Benih-benih Perkembangan internasional baru nampaknya sedang ditanam menyusul peran aktif Rusia dan Iran dalam penyelesaian Krisis Suriah. Saat yang sama Cina, Jepang dan Korea Selatan bersepakat membangun kerjasama strategis di kawasan Asia Timur laut untuk mengimbangi blok ekonomi kreasi Amerika Serikat Trans Pacific Partnership (TPP).
Ada dua perkembangan internasional penting yang kiranya berpotensi menciptakan suatu tata politik internasional baru di kawasan Timur Tengah dan kawasan Asia Pasifik, khususnya Asia Timur Laut. Jumat 30 Oktober 2015 di Viena, Austria, 17 negara plus Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar konferensi perundingan untuk mencari solusi politik atas krisis Suriah. Menariknya, hadirnya ketujuhbelas negara tersebut menggambarkan sebuah perkembangan baru bahwa Amerika Serikat tidak lagi merupakan satu-satunya aktor dominan dalam scenario penyelesaian Krisis Suriah.
Hal ini terlihat ketika seluruh spektrum politik negara-negara Muslim Timur Tengah hadir dalam pertemuan tersebut seperti: Arab Saudi, Irak, Mesir, Uni Emirat Arab, Jordania, Qatar, Lebanon, Iran Sedangkan negara-negara adikuasa selain AS adalah: Jerman Perancis. Cina, Italia, Inggris, dan Rusia.
Meski Suriah untuk sementara ini tidak dilibatkan dalam konferensi perdamaian untuk Suriah ini, namun kehadiran Iran beserta Rusia dan Cina, bisa dipastikan arah penyelesaian Krisis Suriah tidak lagi merujuk pada scenario Washington. Seperti tersurat melalui pernyataan Pemerintah Iran lewat kantor berita Iran, IRNA, kebijakan Iran terkait krisis Suriah bertumpu pada tiga pilar:
- Menghormati hak-hak sah negara Suriah untuk menentukan nasib dan reformasi di negeri itu serta menolak intervensi asing dan terorisme.
- Mencari jalan gencatan senjata bagi berbagai kelompok di Suriah dan mendukung perang melawan teroris asing di negeri itu.
Kerangka kebijakan Iran untuk solusi damai Krisis Suriah barang tentu sejalan secara prinsipil dengan Rusia dan Cina, bahkan didukung oleh beberapa negara Uni Eropa seperti Jerman dan Perancis. Sikap dan kebijakan Iran dalam konferensi ini secara prinsipil bertentangan dengan proposal PBB yang menuntut transisi kekuasaan di Suriah tanpa melibatkan Presiden Suriah Bashar al Assad.
Atas dasar kebijakan luar negeri Iran yang mendukung reformasi di Suriah namun tetap menggarisbawahi pentingnya menghormati hak-hak sah negara Suriah dan menolak campur tangan asing, maka secara tersirat Iran tetap menghendaki keterlibatan Assad sebagai kepala negara dan pemerintahan sah Suriah dalam penyelesaian Krisis Suriah. Meski secara diplomatis Iran menyatakan tidak terikat terhadap Assad secara individual, dan menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat Suriah untuk menentukan sikap apakah tetap mempertahankan atau mengganti Assad sebagai kepala pemerintahan Suriah.
Namun kalau kita melihat kondisi obyektif di dalam negeri Suriah, nampaknya dengan tiga pilar kebijakan Iran tersebut, substansi sikap Iran sejatinya tetap berpedoman pada pandangan bahwa penyelesaian Krisis Suriah berarti harus melibatkan Assad sebagai representasi dari penghormatan terhadap hak-hak sah negara Suriah tanpa campur tangan pihak asing, yang dalam hal ini yang dimaksud adalah Amerika Serikat dan Inggris dalam kerangka NATO.
Iran, di Luar Orbit Negara-Negara Dewan Kerjasama Teluk
Tren perkembangan internasional yang menarik jadi catatan penting di sini adalah, keterlibatan Iran untuk berperan aktif dalam penyelesaian Krisis Suriah, mengingat kenyataan bahwa Iran merupakan satu-satunya negara di kawasan Timur Tengah yang berada di luar orbit pengaruh Amerika Serikat dan Inggris. Dan tidak termasuk dalam persekutuan strategis negara-negara yang tergabung Dewan Kerjasama Teluk (Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Jordania dan Uni Emirat Arab).
Skema kerjasama strategis yang dirancang dua konglomerat Amerika-Inggris Rockefeller dan Rothschild itu bermula sejak 1979, menyusul runtuhnya kerajaan Iran di bawah kepemimpinan Shah Reza Pahlevi. Sebagai buntut dari diberlakukannya nasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak asing di Iran, beberapa pengusaha minyak Amerika dan Eropa dipaksa untuk mencari basis kekuatan dan pengaruh baru di Timur Tengah.
Maka, beberapa perusahaan besar seperti Exxon Mobil, Texaco, BP Amoco dan Royal Dutch/Shell, yang berada dalam kepemilikan Rockefeller dan Rothschild, mulai merancang sistem pengamanan menyeluruh untuk mengamankan penguasaan mereka akan minyak mentah di kawasan teluk. Maka, Arab Saudi yang dikuasai dinasti Ibnu Saud dijadikan sebagai basis dan markas operasi politik-ekonomi-intelijen-militer dari kekuatan-kekuatan korporasi tersebut.
Konsesi yang diberikan Arab Saudi dengan adanya perlindungan militer dari persekutuan negara-negara yang kemudian tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk tersebut adalah, negara-negara barat mendapatkan pasokan minyak mentah dengan harga semurah mungkin. Sebagai konsekwensi dari kerjasama itu, muncullah beberapa perusahaan kontraktor pertahanan negara-negara barat memberi pelatihan militer terhadap angkatan bersenjata Arab Saudi. Beberapa perusahaan tersebut antara lain SAIC, Booz Hamilton, TRW dan Vinnel Corp.
Sedangkan Iran, Suriah dan Libya, secara ideologis menentang skema kerjasama Amerika-Inggris dalam kerangka Dewan Kerjasama Teluk tersebut. Apalagi ketika Revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini berhasil meruntuhkan Sjah Reza Pahlevi dan Dinasti Pahlevi secara keseluruhan.
Inggris-AS memang mempertaruhkan segalanya di Timur Tengah, karena 66,5 persen cadangan minyak mentahnya memang berada di kawasan tersebut. Dan 42 persen di antaranya, berada di keenam negara Arab di kawan teluk tersebut. Sementara di Arab Saudi sendiri, terdapat 60 ladang minyak dan gas bumi yang menghasilkan 10 juta barel per hari. Inilah yang kemudian dibentuk Dewan Kerjasama Teluk dengan pilar 6 negera Arab tersebut. Dari keenam negara tersebut, kecuali Oman, merupakan negara OPEC (Negara-Negara Pengekspor Minyak).
Bisa dimaklumi jika negara-negara arab tersebut semuanya merupakan negara monarki sehingga para pengusaha minyak yang berada di belakang pemerintah Amerika dan Inggris dengan mudah bisa mengendalikan dan mengaturnya melaui uang suap dan segala bentuk praktek korupsi lainnya sebagai modus operandi.
Terciptanya Dewan Kerjasama Teluk yang disponsori Amerika-Inggris tersebut, pada perkembanganya telah melemahkan negara-negara arab berhaluan nasionalis seperti Suriah, Libya, dan Lebanon. Sementara negara-negara monarki Arab boneka Amerika-Inggris ini justru kian menguat.
Skema ekonomi liberal seperti Foreign Direct Investment lewat perbankan dan perusahaan-perusahaan barat, kemudian menciptakan zona perdagangan bebas di wilayah kedaulatan negara-negara yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk. Bahkan ada pelabuhan bebas arus masuk barang di Dubai, Uni Emirat Arab.
Dan Bahrain, menjadi basis dan pusat perbankan dari kongsi bisnis negara-negara Arab tersebut. Buruh-buruh murah dari Filipina dan Bangladesh, dengan sengaja didorong ke negara-negara Dewan Kerjasama Teluk tersebut. Singkat cerita, terbentuklah kemudian pasar bersama dan harmonisasi kebijakan perminyakan keenam negara Arab.
Agaknya Suriah dan Iran yang merupakan pusat kekuatan negara-negara yang berhaluan nasionalisme Arab hingga kini masih tetap bisa bertahan di luar orbit pengaruh AS-Inggris dan Skema Dewan Kerjasama Teluk. Upaya AS dan Inggris untuk menggusur Assad dengan mendukung milisi-milisi anti Assad, nampaknya tidak akan berhasil dilakukan melalui aksi militer. Adanya dukungan aktif Rusia dan Cina dalam Krisis Suriah, memaksa AS dan sekutu-sekutunya di Eropa Barat, untuk membawa Krisis Suriah ke meja perundingan.
Bagaimana hasil akhirnya nanti, memang masih sulit diprediksi. Namun peran aktif Iran dalam penyelesaian damai di Suriah, telah menandai era baru keterlibatan negara berpenduduk Muslim yang dalam konstalasi di kawasan Timur Tengah termasuk kategori negara yang mampu berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Mengingat kenyataan bahwa di era pemerintahan Jokowi-JK mulai merintis kerjasama strategis dengan Iran di beberapa sektor strategis termasuk energi, para pemangku kepentingan kebijakan luar negeri hendaknya membaca perkembangan terbaru di Timur Tengah ini secara cermat dan penuh perhatian, untuk mengantisipasi terjadinya tata dunia baru di kawasan Timur Tengah.
Membaca Pertemuan Trilateral Cina, Jepang dan Korea Selatan di Asia Timur Laut
Minggu 1 November 2015 lalu, ada perkembangan baru yang tak kelah penting, seiring dengan perkembangan terbaru dalam krisis Suriah. Yaitu pertemuan trilateral Cina, Jepang dan Korea Selatan. Pertemuan yang praktis merupakan Konferensi Tingkat Tinggi tersebut hadir Perdana Menteri Li Keqiang, Presiden Korea Selatan Prak Geunhye, dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.
Memang melalui pertemuan tersebut, secara kasat mata terkesan tidak ada sebuah terobosan baru. Namun jika kita cermati, kesepakatan ketiga negara tersebut sangat strategis sebagai landasan kerjasama trilateral ke depan. Ketiga negara bersepakat untuk menjalin kerjasama dalam bidang perdagangan dan keamanan regional.
Frase Kerjasama bidang Keamanan Regional, nampaknya sebuah langkah yang cukup strategis ketika dijabarkan dalam kerangka kerjasama Politik dan Keamanan. Apalagi ketiga negara memandang sektor maritim sebagai isu strategis dalam bidang politik dan pertahanan nasional ketiga negara.
Apalagi saat ini Jepang dan Cina seringkali terlibat dalam pertikaian daerah perbatasan (Border Dispute) di wilayah maritim di Laut Cina Timur. Maka itu, rumusan kesepakatan umum ketiga negara untuk menjalin kerjasama di bidang perdagangan dan keaman regional, sejatinya hal ini harus dibaca sebagai sebuah terobosan baru ke arah kerjasama strategis bidang ekonomi dan pertahanan ketiga negara.
Tentu saja ini merupakan tren global yang harus dibaca oleh para pemangku kebijakan luar negeri RI baik di Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinasi Politik-Hukum-Keamanan maupun Kementerian Pertahanan. Bahkan Kementerian Perekonomian maupun perdagangan RI juga harus tanggap dan peka terhadap perkembangan terbaru ini. Mengingat kenyataan bahwa Cina, Jepang dan Korea Selatan merupakan kekuatan ekonomi terbesar di Asia Timur Laut dewasa ini.
Selain dari itu, menyusul langkah-langkah ekonomi-politik AS yang semakin agresif dengan memprakarsai terbentuknya Trans Pacific Partnership (TPP), kerjasama trilateral ketiga negara berpotensi menjadi kekuatan keseimbangan baru. Dalam TPP Cina dan Korea Selatan tidak ikut serta.
Malah justru sebaliknya, ketiga negara bersepakat untuk menjalin kerjasama dalam kerangka Kemitraan Ekonomi Komprehensif (RCEP), sebagai tandingan TPP, untuk memperluas kerjasama ekonomi dan sosial untuk kesejahtera bersama di Asia Timur Laut. Seraya untuk membangun momentum Pertumbuhan Baru dari ketiga negara.
Jika hal ini benar-benar terwujud menyusul kesepakatan trilateral Cina, Jepang dan Korea Selatan, maka RCEP akan mempunyai posisi tawar yang cukup kuat di hadapan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Betapa tidak, RCEP yang dimotori dan didukung oleh Cina, merupakan blok perdagangan bebas terbesar di dunia dan mencakup 3,24 miliar orang.
Lantas, bagaimana dengan Indonesia, menghadapi dan mengantisipasi tren baru di Timur Tengah dan Asia Pasifik? Untuk berperan aktif dalam konstalasi global yang kemungkinan melahirkan sebuah pola baru atau kutub baru baik secara regional maupun internasional, nampaknya Indonesia harus kembali Semangat Dasa Sila Bandung 1955 dan Konferensi Gerakan Non-Blok Beograd 1961. Karena kedua khazanah politik luar negeri RI tersebut hingga kini masih relevan, karena kedua forum internasional tersebut mengusung aspirasi negara-negara berkembang.
Bahkan Bung Karno, Presiden pertama RI, sejak 1964 sudah berencana untuk membentuk sebuah persekutuan strategis antar negara-negara berkembang dan baru merdeka melalui sebuah konferensi yang rencananya akan diselenggarakan pada Agustus 1966. Sayangnya rencana besar tersebut gagal karena terjadi Gerakan 30 Sepember 1965 yang bermuara pada kejatuhan Presiden Sukarno.
Padahal dalam skema the New Emerging Forces yang akan dilembagakan melalui Conefo Agustus 1966 tersebut, sebenarnya bertumpu pada prediksi Bung Karno bahwa selain AS dan Uni Eropa, Cina akan tampil sebagai kutub ketiga dalam blok perekonomian. Dan Indonesia jika tidak menyiapkan sebuah blok tersendiri, maka Indonesia yang masuk kawasan Asia, akan berada dalam pengaruh orbit Cina. Maupun dua kutub blok perekonomian lainnya yaitu AS dan Uni Eropa.
Membaca perkembangan terbaru di Timur Tengah melalui Konferensi Vienna Jumat lalu, maupun pertemuan Seoul Minggu lalu, sudah saatnya bagi Indonesia untuk mempertimbangkan kembali gagasan Pan Asiatic dalam kerangka Kerjasama antar negara-negara berkembang di Asia Pasifik berdasarkan model the New Emerging Forces.
Sehingga Asia Pasifik yang sejak 1970-an menginduk pada Washington dan Tokyo sebagai pusat kekuatan berdasarkan Skema David Rockefeller melalui terbentuknya Trilateral Commission (Persekutuan AS, Eropa Barat dan Jepang), akan bisa dipatahkan untuk memunculkan kekuatan-kekuatan baru di kawasan Asia Pasifik.
Penulis : Hendrajit, Peneliti Geopolitik Global Future Institute (GFI)
Facebook Comments
