Venezuela yang menjadi satu di antara negera-negara yang “dikangkangi” AS kian menunjukkan pesonanya di hadapan negara-negara besar dunia. Sebagaimana dimaklumi, dalam menunjukkan solidaritas dan kekuatan yang spektakuler, utusan-utusan dari ibu kota negara-negara seperti Beijing dan Havana, Moskow dan Teheran, Pyongyang dan Caracas, Damaskus dan Managua dan banyak negara lain berdiri bersama, berdampingan, di depan Dewan Keamanan PBB. Mereka mendeklarasikan tekad untuk melindungi Piagam PBB dan penegakan Hukum Internasional, sekaligus menjaga kedaulatan masing-masing negara anggota.
Semua yang hadir ini, sekitar 50 perwakilan adalah negara-negara yang kalau digabung populasinya terdiri lebih dari separuh penduduk dunia, dan semuanya telah menjadi korban dan dimiskinkan oleh predasi negara-negara kapitalis neoliberal, seperti AS dan sekutu- Eropa Baratnya.
Deklarasi untuk menjaga marwah PBB dari monopoli AS disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza. Deklarasi tersebut, setidaknya memuat ilegalitas sanksi ekonomi yang dipaksaan secara sepihak dan invasi teritorial yang dilakukan oleh AS dan sekutunya.
Atas apa yang terjadi di tubuh PBB selama ini, maka komitmen untuk membangun kekuatan solidaritas baru menjadi hal yang tidak bisa terelakkan bagi negara-negara seperti Cina, Rusia, Kuba, DPRK, Suriah, Iran, Palestina, Nikaragua, Venezuela, dan lain-lain. Mereka telah merubah wujud menjadi kekuatan hebat yang pasti akan mendapatkan tantangan serius dari negara-negara kapitalisme Barat.
Kekuatan baru untuk melawan kapitalisme neoliberal pimpinan AS tersebut sejatinya sudah ada sejak dulu. Hanya saja, lalam konteks PBB misalnya, PBB dapat dikangkangi oleh AS karena gerbang utama masuknya dominasi bahkan monopoli di tubuh lembaga internasional tersebut karena sistem yang diperagakan oleh AS dan gerbong kapitalis neoliberanya.
Setidanya melalui gelontoran dana yang sangat besar yang dikeluarkan oleh AS dan “anak turunnya”. Sehingga, mereka memungkinkan untuk menyuap, mengancam dan bahkan mengendalikan arah kebijakan PBB. Maka, jelaslah sudah kalau kekuatan kapitalis tersebut juga piawai mengubah dan menghancurkan kemerdekaan, imparsialitas dan integritas PBB, alih-alih mempertahankan legitimasinya dan mengimplementasikan perdamaian dan keadilan global yang berkelanjutan.
Sejak runtuhnya Uni Soviet, menjadi jelas di PBB (dan hampir di semua tempat yang lain) bahwa uang yang berbicara- sesungguhnya adalah uang menjerit. Hal ini kian terang dimana iuran gabungan PBB dari negara-negara yang baru berafiliasi ini mungkin melebihi kontribusi AS untuk PBB dan, jika dikelola dengan baik, organisasi baru dari negara-negara yang sebelumnya hancur sekarang akan memiliki kekuatan untuk duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Dengan demikian, pesan tersirat dari deklarasi negara-negara tersebut adalah sudah saatnya reformasi di tubuh PBB. Dan ini menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan.
Sudarto Murtaufiq, Peneliti Senior Global Future Institute (GFI)
