Perang Dingin memang sudah berakhir pada 1991, seiring runtuhnya tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet. Namun beberapa pengamat memandang hubungan Washington dan Moskow yang merupakan dua kutub yang berseteru selama 45 tahun berlangsungnya Perang Dingin, masih belum bisa dipulihkan.
Baik Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat yang tergabung dalam Uni Eropa masih tetap merongrong sumberdaya alam dan aset-aset nasional Rusia hingga masa pemerintahan Presiden Boris Yeltsin. Bahkan semasa pemerintahan Presiden Bill Clinton, AS memanfaatkan momentum berakhirnya Perang Dingin untuk membujuk negara-negara eks sekutu Soviet di Eropa Timur untuk bergabung ke dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Maupun pakta-pakta pertahanan lainnya yang bertujuan untuk memusuhi Rusia.
Philip M. Giraldi, Direktur Eksekutif The Council for the National Interest, menulis sebuah artikel bertajuk: America Goes to War menyorot ekspansi NATO yang tetap berlangsung pasca perang dingin dengan menempatkan sistem rudal sepanjang wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Rusia. Sehingga malah mengundang perasaan paranoid Rusia yang mengancam keamanan dan kedaulatan nasional negaranya.
Bahkan memburuknya hubungan Washington dan Moskow tetap memburuk dan memanas meskipun Donald J Trump menduduki gedung putih. Padahal selama ini berkembang rumor bahwa kepresidenan AS di bawah Trump akan memperbaiki hubungannya dengan Rusia.
Menurut Philip M. Giraldi, kalau ada anggapan bahwa perseteruan dan ketegangan AS versus Rusia cuma sandiwara, sebaiknya mulai mengkaji ulang keyakinannya. Sebab kalau menelisik anggaran belanja negara federal AS, semua sektor dipangkas, kecuali alokasi anggaran pada sektor pertahanan dan militer. Bahkan semakin ditingkatkan meskipun sejatinya saat ini tidak ada ancaman nyata baik dari suatu negara atau kelompok.
Hal ini menurut Giraldi mengindikasikan bahwa AS sejatinya memang pecandu perang alias addicted to war. Bahwa perang memang merupakan sesuatu kondisi alami yang melekat dalam diri AS.
Menariknya lagi, angkatan bersenjata AS pun mengalami perubahan doktrin pertahanan dengan merujuk pada 2018 National Defense Strategy Assesment yang mengidentifikasikan empat negara yang kemungkinan besar akan berperang melawan AS. Rusia, Cina, Iran dan Korea Utara.
Sehingga dalam pelatihan-pelatihan militer AS sebelumnya lebih ditekankan pada counter insurgency atau kontra pemberontakan seperti untuk melawan Al Qaeda dan ISIS. Berdasarkan doktrin pertahanan yang baru saja dirilis Pentagon itu, kembali difokuskan untuk menghadapi Perang Konvensional yang mirip semasa perang dingin. Tank berhadapan dengan tank. Pemboman artilerasi baik darat maupun udara.
Menurut Jenderal Stephen Townsend, Komandan pelatihan dan doktrin kemiliteran, perang ke depan adalah kombinasi antara perang konvensional sekaligus insurgencies. Menghadapi serbuah tank, rudal maupun pesawat pembom, namun pada saat yang sama juga harus memerangi kelompok-kelompok teroris yang melakukan bom bunuh diri maupun segerombolan mafia dan penjahat.
Aspek lain yang disorot Giraldi dalam tulisannya adalah soal kemungkinan perang AS dan Cina. Letnan Jendral Ben Hodges, mantan Panglima militer AS di Eropa 2014-2017, dalam presentasinya di depan Warsaw Security Forum mengatakan kepada sekutu-sekutunya di NATO bahwa pemerintah AS harus meningkatkan anggaran militernya lebih besar lagi. Jika tidak, maka akan mampu menangkal serangan dari Rusia sementara pada waktu yang sama AS harus berperang dengan Cina.
Dalam prediksi Hodges, AS akan berperang dengan Cina dalam 15 tahun ke depan dalam rangka melindungi kepentingan strategisnya di kawasan Pasifik. Indikasinya, menurut Hodges, ketegangan yang semakin memanas antara AS dan Cina di Laut Cina Selatan. Maupun semakin gencarnya Cina mencuri teknologi-teknologi strategis AS dan blok Barat.
Selain itu, Hodges juga menyorot semakin ekspansifnya Cina menguasai sektor infrastruktur di Afrika melalui bantuan dana dalam kerangka investasi. Nampaknya, analisis dan prediksi Hodges dimaksudkan untuk menciptakan prakondisi untuk peningkatan anggaran militer dan pertahanan AS dengan dalih adanya ancaman dari Cina dan Rusia. Dengan kata lain, Hodges merupakan corong atau propagandis dari kepentingan-kepentingan korporasi global yang bergerak di bidang industri pertahanan strategis maupun industri berat.
Hal ini bisa dilihat melalui fakta bahwa Letjen Hodges tercatat sebagai pakar studi strategis pada Center for European Policy Analysis. Sebuah think-thank yang berada di Washington, dan dibiayai oleh kelompok-kelompok globalis, NATO, dan promoter-promotor demokrasi. Seperti National Endowment for Democracy (NED), Kementerian Pertahanan AS (Pentagon), The NATO Public Diplomacy Division, The US Mission to NATO, Kementerian Luar Negri AS, The Lockheed Martin Corporation, Bell Helicopter, The Chevron Corporation, dan lain-lain.
Padahal menurut Giraldi, sesungguhnya tidak cukup beralasan untuk memandang Cina maupun Rusia sebagai suatu ancaman. Justru ekspansi AS dan NATO termasuk provokasinya di kawasan Timur-Tengah, yang justru pada perkembangannya telah menempatkan Cina dan Rusia sebagai musuh.
Satu lagi catatan dari Giraldi. Bahwa untuk menghadapi kekuatan Cina secara militer di Asia Pasifik, maka nampaknya AS akan menaruh perhatian utama untuk menguasai Samudra Pasifik sebagai wilayah pengaruh atau A spehere of influence, sekaligus pintu masuk ke Laut Cina Selatan. Wilayah pengaruh maritim yang saat ini Cina belum mampu menguasainya. Sementara AS dan Jepang lah yang sejak dahulu menguasai Samudra Pasifik.
Apakah ini yang kemudian mendorong Presiden Trump, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan India, mengembangkan gagasan Indo Pacific yang kemudian menjelma jadi persekutuan empat negara (QUAD) antara AS, Australia, Jepang dan India? Sepertinya begitu.
Selengkapnya silahkan baca lebih mendalam di situs:
http://www.unz.com/pgiraldi/america-goes-to-war/
Hendrajit, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)
