Hendrajit dan Ferdiansyah Ali, Peneliti Global Future Institute (GFI)
Memahami Skema Special Economic Zone (SEZ) ala Deng Xioping
Dalam tulisan kami terdahulu, sempat disinggung soal gagasan Special Economic Zone (SEZ) yang digagas oleh Xioping pada 1979, untuk menjalin persekutuan strategis dengan Cina-Cina Rantau yang sebagian besar merupakan pebisnis besar yang merajai negara-negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk di Indonesia. Agar bisa menanam investasi secara besar-besaran di Cina Daratan. Sehingga para Taipan yang menyebar di berbagai kawasan dunia termasuk Asia Pasifik, bisa ditarik kembali ke negeri para leluhurnya, agar berinvestasi.
Gagasan dasar Deng adalah, mengingat kebijakan pintu tertutup dan sosialisme ortodoks yang diterapkan Mao Zedong ternyata malah menyengsarakan dan memiskinkan rakyat Cina, Deng kemudian mencanangkan sebuah arah kebijakan strategis baru dalam bidang perekonomian, yaitu pemerintah pusat Cina secara aktif mendorong warganya agar terlibat dalam perdagangan dan kegiatan komersial swasta untuk memburu keuntungan.
Dengan begitu, pintu gerbang itu dibiarkan sedikit terbuka untuk perusahaan-perusahaan asing. Dan ini berarti, termasuk para Taipan Cina rantau yang kebetulan sebagian besar para leluhur mererka daerah kelahirannya berasal dari Cina Selatan.
Sterling Seagrave, mantan wartawan investigasi di Asia asal Inggris, menulis buku menarik Lords of the Rim. Membongkar jaringan Cina Perantauan atau Cina Pesisir (Overseas Chinese). Dan sepak-terjangnya di kawasan Asia, termasuk Indonesia.
Menurut Seagrave dalam bukunya ini, kampung leluhur para pengusaha kakap Cina berasal dari Pesisir (Pacific Rim) atau Cina Selatan, terutama Kwangtung, Fukien. Masuk akal jika Deng melalui kebijakan strategisnya menggalang dukungan para Taipan Cina Selatan ini kemudian memprioritaskan Provinsi Kwantung dan Fukien, basis kekuatan dan kampung leluhur para Taipan Cina Selatan.
Inilah awal mula Deng menerapkan kebijakan ZONA EKONOMI KHUSUS di Cina Selatan, dimana 14 kota di sepanjang Cina pesisir tersebut dibuat menjadi “Kota Terbuka” dan diberi status perdagangan khusus dan mendapat potongan-potongan pajak untuk mendorong investasi para Taipan Cina Selatan yang para leluhurnya juga merupakan pedagang, sudah berabad-abad meninggalkan Cina.
Sembilan dari kota-kota ini ada di provinsi selatan, di antaranya Ningpo, Shanghai, Wenxhou (Wengchow), Fuzhou, Guangzhou (Canton), Zhinjiang (Chan-Chiang), Beihai dan Hainan. Semuanya adalah tanah-tanah leluhur Cina Rantau. Deng juga memberi hak istimewa ekonomi yang besar kepada Szechuan, provinsi kelahirannya di Cina Barat Daya, yang sejak dulu merupakan salah satu kawasan pedalaman terkaya.
Skema SEZ sejatinya diciptakan dengan hak-hak istimewa (SEZ) diciptakan dengan hak-hak istimewa yang bahkan lebih besar. Tiga dari empat SEZ terletak di Provinsi Kwangtung: Shenzhen yang berbatasan dengan Wilayah baru Hongkong, Zhuhai di mulut Sungai Mutiara yang berseberangan dengan Macao, dan Shanto (Swatow), tanah kelahiran para Taipan dari suku Teochiu yang merupakan taipan Pesisir Cina yang terkaya.
Singkat cerita, melalui Skema SEZ ini, pemerintahan pusat Cina yang berada dalam kendali Deng, berhasil memanfaatkan dan memobilisasi dukungan dana dari Cina Rantai yang sudah berhasil menjadi pengusaha Cina sukses di berbagai kawasan Asia Pasifik, untuk membangun perekonomian nasional Cina di era pemerintahan Deng Xioping.
Bahkan lebih daripada itu, penciptaan skema SEZ secara efektif mampu menggalang loyalitas kesukuan HAKKA, HOKKIEN, HOKCHIU, HENGHUA, TEOCHIU, CANTON, dan HAINAN. Mereka semua bisa tergerak menanam investasi di Cina karena 14 Provinsi yang dicanangkan sebagai SEZ merupakan kampung halaman mereka.
Dengan diberlakukanya Skema SEZ di14 kota tersebut, maka Liberalisasi Ekonomi praktis telah diterapkan di Cina Selatan. Bahkan melalui skema SEZ tersebut, semua sindikat Cina Rantau mendapat pintu masuk untuk menjalin hubungan-hubungan rahasia dengan jaringan bawah tanah yang bermukim di kampung-kampung leluhur melalui Hongkong.
Begitu Cina daratan membuka diri, pelabuhan-pelabuhan besar di Fukien dengan diam-diam memperbaharui koneksi-koneksi sindikat langsung dengan Taiwan, Jepang dan Asia Tenggara. Lebih gilanya lagi, sindikat-sindikat Canton dan Teochiu meningkatkan operasi-operasi penyelundupan ke Kwangtung dan Hongkong.
Bisa dibayangkan. JIKA SEZ pemerintah pusat Cina berhasil menggalang para Taipan Cina Rantau yang sudah lama meninggalkan negeri leluhurnya kembali ke Cina melalui iming-iming keuntungan ekonomi, maka dengan keinginan Cina agar memiliki Kawasan Ekonomi Khusus, bisa dipastikan pemerintah Cina dan para konglomerat Cina yang berkiprah di Indonesia, akan bersatu-padu melakukan invasi ekonomi di Indonesia.
Jalinan kerjasama Pemerintah pusat Cina di Beijing dengan para konglomerat Cina Rantau di Indonesia yang umumnya juga berasal dari Cina Selatan seperti Salim Group atau Lippo Group, memang sudah ada sarananya sejak dahulu kala. Terkait penerapan skema SEZ yang berhasil menjalin aliansi strategis antara pemerintahan Deng di Cina daratan dan para Taipan asal Cina Selatan, rupanya dijalin melalui sistem koneksi sosial yang unik, Guanxi. Melalui sistem koneksi sosial inilah modal para Taipan Cina Selatan berhasil dialirkan ke negeri leluhurnya di Cina daratan.
Guanxi ini memang sejatinya merupakan sebuah kearifan lokal yang tumbuh di kalangan masyarakat tradisional Cina. Guanxi tumbuh dari suatu masyarakat agraris di mana orang-orang saling menolong dengan tetangga, kerabat dan kawan-berkawan. Seperti nelayan, orang Cina membuat jaring Guanxi yang simpul-simpulnya terkait oleh pernikahan, klab-klab, perkumpulan rahasia, baik ke masa silam maupun masa depan. Mereka mengumpulkan Guanxi yang disusun oleh ibu atau kakek. Ini bisa diwariskan atau diserahkan.
Di bawah komunisme, bisnis tidak diatur untuk keuntungan melainkan untuk Guanxi, jenis penjaminan khas yang melangkahi saluran-saluran resmi. Guanxi bisa menjadi sarana para pihak yang bertikai untuk bernegosiasi atau beruding agar tercapai kesepakatan yang adil.
Bahkan bapak pendiri Singapura, Lee Kuan Yew, pernah mengatakan bahwa para Taipan Cina perantauan yang tersebar di berbagai negara, termasuk yang bermukim di Singapura, agar memanfaatkan Guanxi untuk membangun hubungan komersial yang kokoh dengan Cina Daratan. Sebab silsilah besar yang berakar dalam di Cina Daratan ini masih sangat kuat.
Bahkan para pengusaha barat seperti dari Amerika Serikat, bahwa para Taipan Cina Rantau asal Cina Selatan punya keuntungan yang tidak fair karena Guanxi melindungi mereka, bagai menggunakan kalung bawang putih di Transylvania. Bahkan, orang-orang Cina Rantau masa kini yang kaya raya telah menganyam jaring serupa di beberapa universitas sohor di barat seperti Cambridge, Harvard, British Colombia dan Wharton.
Lebih daripada itu, jaring Guanxi itu telah bekerja seperti jaringan kompas di seluruh Pesisir Pasifik (Pacific Rim). Menurut Seagrave dalam bukunya ini, para pengusaha kakap Cina Pesisir ini, pada umumnya berguru ilmu bisnis justru dari Sun Tzu, ahli strategi perang di era Dinasti Wu. Yang perlu kita waspadai adalah salah satu ajaran Sun Tzu yang diserap oleh para pebisnis Cina yang saat ini praktis sudah menguasai Asia-Pasifik. Antara lain:
Haluslah agar kau tak terlihat
Misteriuslah agar kau tak teraba
Maka kau akan kuasai nasib lawanmu...
Benar. Inilah benih-benih jaringan siluman atau aneka komunitas rahasia lainnya macan TRIAD, kongsi, sistem-sistem gilda, tong, serta asosiasi-asosiasi berdasarkan kesamaan nama dan asal, yang bersama-sama atau sendiri-sendiri, memasok koneksi-koneksi personal maupun jaringan finansial, sehingga Cina Rantau ini menjadi kekuatan hebat.
Modal ventura, pabrik-pabrik, perdagangan, dan para manajer jagoan, mengalir ke Republik Rakyat Cina, dari para investor ekspatriat Cina di Hongkong, Taiwan, Singapura, Indonesia, Malaysia, Thailand, Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa.
Yang harus diwaspadai dari Skema SEZ ala Deng ini, adalah fakta bahwa Cina Daratan dan Taipan Cina Rantau nampaknya secara skematis memang sudah menyusun aksi strategis bersama.
Apakah para Cina Rantau yang ada di Indonesia bagian juga dari design ini?
Para Taipan Indonesia Ramai-Ramai Mudik ke Tanah Leluhur
Berdasarkan penelisikan Tim Riset Global Future Institute, sejak 1990-an Liem Soe Liong dan Salim Group telah menanam modal di Fu Qing, propinsi Fujian. Melalui Indofood, anak perusahaan Indocement Tunggal Prakarsa, konglomerasi milik Liem Soe Liong, membangun pabrik dengan investasi sebesar 600 ribu dolar AS, sekitar Rp 1,2 milyar. Tentu saja harus dinilai nominal ini pada era 1990-an kala 1 dolar AS masih berkisar Rp 2000.
Selain itu, Liem berpatungan dengan beberapa pengusaha dan BUMN Singapura, membangun kawasan industri seluas 5000 Hektar, juga di Fujian. Bukan itu saja. Melalui Rong Chiao Industrial Group (kelompok sekitar 30 pengusaha asal Fujian yang kini sukses di berbagai negara), Liem punya andil juga dalam beberapa proyek besar. Kelompok ini, yang dikenal sebagai Fujian Clan, antara lain memiliki Guan Yuan Light Industry, pabrik sepatu dan bunga kain sutera yang terletak di Shangzeng Honglu. Hasilnya diekspor, antara lain ke Indonesia.
Eka Cipta, konglomerat besar Cina lainnya yang mukim di Indonesia, juga menanam modal di Cina. Eka Cipta yang pemilik Sinar Mas ini, membeli 55 persen perusahaan kertas milik pemerintah di Ling Po. Untuk itu, Eka Cipta yang nama aslinya Oei Ok Tjhong ini, mengucurkan dana sebesar 1 juta dolar AS.
Eka Cipta dan Sinar Mas juga mengambil alih 101 BUMN Cina. Kantor Sinar Mas di Hongkong yang menangani pengambil-alihan ini, menyediakan dana sekitar 175 ribu dolar AS. Namun, Eka Cipta di Cina tidak mengibarkan bendera Sinar Mas Group. Melainkan melalui putranya, Oei Hong Leong yang berwarganegara Singapura, mengibabarkan bendera: China Strategic Investment (CSI) yang berbasis di Hongkong.
Maret 1993 misalnya, CSI menanamkan 175 juta dolar AS untuk konsesi 50 tahun menjalankan 101 perusahaan BUMN di Dalian, Timur Laut Cina. Suatu kesepakatan bisnis terbesar dalam menangani perusahaan BUMN yang pernah dilakukan oleh perusahaan Hongkong.
Cerita tentang Mochtar Riyadi dan LIPPO Group, juga tak kalah menarik sepak-terjangnya di Cina. Lippo bekerjasama dengan mitra lokal, menanam modal sebesar 11,85 juta dolar Hongkong di Fujian. Rupanya, Fujian juga merupakan tanah leluhurnya Mochtar Riyadi. Mochtar Riyadi yang nama aslinya adalah Li Wen-zheng ini, melalui Lippo membangun berbagai infrastruktur seperti jalan, pelabuan, bandara dan perumahan. Proyek-proyek ini dibangun di kota Fuzhou, ibukota propinsi Fujian.
Berita Asian Business edisi April 1993 mewartakan, bersama investor Taiwan, Lippo menggarap proyek di pulau Mei Zhou. Dengan porsi 60 persen saham. Patungan ini membangun kawasan peristirahatan mewah. Tahap pertamanya memakan biaya sekitar 40 juta dolar AS.
Juga pada April 1993, di propinsi Shandong, Lippo juga punya proyek. Bersama pemerintah setempat, membangun infrastruktur senilai 350 juta dolar AS. Di sini, Lippo bertanggungjawab untuk mengordinasikan konsorsium untuk memobilisasikan dana sebesar 300 juta dolar AS.
Melalui serangkaian fakta-fakta tersebut, Riyadi dan Lippo nampaknya yang paling agresif menanam modal di Cina, tanah leluhurnya. Sedemikian rupa, sehingga tak mudah untuk merinci semua investasi Lippo di daratan Cina. Bahkan terbetik kabar Lippo mengadakan rencana paturan pendirian bank secara offshore dengan menyetor modal sebesar 50 juta dolar AS. Selain itu, Lippo juga membeli kawasan seluas 135 ribu kaki persegi di atas rencana stasiun bawah tanah di Guangzho.
Di sektor keuangan, Lippo juga mulai menanamkan pengaruhnya di daratan Cina. Lippo mendirikan perusahaan sekuritas dI Shenzen dan Shanghai, melalui pembelian The Nanhai Commercial Bank.
Menurut catatan Tim Riset Global Future Institute, modal para konglomerat Indonesia uang dipertaruhkan di tanah leluhurnya di daratan Cina, mencapai triliunan rupiah. Bahkan melebihi investasi Cina yang masuk ke Indonesia.
Singkat cerita, Salim-Riyadi-Eka, merupakan tiga konglomerasi terbesar Indonesia yang lahir Cina tapi dibesarkan di Indonesia. Barang tentu, ketiganya bukanlah satu-satunya yang menanam modal di tanah leluhur.
Hampir seluruh pengusaha keturunan Cina yang besar di Asia Tenggara melakukan hal yang sama. Sebut saja misalnya Chia Ek Chor (Thailand), Robert Kuok (Malaysia), Jia Tong (Singapura). Mereka berdatangan ke daratan Cina dari Hongkong dan Taiwan. Maupun dari negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Mereka menanam modal di Cina karena melihat adanya potensi pasar yang tinggi.
Para taipan ini umumnya membangun industri primer dan infrastruktur, dengan petimbangan agar merangsang Cina menjadi negara modern secara cepat. Selain itu, para taipan ini membawa serta keahlian manajemen yang terbukti sukses diterapkan untuk mengelola teknologi barat di lingkungan yang belum maju.
Dan persis seperti analisis Seagrave, para taipan yang besar di Asia Tenggara itu, umumnya menanamkan modalnya di daerah kelahirannya sendiri, atau leluhurnya.
Liem Soe Liong, industrinya berbasis di kawasan Fujian, tanah kelahirannya. Mochtar Riyadi, di propinsi Shandong, atau lebih dikenal dengan kawasan Fuzhou. Dan investasi yang dilakukan, umumnya berupa investasi jangka panjang, dan tidak mengejar keuntungan jangka pendek.
Tak pelak lagi, strategis ini diterapkan atas dasar ikatan emosional dengan tanah leluhurnya, tanpa mengesampingkan aspek keuntungan bisnisnya itu sendiri. Liem membangun kota kelahirannya Fuqing menjadi kawasan industri. Mochtar Riyadi membangun proyek turisme dan infrastrukturnya di Putian. Eka Cipta membangun kerajaan industrinya di Quanzhou.
Begitu pula para taipan Thailand. Chia Ek Chor mengembangkan agro industrinya di daerah Chiu Chow. Sedangkan para taipan Singapura memusatkan sebagian besar investasinya ke Yunan dan Fujian. Singapura bermaksud menjadikan Yunan sebaga daerah industrinya. Seperti halnya Guanddong bagi Hongkong dan Xiamen bagi Taiwan.
Perlu Solusi Cegah Capital Flight Para Taipan Cina
Yang patut dicermati oleh para pengambil kebijakan strategis bidang Politik-Keamanan maupun Ekonomi di Indonesia, gelombang investasi para taipan ke Cina daratan bukan sekadar konsekwensi dari perubahan orientasi pembangunan ekonomi Cina dari sosialisme ke kapitalisme. Bukan sekadar itu. Melainkan membawa dampak menghangatnya kembali hubungan Amerika Serikat dan Cina di era pasca perang dingin, yang dijembatani melalui para taipan yang nanam investasi di Cina.
Sehingga tak tertutup kemungkinan antara kedua negara adidaya ini, sewaktu-waktu bisa saling bersekutu untuk melemahkan Indonesia dari dalam, seperti yang mereka lakukan pada krisis moneter 1997-1998, menjelang kejatuhan pemerintahan Suharto.
Salah satu isu sensitif yang perlu diwaspadai adalah soal capital flight. Lepas kejatuhan Suharto kala itu tak lepas dari adanya tekanan dari dua badan perekonomian dunia, IMF dan World Bank, namun capital flight para taipan itulah yang menjadi pemicu kejatuhan Suharto akibat melambungnya nilai mata uang dolar AS terhadap rupiah.
Membengkaknya hutang luar negeri itu kan berasal dari tingginya capital flight. Apalagi ketika tidak ada kontrol negara terhadap para konglomerat. Hal ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa kedutaan besar kita di Beijing tidak tahu menahu berapa nilai investasi para taipan tersebut di Cina. Sejak era Suharto hingga Jokowi, sepertinya Departemen Keuangan maupun Bank Indonesia serta Bappenas, tidak sanggup menghalangi larinya modal ke luar negeri. Termasuk yang dilakukan oleh para Taipan yang ada di Indonesia.
Karena itu, solusi yang sempat diajukan oleh ekonom Rizal Ramli, beberapa waktu lalu, kiranya masih cukup relevan. Yaitu dengan mengumpulkan informasi statistik. Dengan cara itu, nanti akan diperoleh gambaran jelas tentang motivasi modal itu dilarikan ke luar negeri. Apa benar hanya ke Cina saja, atau jangan-jangan capital flight juga dilakukan ke Amerika Serikat, Kanada atau negara lainnya.
Di Amerika, ada lembaga yang melakukan pengawasan, yaitu Federal Research. Di sana orang tidak bebas begitu saja mengirim uang keluar. Misalnya untuk investasi sebesar 10 ribu dolar AS saja, mereka harus mengisi formulir di salah satu bank. Sehingga calon investor keluar negeri itu juga akan diserbu pertanyaan yang kritis terkait motivasinya menanam modal ke luar negeri. Mau kemana investasinya, dan bidang apa yang akan diinvestasikan.
Kalau investigasi itu sudah dilakukan, bank yang bersangkutan akan menyampaikan laporan ke federal research. Cara ini diterapkan untuk mencegah agar Bank Sentral tidak kebobolan.
Celakanya, seperti yang dinyatakan oleh Rizal Ramli, penelitian terhadap investor itu hampir tidak ada. Sudah saatnya pemerintahan Jokowi-JK menciptakan sistem yang bisa mendeteksi adanya kecenderungan capital flight. Mengalirnya ke mana saja, dilakukan dengan cara apa, dan bagaimana itu bisa terjadi. Lebih celaka lagi ketika capital flight tersebut menggunakan uang negara seperti yang dilakukan oleh beberapa konglomerat Cina yang terjerat kasus BLBI. Atau konglomerat yang melakukan capital flight dengan menggunakan dana dari kredit Bank Pemerintah. Kalau sampai hal itu terjadi, jelas sangat berbahaya.
Apalagi terkait para taipan kita yang investasi ke Cina, umumnya capital flightdidasari motivasi primordial meski juga atas dasar keuntungan bisnis.
Masalah krusial timbul, ketika kemudian cadangan devisa kita habis karena dijarah oleh para konglomerat atau kekuatan swasta, maka kemudian terjadilah devaluasi.
Pada tahapan ini, yang terjadi bukan lagi krisis ekonomi, melainkan krisis politik. Dan biasanya, capital flight para Taipan bukan atas dasar karena adanya peluang dan prospek bisnis di negara yang jadi sasaran capital flight, melainkan karena motivasi politik, yang tidak sejalan lagi dengan pemerintahan yang sedang berkuasa.
