiwa Mei 1998 diduga dimulai atas inisiatip terselubung Letnan Jenderal Prabowo. Hanya Prabowo yang mempunyai pasukan siap gerak ketika itu sebagai Panglima Kostrad. Pengamat sepakat bahwa peristiwa itu tidak akan terjadi dengan tindakan “preempitve” Prabowo menurunkan pasukan sebelum huru hara terjadi.
Dibentuknya Tribunal Pelanggaran HAM yang kini sedang didorong Pemerintah dengan DPR memang sudah lama direncanakan tapi dipetieskan. Kenapa sekarang mau diangkat dan akan diselelnggarakan ketika Prabowo sedang berada diurutan atas sebagai Capres?Lagi lagi soal politik. Masalah penegakkan hukum bukan sasaran utama SBY. Kekuasaan dan keselamatan dirinya telah menjadi prioritas kehidupan anak Pacitan ini.
Memang tiada hal yang menjemukan hidup di Republik Indonesia ini.
