M. Arief Pranoto, Direktur Program Studi Geopolitik dan Kawasan Global Future Institute (GFI)
Digitalisasi memang diperlukan. Itulah wujud kemajuan (peradaban) di bidang teknologi. Adanya uang-el (e-Money) pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan masyarakat sangat diperlukan guna efisiensi, kepraktisan, kecepatan, dan lain-lain. Akan tetapi, tatkala uang-el kelak merambah ke segala aspek kehidupan di masyarakat, hal itu bukan lagi implementasi peradaban melainkan sebagai kolonialisme post modern/posmo. Mengapa demikian?
Ya, penjajahan posmo mutlak harus diwaspadai oleh segenap komponen bangsa dengan berlakunya uang-el pada bidang tertentu.
Ilustrasi dan skenarionya, apabila penjajahan klasik sebagaimana pada masa Perang Dunia (PD) l dan ll itu (negara) penjajah menduduki teritori wilayah target lalu merampas sumber daya melalui kegaduhan militer sebagai pintu pembuka, sedangkan penjajahan gaya baru berjalan senyap tetapi merampas kehidupan melalui pintu ekonomi (utang), skema investasi asing, dan lainnya, selanjutnya penjajahan posmo lebih senyap lagi. Ia berjalan hening melalui digitalisasi teknologi, akan tetapi sumber daya masyarakat tersedot nyaris tanpa suara. Itulah pinjaman tanpa bunga dari masyarakat sekaligus ‘potongan’ atas nama administrasi.
Berdasarkan cermatan terhadap ketiga model kolonialisme di atas, ada dua poin penting yang bisa kita catat: 1) adanya sebuah monopoli; 2) kuatnya peran sentral para bankir.
Inilah sekilas ramalan berbasis geopolitik terkait model penjajahan masa yang akan datang. Namanya juga ramalan, boleh percaya boleh tidak.
