M. Arief Pranoto, Direktur Program Studi Geopolitik dan Kawasan Global Future Institute (GFI)
Penyebab carut-marut kehidupan berbangsa dan bernegara ini, salah satunya ialah kita ‘menelan’ dogma atau doktrin globalisasi secara mentah-mentah. Tanpa kritik tanpa selidik. “Tak ada satu negara pun yang dapat hidup sendiri atau mengindar dari pengaruh negara lain.” Hampir semua negara di muka bumi akan saling ketergantungan. Itulah inti makna globalisasi yang juga bermuatan demokrasi (ala Barat), HAM, lingkungan hidup dan liberalisasi.
Pertanyaannya kini, apakah Indonesia/NKRI bakal bubar jika menutup diri dari dunia luar; atau justru akan ada/banyak negara yang bangkrut bila tidak menjalin hubungan dengan Indonesia? Itu harus dijawab dulu.
Gilirannya, ketika kita menelan globalisasi tanpa “Bismillah” maka akibatnya sekarang, impor seolah-olah bahkan telah menjadi IDEOLOGI BARU yang dianut oleh siapapun rezim penguasa di negeri ini. Bayangkan saja, negara dengan garis pantai terpanjang (kedua) di dunia, kok malah impor garam dan ikan? Ini ironi geopolitik. Itu pertama. Yang kedua, negeri (agraris) dua musim dengan curah hujan tinggi, kok justru impor ketela, cabe, dan jenis kacang-kacangan lainnya? Sungguh ironis. Impor menggerus devisa, kok ‘ideologi’ tersebut terus dipelihara?
Maka seyogianya, selain bangsa ini mutlak harus mengkaji ulang perihal makna dan implementasi globalisasi, juga yang paling penting bahwa setiap pemimpin terutama di level nasional harus ada prasyarat wajib memahami tentang geopolitik, mampu mencermati dinamika lingkungan strategis baik global maupun regional, nasional, dan lain-lain untuk dijadikan masukan guna menentukan arah serta kebijakan di tingkat lokal/nasional. Inilah kemampuan minimal yang wajib dimiliki para pemimpin, sedang maksimalnya bahwa mereka wajib mendatangkan benefit/devisa bagi kepentingan nasional dengan berbasis geopolitik negeri/daerahnya.
Kenali dirimu (geopolitik) maka kamu akan mengenal/mencapai Tuhanmu (tujuan negara).
Renungan Sabtu, 14/1/2017 – MAP.
