Memprediksi Kondisi Sosbud 2016, Apa yang Harus Direspon Jokowi?

Bagikan artikel ini
Otjih Sewandarijatun, peneliti di Galesong Institute dan LSISI Jakarta
Berbicara tentang aspek sosial budaya dalam kajian-kajian strategis akhir-akhir ini menjadi sangat penting karena beragam permasalahan di bidang sosial budaya yang dapat mengancam keamanan nasional. Beragam permasalahan sosial budaya yang terpotret selama tahun 2015, diestimasikan juga masih akan terjadi pada tahun 2016. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah yang harus direspons oleh pemerintahan saat ini?
Selama tahun 2015 ada beberapa permasalahan sosial budaya yang terjadi terutama di bidang kesehatan dan pendidikan yang akan diulas singkat dalam tulisan ini. Permasalahan kesehatan yang menonjol antara lain maraknya sejumlah penyakit seperti HIV/Aids, DBD, gizi buruk dan kekurangan tenaga kesehatan yang terjadi di beberapa daerah. Sedangkan masalah pendidikan diwarnai dengan permasalahan guru honorer, kekurangan tenaga guru di beberapa daerah dan kekurangan infrastruktur pendidikan.
Penyakit HIV/AIDS terjadi di beberapa daerah seperti 105 bayi yang mengidap HIV/AIDS di Kota Kupang dan Kabupaten Belu, NTT. Di NTT, ada 5 daerah dengan jumlah pengidap HIV/AIDS terbanyak yaitu Kota Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur dan Kab. Timor Tengah Selatan. Penyebaran HIV/AIDS juga termonitor terjadi di Jambi dan Kalimantan Utara. Bahkan, terinformasi bahwa jumlah penderita HIV/AIDS di Jambi meningkat 25% dengan penyebab didominasi oleh perilaku sex bebas. Sementara itu, jumlah penderita AIDS di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, saat ini sebanyak 101 orang, 12 orang diantaranya berusia antara 16 s.d. 24 tahun.
Selain itu, kasus HIV/AIDS juga ditemukan di Kalimantan Barat yaitu di Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Sintang, sedangkan di NTB terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat yang di tahun 2015 telah mengalami peningkatan dari 36 orang menjadi 41 orang. Di Timika, Papua, jumlah pengidap HIV/AIDS di Kabupaten Mimika sebanyak 4.243 orang, dengan rincian 2.361 orang terjangkit HIV dan 1.882 orang terjangkit AIDS. Di Temanggung, Jawa Tengah, dari tahun 1997 s.d. 2015 tercatat 137 orang pengidap HIV/AIDS meninggal. Penyebab penyakit HIV/AIDS karena heteroseksual, homoseksual, Narkoba, perinatal, skurangnya pengawasan penginapan/hotel yang dipergunakan sebagai tempat transaksi seks, dan berkembangnya tempat hiburan dan panti pijat yang melakukan aktivitas prostitusi terselubung. Penyebaran HIV/AIDS juga terjadi di beberapa daerah antara lain Kabupaten Lampung Selatan. Kasus HIV/AIDS di Kab. Lampung Selatan diprediksi akan semakin meningkat, karena banyak warga yang bekerja sebagai buruh migran di luar negeri,  di Kota Ternate (Maluku Utara), Kabupaten Karo dan Kabupaten Labuhanbatu (Sumatera  Utara), Kabupaten Buleleng (Bali), Kota Tomohon (Sulawesi Utara), Kabupaten Flores Timur (NTT) terutama tersebar di Kecamatan Adonara Timur, Wotan Ulomado, Ile Mandiri dan Larantuka, Kabupaten Bondowoso (Jawa Timur), Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah), Kabupaten Bangka Barat (Babel), dan Kabupaten Bekasi (Jawa Barat).
Selain HIV/AIDS, beberapa penyakit juga mewabah di Indonesia selama tahun 2015 antara lain Demam Berdarah Dengue (DBD), diare, dan gizi buruk. Endemi DBD terjadi di beberapa daerah seperti Kota Prabumulih (Sumatera Selatan), Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Brebes, (Jawa Tengah), Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Nganjuk, Kota Batu, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Jombang (Jawa Timur), Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, (Lampung), Kabupaten Subang (Jawa Barat), Banjarmasin (Kalimatan Selatan), Kota Pekanbaru (Riau), Kabupaten Kota Waringintimur, Kota Palangka Raya (Kalimantan Tengah), Kabupaten Kolaka (Sulawesi Tenggara), Kota Mataram (NTB), Denpasar (Bali), Kabupaten Poliwali Mandar (Sulawesi Barat), Kabupaten Poso (Sulawesi Tengah), dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (NTT). Penyebab utamanya adalah kurang pedulinya masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan perubahan cuaca yang ekstrem.
Penanganan masalah kesehatan di beberapa daerah menjadi semakin sulit setelah adanya fakta kekurangan tenaga kesehatan dan ketidaklengkapan sarana serta prasarana kesehatan di beberapa daerah. Kekurangan tenaga kesehatan misalnya terjadi di Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sumbawa Barat (NTB), Kabupaten Maluku Tengah (Maluku), Kota Kupang (NTT), dan Kabupaten Seruyan (Kalimantan Tengah). Sedangkan pelayanan kesehatan yang kurang maksimal terjadi di Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan (Kalimatan Tengah), Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kalimantan Selatan), Batam (Kepri), Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur), Kabupaten Polewali Mandar (Sulawesi Barat), Kota Palangka Raya (Kalimantan Tengah), Kabupaten Nias, Kota Gunungsitoli (Sumatera Utara),  Kabupaten Aceh Tamiang (Aceh), dan Kabupaten Bangli (Bali).
Dunia Pendidikan Juga Carut Karut
Banyak permasalahan di dunia pendidikan yang terjadi selama tahun 2015 antara lain penggelapan dana bantuan siswa miskin, permasalahan tenaga honorer pendidikan, kekurangan fasilitas pendidikan terjadi di beberapa daerah, tunjangan sertifikasi guru dan lain-lain. Tuntutan pembayaran tunjangan sertifikasi guru juga pernah terjadi di Kota Bengkulu, sedangkan permasalahan guru honorer antara lain terjadi di Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah), Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah, (NTB), Kabupaten Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara), Kota Palu (Sulawesi Tengah), Kabupaten Kutai Barat (Kalimantan Timur) dan Kabupaten Kaur (Bengkulu).
Sementara itu, Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) menolak kapitalisasi pendidikan dan Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta menuntut pendidikan gratis.
Kondisi bidang sosial dan budaya yang terjadi pada tahun 2015 diperkirakan masih akan berlanjut di tahun 2016, sehingga masalah ini memerlukan atensi yang cukup dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelesaikannya, apalagi masalah kesehatan dan masalah pendidikan adalah dua hal yang diperhatikan secara serius dalam konstitusi negara untuk direalisasikan oleh pemerintah yang sedang mendapatkan amanah.
Masih adanya masalah kesehatan dan masalah pendidikan di beberapa daerah juga menyulitkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian daerah, karena masyarakat yang tidak sehat dan tidak pintar memiliki urgensi dan signifikansi yang tinggi terkait kegagalan meningkatkan taraf hidup mereka. Kegagalan meningkatkan taraf hidup rakyat rentan terhadap semakin mudahnya inflitrasi asing dalam segala sektor dan juga rawan menimbulkan gangguan kamtibmas.
Facebook Comments
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com