Adji Subela, Wartawan Senior Pos Kota Group
Jauh setelah Idul Fitri tiba saya ingin mengajak siapa saja untuk kembali ke “fitrah”, maksudnya fitrah jurnalisme TV yang relatif lebih murni dibanding media televisi yang dikuasai para cukong merangkap politisi. Media yang sudah dikangkangi “monster-monster” politik ini dijamin tidak berimbang, kurang obyektif, informasinya dipelintir sesuai kepentingan cukongnya, tendensius, menipu publik dengan informasi “plasebo” demi nafsu syahwat politik mereka. Televisi menjadi alat propaganda politik mengabaikan kepentingan publik (jelasnya rakyat!).
Acara-acara heboh dibuat dengan mengadu orang di depan kamera. Semakin tak terkontrol emosi narasumber akan semakin baik guna meningkatkan rating yang penting untuk menjaring iklan. Sebuah acara mirip dagelan Srimulat. Hasil diskusi “gila” itu tak akan mengubah keadaan, tak bakal memengaruhi arah politik bangsa dan negara, tidak akan memberi “rekomendasi” apalagi mengenyangkan perut rakyat. Jauh dari itu. Ini semua tontonan “absurd” yang menjebak intelektual untuk menjadi “badut” di dalamnya.
Penderita jantung tampaknya perlu menghindari tontonan yang “mematikan” seperti ini. Memandang masalah dari sudut hitam melulu dalam bola “yin-yang”, selalu kisruh, rusuh, seolah tak ada sisi lain yang cerah. Kemarahan, kegelisahan, ketakutan, kecurigaan ataupun ambisi cukong pemilik tergambar semuanya.
Pertanyaan-pertanyaan pembawa acara sangat tendensius, memaksakan kehendak, memojokkan narasumber, bahkan pemandu acara (alaa itu lho, host!) muda yang geblek (orang lain menyebutnya goblok tapi saya tidak) bernada “melecehkan”, menertawai nara sumber yang mereka undang, sungguh jauh dari pakem jurnalisme yang santun, obyektif tanpa prasangka. Jelasnya kurang ajar menurut wartawan lama.
Lebih celakanya, teknik wawancara mereka lebih cenderung pada teknik interogasi polisi atas seorang tersangka di sel tahanan dibandingkan pertanyaan halus tapi cerdas seperti yang diperlukan jurnalisme.
Semuanya demi iklan yang banyak membodohi publik dan menangguk uang yang datang tanpa merasa berdosa kepada siapapun juga. Tontonan tak bermutu justru dijejali iklan-iklan “kreatif” yang “menipu”, dan rakyat tak berdaya menelan semuanya dengan takzim. Memperluas pembodohan itu perbuatan keji terhadap kemanusiaan.
Kembali ke informasi TVRI
Bila kita menginginkan informasi yang relatif bersih, spektrumnya lebih luas, mencakup kegiatan publik, pemerintah, perwakilan rakyat, pengadilan, dinamika rakyat dari atas hingga bawah, dari pusat hingga ke daerah-daerah terpencil tanpa disiksa jejalan iklan, maka kita perlu kembali ke TVRI (Televisi Republik Indonesia). Lembaga penyiaran publik yang nirpolitik kelompok ini lebih “jujur” menyiarkan informasi yang tak bakal kita dapatkan di stasiun-stasiun TV “hebat” yang telah disentil sebelumnya. Arti “jujur” perlu ditekankan khusus sebab sering bisa diperdebatkan. Tetapi yang jelas jauh dari ambisi mencari kekuasaan atau berebut pengaruh rakyat.
Asyiknya lagi ada kesabaran tertentu yang dituntut ketika menonton TVRI, antara lain menghadapi gangguan teknis, namun hal itu terbayar dengan ketenangan batin tinggi, menyejukkan, dan memberi harapan positif. Bak lingkaran “yin-yang”, kita diberi pandangan putih, optimisme, tapi diikutkan serta ruang hitam, pesimisme, berupa kritik-kritik elegan. Terkadang stasiun publik ini pun tergoda untuk meniru-niru tontonan luar yang geblek tadi, tapi masih dalam skala toleransi akal waras publik.
Superlatif
Salah satu ciri “berita” TV swasta adalah pemakaian istilah-istilah superlatif, berlebihan, penuh opini. Contohnya, seorang pemandu acara mengatakan harga sembako “melonjak tinggi”. Ketika diucapkan sekali, bisa jadi ini kesalahan biasa, keseleo lidah. Namun ketika diulang-ulang, maka jelas dia memiliki kemauan tertentu bersifat politis, karena stasiun ini “berseberangan” dengan pemerintah sekarang. Kesalahan jurnalisme di sini adalah mereka tidak menyajikan fakta, atau data seberapa besar yang mereka sebut sebagai “melonjak drastis”. Tak ada angka yang mereka tunjukkan dari harga berapa hingga berapa sehingga mereka mengambil kesimpulan melonjak tinggi. Padahal dalam berita tak boleh ada opini seperti itu. Tapi sudahlah, jurnalisme konvensional memang sudah lama mati.
Pada stasiun TV swasta pendukung pemerintah dalam waktu hampir bersamaan menyebut harga sembako turun secara signifikan. Lagi-lagi, tak ada angka yang mereka tunjukkan berapa besar sebutan signifikan itu. Mereka langsung memberi kesimpulan signifikan tanpa sungkan.
Padahal prinsip jurnalisme yang utama adalah “tunjukkan, jangan katakan” atau dalam bahasa Inggrisnya “show it, don’t tell it”. Artinya tunjukkan data-data atau fakta-fakta obyektifnya biarkan penonton mengambil kesimpulan, sebab setiap orang punya pendapat atau ukuran sendiri untuk menilai. Kecuali, tentu saja, TV swasta tersebut ingin menggiring opini publik secara kasar. Tentunya penonton yang kurang cerdas dan tidak mau mencari referensi yang benar akan menjadi korbannya.
Tentu saja yang dibuat bingung adalah publik yang menyimak dua-duanya. Lebih beruntung adalah mereka yang tidak menonton keduanya, karena terhindar dari “sakit jantung”. Mungkin tidak menonton semuanya adalah langkah jitu.
Opini media massa tentu saja tetap ada, antara lain ketika memilih teras beritanya. Tetapi berpendapat langsung mirip kutipan tetap diharamkan. Untuk itu media massa umumnya “meminjam” mulut orang lain, atau pakar-pakar yang bisa dipesan, guna memenuhi syahwat politiknya. Saya katakan dipesan, sebab setiap pakar punya langganan sendiri untuk diwawancarai. Bahkan ada yang tidak pernah muncul di mana-mana karena suatu sebab, barangkali terlalu keras, ngawur, dan sebagainya, menjadi narasumber tetap, sebab stasiun itu memerlukannya demi syahwat politik itu tadi. Maka celakalah para penonton TV tanah air.
Oleh karena itu jika Anda menyayangi jantung, pikiran (agar tetap waras), dan hidup seimbang seperti diajarkan nenek-moyang kita, ada baiknya kembali ke “fitrah” semula yaitu ke stasiun TV tertua, TVRI. Stasiun ini tetap ada kekurangannya, tapi ia memberi cakrawala lebih luas, lebar dan keteduhan yang tidak diberikan stasiun swasta tertentu. Dan, juga relatif sepi dari iklan yang membodohi publik.
Di masa Orde baru stasiun ini menurut para pengamat bisa dikatakan menjadi corong pemerintah, jadi semacam alat pembodohan publik juga, tapi kini setelah menjadi lembaga penyiaran publik, ia lebih obyektif. Sekarang justru stasiun swasta yang jadi corong politik masing-masing pemilik.
