Dina Y. Sulaeman, alumnus Magister Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Research Associate Global Future Institute (GFI)
Tulisan ini terinspirasi dari pengalaman empiris. Sejak kembali tinggal di Indonesia, saya (terpaksa) membiasakan diri dengan kereta api lokal dari pinggir kota Bandung menuju pusat kota. Ada dua jenis kereta api, patas (dengan tarif semula Rp5000) dan ekonomi (tarif Rp1000). Sudah bisa ditebak, kereta ekonomi jauh lebih kumuh dan penuh sesak. Pada jam-jam pergi-pulang kantor, sebagian penumpang bahkan duduk di atas, karena tidak bisa lagi masuk ke dalam kereta saking sesaknya. Dan saya pernah menjalani semua itu: termasuk terjepit di tengah banyak penumpang, sehingga tak perlu lagi berpegangan; sebagian orang bahkan berdiri di dalam WC. Akhir-akhir ini kebijakan tarif berganti: patas Rp7000 dan bila ingin masuk ke gerbong AC, tarifnya Rp10.000. Keseluruhan ada 6 gerbong, 3 gerbong untuk AC, yang dijamin semua dapat tempat duduk. Gerbong AC sering kosong, sementara 3 gerbong non-AC penuh sesak dan panas. Dengan kenaikan tarif seperti ini, sudah jelas, kereta ekonomi (yang tetap Rp1000) menjadi semakin penuh sesak. Semakin terasa jelas jurang antara si kaya dan miskin (atau tidak miskin, tapi perlu menghemat).
Kondisi pelayanan publik yang buruk, membuat banyak orang berupaya membeli mobil atau motor. Tapi itu pun tidak selalu menjadi jalan keluar. Untuk berangkat ke kampus (dulu, waktu kuliah), saya butuh 2,5 jam perjalanan dengan mobil pribadi, sementara dengan kereta, bisa ditempuh hanya satu jam. Jadi, tetap saja, saya memilih naik kereta meskipun sengsara. Selama menjalani ‘hari-hari sengsara’ itu, saya sering merenung, mengapa pemerintah seolah tak berdaya untuk menyediakan transportasi publik yang nyaman? Apalagi, di kereta ekonomi, Anda bisa melihat banyak pengemis dan pengamen berseliweran, sebagiannya dalam kondisi mengenaskan (bahkan jalan ngesot di lantai kereta yang sangat kotor). Siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab atas semua kesengsaraan ini?
Jawabannya, akhirnya saya dapatkan dari ruang kuliah. Yang bertanggung jawab adalah mereka yang mengusung idelogi neoliberalisme dalam mengelola negara ini. Saya sebelumnya pernah beberapa kali menulis tentang apa itu neoliberalisme, jadi tak perlu lagi saya jelaskan ulang. Yang jelas, ketika ideologi para pemimpin kita berorientasi pada kepentingan pasar, bukan kepentingan publik, inilah jadinya. Apa sulitnya menyediakan kereta api yang banyak dan nyaman? Kalau dibilang tidak ada dana, bukankah untuk melindungi bank-bank yang bangkrut, pemerintah mampu menyediakan uang trilyunan?
Dalam perekonomian ala neoliberalisme, investasi asing dan hutang luar negeri menjadi ‘dewa’. Apapun dikorbankan agar para investor asing mau tetap berinvestasi di Indonesia; seolah-olah bangsa ini yang butuh investasi asing (padahal, investor pun butuh lahan, pasar, dan tenaga kerja kita; jadi kita pun punya daya tawar yang tinggi). Untuk mencari sumber dana dengan mudah, alih-alih menggenjot industri dalam negeri dan pertanian untuk kemudian diekspor dan dapat devisa, pemerintah neolib lebih suka berhutang pada lembaga-lembaga pilar neoliberalisme macam IMF dan Bank Dunia, dan mematuhi titah mereka (antara lain: pencabutan subsidi dan privatisasi). Dan seterusnya.
Kembali pada topik kereta api, bila kita memakai rumus ‘follow the money’, kita dengan mudah menemukan jawaban, siapa yang diuntungkan bila transportasi publik buruk? Tentu saja, para kapitalis di bidang otomotif. Lalu, mengapa mereka sedemikian berdaya untuk menekan pemerintah agar tidak membereskan masalah transporatsi publik? Jawabannya, kembali ke paragraf sebelumnya: kita sudah tersandera oleh dewa neoliberalisme: investasi asing dan hutang. Kita takut investor kabur jika kita tidak ‘ramah’ pada mereka; kita tak bisa berkutik ketika pemerintah negara-negara pemberi hutang turun tangan untuk menyelamatkan industriawan mereka yang terancam oleh kebijakan pro-rakyat.
Padahal, kita bisa belajar dari Iran. Pernah terjadi Korsel menolak membeli minyak Iran (karena ditekan AS). Di saat yang sama, produk LG dan Samsung sangat laris di Iran. Pemerintah Iran mengancam akan menghentikan semua impor barang elektronik Korsel dan dengan segera, Korsel kembali membeli minyak Iran. Ada yang pernah menulis, sesungguhnya yang sangat berkepentingan dengan Indonesia adalah Jepang. Seandainya seluruh produk Jepang dilarang dijual di Indonesia, dalam sekejap Jepang akan collapse. Lalu, dengan bargaining position setinggi ini, pantaskah bila kita terus memposisikan sebagai pihak yang ‘butuh’ sehingga tunduk pada mereka?
Andre Vltchek, jurnalis dan analis politik, penulis buku Indonesia – Archipelago of Fear, pernah menulis artikel yang sangat komprehensif tentang kondisi kereta api di Jakarta. Dan tulisan Vltchek menguatkan argumen saya soal neolib di balik kereta ini. Dia menulis bahwa buruknya kualitas kereta diikuti oleh skenario lainnya, yaitu produsen mobil Jepang menjual mobil-mobil mereka dengan harga 50-120% lebih tinggi daripada harga jual di AS. Rakyat Indonesia terpaksa membeli mobil-mobil itu, atau, bila tidak, mereka membeli motor (yang disebut Vltchek: fatal buat lingkungan dan tidak efisien, bahkan di banyak kota Asia motor sudah dilarang). Anggota DPR secara diam-diam dan konsisten, berpihak kepada industri mobil asing ini. Lobby industri mobil sangat kuat sehingga merintangi semua upaya untuk menambah panjang rel kereta, atau memperbaiki trasnportasi laut.
Vltcheck mengutip Jakarta Post 14 August 2011, yang memuat wawancara dengan anggota DPR, Nusyirwan Soedjono (anggota Komisi V, mengawasi urusan transportasi). Dalam menyikapi keengganan pemerintah untuk mengalokasikan dana lebih banyak demi perbaikan transportasi kereta, dia menyalahkan lobby-lobby politik tingkat tinggi yang dilakukan oleh industri otomotif yang mendapatkan keuntungan langsung dari pesatnya pembangunan jalan di Indonesia. “Kami tidak pernah menolak proposal pemerintah untuk membangun insfrastruktur kereta api, tapi sepertinya ada ‘kelompok kuat’ yang selalu menentang setiap usaha untuk memajukan layanan transportasi massal kita, terutama kereta.”
Dengan sarkastis, Vltcheck mengomentari, hal ini, “Sebagaimana terjadi dalam setiap masyarakat fasis atau feodal yang ekstrim, kaum elit menikmati limusin dengan sopir pribadi, sementara orang miskin harus patah kaki karena jatuh ke selokan yang terbuka, diperkosa dan harus menghirup udara beracun penuh polusi dalam angkot yang mengerikan; atau membiarkan kepala mereka pecah di trotoar yang tidak rata setelah motor mereka harus bermanuver secara frustasi saat menghindari mobil dan truk yang dikemudikan serampangan.”
Terakhir, saya ingin cerita masalah empiris lagi. Saya beberapa kali menjadi narasumber talkshow di sebuah radio. Cara paling efisien mencapai studio itu adalah dengan naik kereta api. Tapi, saya harus turun di sebuah stasiun yang tidak ada ‘trotoar’-nya, sehingga semua penumpang harus jadi tarzan: meloncat dari pintu kereta ke tanah, yang tingginya sekitar 1,5 meter. Biasanya, dalam acara ‘resmi’, saya suka tampil feminin: pakai gamis. Tapi khusus untuk datang ke acara talkshowtersebut, ada satu hal yang perlu saya ingat: sambil menunggu pemerintah jatuh iba pada ibu-ibu dan nenek-nenek yang harus meloncat setinggi itu, saya harus pakai jeans dan sepatu kets.
