M Djoko Yuwono, Redaktur Senior Grup Pos Kota
Kalau kita simak The History of Java yang ditulis Raffles, tradisi pemilihan kepala desa dulunya menggunakan sistem musyawarah mufakat. Baru setelah kedatangan Belanda, sistem itu berubah.
Awalnya, desa-desa dulu dihuni oleh puluhan keluarga yang masih memiliki keterikatan keluarga alias kerabat. Di antara 10 keluarga itu bermusyawarah dan bermufakat untuk menunjuk seorang pemimpin. Pemimpin yang terpilih disebut PANEPULUH. Kriteria pilihan didasarkan pada usia, kecakapan, pengalaman dan kesaktian, mengingat seorang Panepuluh harus bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban warga yang dipimpinnya.
Di beberapa tempat, seorang Panepuluh disebut Danyang apabila dia orang pertama yang berdomisili di desa bersangkutan. Di desa-desa lainya di luar Jawa, penamaan dan sebutan kepala desa disesuaikan dengan adat, budaya, dan kearifan lokal masing-masing.
Selain Panepuluh, ada lagi yang disebut PANATUS, yakni orang yang memimpin 100 kepala keluarga. Tata cara pemilihannya juga menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat, diwakili oleh masing-masing kepala keluarga. Kriterianya: cukup usia, bijak dalam bertindak, memahami adat-istiadat penduduk desa yang dipimpinnya, memiliki kelebihan dalam hal kesaktian.
Ada lagi PANEWU, yaitu pemimpin sebuah desa yang telah dihuni oleh 1.000 kepala keluarga. Cara pemilihanya masih dengan cara musyawarah dan mufakat, dengan kriteria jauh lebih ketat daripada kriteria seorang Panepuluh dan Penatus. Sebab, seorang Panewu ketika meninggal dunia akan digantikan oleh anak tertua laki-laki untuk melanjutkan estafet kepemimpinannya.
Paradigma musyawarah akan mengedepankan sejumlah pertimbangan menyangkut kapabelitas seseorang yang ditokohkan. Kalau lebih dari satu tokoh maka peserta musyawarah berembug untuk menimbang dari aspek ABCD-nya. Dengan demikian, melalui sistem musyawarah praktek politik uang dengan sendirinya akan terbongkar.
Uang dari mana untuk menyogok peserta musyawarah? Dari calon A? Nah, berarti si A ada ambisi? Langsung kena diskualifikasi. Akan lebih mudah melacaknya siapa-siapa yang bermain uang, karena peserta musyawarahnya jelas ada beberapa orang, kan?
Dalam musyawarah justru sangat mungkin terjadi aklamasi, sehingga tipis peluang terjadi persaingan tidak sehat.
