Penulis: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI)
Kalau benar manuver diplomatik AS melalui DK-PBB tersebut dimaksudkan untuk mengajak seluruh dunia mengisolasi dan mengembargo Korea Utara, lantas bagaimana sikap Indonesia?
Menurut hemat kami dari Global Future Institute, Korea Utara tidak boleh diprovokasi dan dipompa kemarahan dan radikalismenya pada skala yang justru bisa memicu ketidakstabilitan di Semenanjung Korea pada khususnya, dan kawasan Asia Pasifik pada umumnya.
Jika skenario AS berjalan lancar di DK-PBB untuk menjatuhkan sanksi internasional pada Korea Utara seperti embargo ekonomi, maka hal itu sama saja dengan memprovokasi Korea Utara agar untuk bersikap semakin agresif dan radikal.
Maka itu, Indonesia dan negara-negara yang tergabung dalam perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), harus satu sikap dan satu pandangan. Menolak manuver AS beserta sekutu-sekutu strategisnya seperti NATO, Jepang dan Korea Selatan, untuk menjatuhkan sanksi internasional kepada Korea Utara.
Dengan demikian, peran aktif Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN maupun sebagai negara pendiri ASEAN, adalah untuk membujuk negara-negara ASEAN lainnya, agar ASEAN Political Community tidak menjatuhkan sanksi baru kepada Korea Utara. Sebab jika Korea Utara diisolasi, situasi dan kondisi di Semenanjung Korea justru akan semakin parah.
Sebaliknya, melalui ASEAN REGIONAL FORUM, Indonesia harus membujuk negara-negara ASEAN lainnya agar berperan aktif mengajak Korea Utara menyelesaikan krisis Korea melalui berbagai forum internasional yang baik yang bersifat regional maupun multilateral.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka kementerian luar negeri Republik Indonesia harus peka dalam membaca kondisi dan konstalasi global saat ini. Khususnya dalam memantai tren global yang berkembang di Semenanjung Korea.
Sebab jika pemerintah Indonesia gagal mengantisipasi skenario terburuk yang bakal terjadi di Semenanjung Korea, maka selain akan berdampak bagi kawasan Asia Pasifik pada umumnya, pada saat yang sama juga akan membahayakan prospek dari program Global Maritim Fulcrum (Poros Maritim Dunia) yang diprakarsai oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Sebab program ini, mengisyaratkan pentingnya iklim yang damai dan stabil di kawasan Asia Pasifik.
