Jolly Horonis, Pemerhati Kemaritiman dan Pegiat Sosial-Budaya, tinggal di Manado, Sulawesi Utara
Selesai sudah perhelatan Festival Keraton Nusantara yang dilaksanakan di Pangkalanbun, Kalimantan Tengah, 9-13 Oktober 2016. Hajatan yang oleh Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Nusantara (FKIKN) dilaksanakan sekali dua tahun ini, kini dilaksanakan sekali setahun dan tahun ini Keraton KutawaringinPangkalanbun menjadi tuan rumah. Mulai dari welcomedinner, upacara pembukaan, kirab prajurit, peragaan busana keraton nusantara, pameran benda pusaka, malam seni, seminar kebudayaan, dialog kebangsaan keraton nusantara, menjadi mata acara yang sayang jika kita lewati begitu saja. Penampilan pengisi acara selalu menampilkan karya asli keraton dan budaya asli daerah masing-masing sehingga terkesan jauh dari modern dan kelihatan asli nusantara. Sengaja panitia menampilkan kebudayaan asli daerah karena unjuk kebolehan bahwa karya seni asli daerah pantas tampil dalam hajatan nasional bahkan dunia. Seluruh warga rela menunggu hingga malam demi mengikuti setiap poin acara, suatu hal yang mengindikasikan betapa tingginya antusiasme warga terhadap acara tahunan FKIKN ini.
Begitu banyak polemik yang melanda keraton Nusantara saat ini menjadi isu yang hangat dibicarakan antarsesama utusan kesultanan, kerajaan, atau pemangku adat yang hadir. Sekian banyak permasalahan ini mengerucut pada pertemuan dialog kebangsaan keraton nusantara. Dialog ini menghasilkan beberapa poin penting yang disampaikan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia. Tuntutan ini termuat dalam lembar deklarasi Kotawaringin Pangkalanbun. Deklarasi Pangkalanbun ini berisi beberapa tuntutan yaitu:
- Kami para raja, sultan, dan pemangku adat senusantara yang terhimpun dalam Forum komunikasi dan Informasi keraton senusantara bertekad meneruskan perjuangan para leluhur kami yang telah ikut mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peran-peran aktif dalam proses-proses pembangunan Negara dan bangsa.
- Kami para raja, sultan, dan pemangku adat senusantara, menuntut peran baru bagi kami dalam proses-proses pembangunan bangsa dan Negara sehingga tidak sekedar menjadi penonton dalam proses pembangunan di republik ini.
- Kami para raja, sultan, dan pemangku adat senusantara, menuntut komitmen antara pemerintah dengan leluhur kami disaat mendirikan Negara kesatuan Republik Indonesia yang sejatinya dalam kehidupan bangsa dan Negara ini diingkari dan tidak dilakukan sebagaimana seharusnya.
- Kami para raja, sultan, dan pemangku adat senusantara, menyatakan sikap penolakan kami terhadap intervensi pemerintah terhadap masalah-masalah adat.
- Peristiwa di kerajaan Gowa harus diakhiri dan mendesak terhadap menteri untuk mencabut dan membatalkan peraturan daerah kabupaten Gowa nomor 05 tahun 2016tentang lembaga adat daerah oleh menteri dalam negeri, serta menyayangkan, mengutuk, dan mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelaku perusakan dan pembongkaran paksa benda-benda budaya yang terjadi pada tanggal 7, 8, dan 11 September di istana Gowa, serta mengembalikan hak-hak wilayah masyarakat adat Gowa.
Kebangkitan kerajaan dan kesultanan Indonesia
Forum komunikasi dan informasi Keraton se-nusantara telah membangkitkan semangat baru bagi kerajaan dan kesultanan yang puluhan tahun telah redup atau sengaja diredupkan. Kerajaan dan kesultanan di pelosok negeri ini kini kembali merasa ada tempat di mana mereka mampu mengeksplorasikan semangat leluhur mereka ketika menyatukan diri mereka dalam satu ikatan Republik Indonesia. Semangat ini diredupkan beberapa dekade yang lalu karena dianggap rentan perpecahan dalam tubuh NKRI. Hal lain yang mendukung pelenyapan sejarah kerajaan dan kesultanan adalah kelompok masyarakat non istana yang merasa dapat hidup sejajar dalam bermasyarakat. Kelompok istana yang memiliki jarak dengan masyarakat biasa menjadikan masyarakat sipil biasa enggan membangkitkan kembali kerajaan dan kesultanan di wilayah mereka.
Menyamakan persepsi tentang niat membangkitkan kembali kerajaan dan kesultanan Nusantara merupakan langkah yang harus dilakukan. Sehingga nanti tidak dianggap primordilisme (seperti yang terjadi pada niatan membangkitkan kerajaan Siau) atau memiliki niat terselubung yang membahayakan NKRI. Anggapan atau kecurigaan seperti ini tak seharusnya membelokan semangat FKIKN, namun sebaliknya, menjadikan dasar pembuktian bahwa FKIKN tetap teguh meneruskan perjuangan leluhur dalam bingkai NKRI (Poin 1 deklarasi Pangkalanbun).
Meluruskan sejarah Indonesia, bahwa peran kerajaan dan kesultanan di Nusantara sangat besar dalam kemerdekaan Indonesia dan penyatuan tanah air Indonesia. Peran kerajaan-kerajaan Nusantara dalam pembelajaran sejarah tidak ditulis sebagaimana mestinya menjadikan generasi penerus bangsa menganggap sepele kerajaan dan kesultanan yang pernah ada di Nusantara. Kerajaan-kerajaan dan kesultanan yang pernah ada di Nusantara hanya dikenang sebagai cerita masa lalu yang minim nasionalisme dan cenderung bercorak mementingkan kedaerahan. Sedangkan niat tulus para raja dan Sultan untuk menyatu dalam Indonesia dan rela kehilangan kursi kekuasaannya demi republik ini tak pernah ditulis dengan indah. Pernahkah generasi sekarang membayangkan betapa sulitnya Soekarno mengajak para raja dan Sultan untuk menyatu mendirikan negara? Pernahkah kita membayangkan betapa galaunya para raja dan Sultan ketika menimbang baik buruknya mendengarar mimpi Soekarno tentang sebuah negara merdeka? Meninggalkan kursi kekuasaan, menyerahkan kekayaan dalam upaya mendanai kemerdekaan, menyerahkan tanah dan bangsanya demi Indonesia, dan banyak lagi hal yang akan membuat kita terkesima dengan prilaku dan keputusan para raja dan Sultan Nusantara saat itu.
Saat ini, ketakutan leluhur kerajaan dan kesultanan Nusantara satu persatu mulai tampak, dan itu ada di depan mata anak cucu bahkan warga kerajaan dan kesultanan Nusantara. Seperti halnya tanah adatyang dulunya milik kerajaan kini dengan semena-mena dijarah demi kepentingan investor asing dan atas nama modernisasi tanpa mengaggap ada pihak kerajaan dan pemangku adat yang ada.Para raja, sultan, dan pemangku adat yang masih ada dan hidup di Indonesia saat ini ketika mengadakan sebuah hajatan harus membuat proposal seperti mengemis bantuan dana terhadap investor bahkan terhadap pemerintah yang ada. Hal seperti ini mengingatkan saya pada pernyataan Soekarno ketika marah terhadap neoimperilisme dan neokolonialisme, ‘saya ini penduduk asli Indonesia, pemilik negeri ini, mengapa harus tunduk kepada kalian’. Melihat kondisi kesultanan dan kerajaan yang masih ada di nusantara, perkataanSoekarnoini seharusnya bisa diteruskan oleh para raja, Sultan dan pemangku adat yang terhimpun dalam FKIKN saat ini kepada republik Indonesia. Tetapi apa yang terjadi, mereka lebih memilih diam dan bahkan melembutkan hal ini dalam poin 2 dan 3 pada deklarasi Pangkalanbun. Juga keprihatinan kerajaan dan kesultanan serta pemangku adat Nusantara terhadap dekadensi moral di negara ini,menjadikan mereka ingin kembali menengok bagaimana rukun, sopan, hormat, toleransi, gotong royong, taat, saling menghargainya masyarakat dalam kerajaan dan kesultanan dahulu. Betapa dulunya norma agama, norma adat tetap dijunjung tinggi dan dihargai. Hal ini tertuang dalam poin 4 deklarasi.
Persatuan dan persaudaraan kerajaan dan kesultanan se-nusantara harus diberi ruang yang luas untuk mengekpresikan diri di Indonesia. Tidak bisa dihalau atau ditentang. Tidak perlu mencurigai dan merasa takut atas kebangkitan kerajaan dan kesultanan Nusantara. Hal ini semata hanya menimbulkan ketidakharmonisan negara dengan organisasi masyarakat dan sikap memberi kebebasan setengah hati negara terhadap rakyatnya sendiri. Forum komunikasi dan informasi Keraton se-nusantara hendaknya digiring jadi satu unsur kuat sebagai perekat tali persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ini memang menjadi dasar utama FKIKN ini terbentuk, menjaga tali persaudaraan dari seluruh pelosok Nusantara yang telah menyatu dalam bingkai NKRI.
Kehadiran 48 kerajaan dan kesultanan Nusantara di kota manis Pangkalanbun, menandakan betapa kuatnya NKRI jika kerajaan dan kesultanan Nusantara telah berpegangan tangan menjaga amanat leluhur mereka. Festival Keraton Nusantara yang ke sepuluh di istana Kutawaringin Pangkalanbun Kalimantan Tengah yang diprogramkan oleh FKIKN ini menjadi spesial karena dihadiri oleh kedatuan (kerajaan) Siau, dari bagian Utara Indonesia untuk pertama kalinya dan telah menyatakan diri bergabung dalam FKIKN. Dalam sinopsisnya,kedatuan Siau lebih menonjolkan sejarah maritim dan sistem pemerintahannya, serta memperkenalkan betapa tingginya sikap pluralisme kedatuan Siau. Kerajaan Katolik dengan penduduk mayoritas Protestan namun pemerintahannya pernah dipimpin oleh raja Islam. Mengibarkan bendera kerajaan Seka Saka yang memiliki hubungan langsung dengan nama Sang Saka. Dikunjungi oleh Soekarno pada 1943 dan 1953 dan menyatakan menyatu, melebur dalam Republik Indonesia pada 1950 menandakan betapa kuatnya peran dari raja, Sultan, dan pemangku adat yang dulu pernah ada di bumi Nusantara. Menutup sinopsisnya, kerajaan Siau menegaskan kekuatan empat penjuru mata angin Indonesia, di barat ada Aceh, di selatan ada Mataram dan di timur Papua ada ratu kerajaan Biak yang hadir dan dari Utara Indonesia hadir kerajaan Siau, setia menjaga NKRI sampai akhir hayat.
Persaudaraan ini akan semakin kuat tatkala rintihan saudara mereka tak didengar atau dihiraukan negara. (Poin 5 deklarasi Pangkalanbun). Rasa senasib sepenanggungan raja dan sultan serta pemangku adat se-nusantara sudah selayaknya didengar karena sudah sekian lama dianaktirikan ditanah kandungnya sendiri. Tidak menuntut lebih, semata hanyalah ingin dianggap ada ditanah leluhurnya, sebagai penerus bangsa yang telah diikrarkan oleh leluhur kita. Tidak bermaksud melakukan perlawanan keras terhadap negara, namun semata hanyalah cinta terhadap NKRI masih mengalir deras dalam darah dan daging daging ini, sebagai anak bangsa yang hidup di bumi Pertiwi.
Sampai Jumpa pada Festival Keraton Nusantara ke XI FKIKN di Cirebon tahun 2017.
Facebook Comments
