Amerika Serikat dan Pakistan yang selama ini merupakan sekutu strategis sejak Perang Dingin di era 1950-an hingga awal 1990-an, ternyata hubungannya tak semesra dulu lagi.
Sumber berita:
Pakistan navy quits anti-piracy task force amid worsening US ties
Sebuah artikel yang ditulis oleh Osama bin Javaid mengabarkan bahwa Angkatan Laut Pakistan telah mengundurkian diri dari Satuan Tugas anti perompakan laut atau yang dikenal dengan Counter-piracy Combined Task Force (CTF). Sebuah persekutuan militer menghadapi terorisme di laut khususnya perompakan, yang berada dalam kendali pengaruh dan bantuan dari tentara AS.
Keputusan Pakistan untuk mundur dari satuan tugas kontra terorisme perompakan laut itu disebabkan karena AS menolak memberi dana bantuan untuk bahan bakar kapal patroli yang beroperasi di sebelah barat Samudra Hindia tersebut.
Demikian tulis Osama bin Javaid mengutip Al Jazeera berdasarkan sebuah sumber yang menolak disebut namanya. Adapun beberapa perwira militer berkeyakinan bahwa beberapa negara yang tergabung dalam CTF merasa kehilangan dengan absennya Pakistan.
Sebab negeri bependuduk muslim pecahan dari India itu, sangat menguasai betul seluk-beluk maupun akses ke perairan di sebelah barat Samudra Hindia yang sangat tidak bersahabat dengan Amerika maupun negara-negara blok Barat. Sehingga sejak 2013 AS dan blok Barat yang tergabung dalam CTF sangat mengandalkan Pakistan. Sehingga sejak 2013 Pakistan memegang komando dari operasi CTF yang beroperasi di Samudra Hindia.
Dalam menjalankan operasi CTF dengan menggunakan dua kapal patroli, satuan tugas kontra terorisme laut ini melancarkan patroli ke Teluk Arabia, Samudra Hindia, Teluk Aden, Laut Merah dan Terusan Suez.
Absennya Pakistan dalam keikutsertaannya dalam CTF telah dikonfirmasi oleh Combined Maritime Forces (CMF) yang berbasis di Bahrain. Bahrain merupakan salah satu negara Arab satelit AS dan Inggris selain Arab Saudi, Qatar, Kuwaitl, Uni Emirat Arab dan Yordania.
Apapun alasan pihak Pakistan, namun dengan keluar dari keeanggotaannya pada CTF, Pakistan bisa lebih independen dalam kipranya dalam Regional Maritime Security Patrol (RMSP) di Teluk Aden, Teluk Oman, dan dari Selat Hormuz menuju perairan Maldivian. Demikian menurut sebuah sumber militer Pakistan. Namun lepas daripada itu, kedekatan Pakistan dengan Iran yang berbagi wilayah perbatasan langsung antar kedua negara, maupun kerjasama perdagangan yang erat dengan Republik Rakyat Cina. Nampaknya menjadi salah satu faktor yang memperburuk hunbungan AS-Pakistan di era pemerintahan Presiden Donald J Trump.
 |
Sumber militer Pakistan bahkan menegaskan bahwa dalam mengamankan perairan Samudra Hindia dari perompakan dan terorisme laut, Pakistan harus mandiri dan sesuai dengan kepentingan nasional Pakistan. Bukan kepentingan asing.
Agaknya, semakin hangatnya hubungan Pakistan dan Iran, maupun kerjasama keamanan bersama antara Pakistan dan Cina, telah mengundang kegusaran dan kecemasan Washington maupun Riyadh.
Agustus lalu, pemerintah pemerintah Trump telah menghentikan bantuan dana untuk pelatihan bagi para perwira militer Pakistan yang aman sejak satu dekade terakhir, pelatihan bagi para perwira militer Paskitan dilaksanakan atas bantuan dana dari International Military Training dan Education Program. Lebih buruk lagi, September lalu Pentagon memangkas dana bantuannya ke Pakistan sebesar 30 juta dolar AS. Pentagon berdalih bahwa Pakistan tidak bersikap solid dalam mendukung strategi militer AS di kawasan Asia Selatan.
Dalam kesejarahannya, selain hubungan Pakistan-Cina yang begitu erat karena punya kesamaan sikap menghadapi ancaman dari India, isu program senjata nuklir kerap menjadi faktor pemicu ketegangan hubungan AS-Pakistan.
Bahkan sejak era Perang Dingin, ketika Presiden Pakistan Zulfikar Ali Bhuto bermaksud mengembangkan persenjataan nuklir buat mengimbangi India. Sehingga mengundang kemarahan Menteri Luar Negeri AS Henry Kisinger.
Lantas pemerintah AS bersikap pasif ketika Jendral Zia Ul Haq menggulingkan Presiden Bhutto melalui kudeta militer. Agaknya, persekutuan AS-Pakistan bertumpu pada landasan yang rapuh sejak awal.
Hendrajit, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)
