Ketika mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak digulingkan dari jabatannya pada bulan Mei 2018, terdapat kemungkinan bahwa tidak ada yang lebih kecewa daripada para pejabat di Cina.
Najib telah memberikan Cina akses luar biasa ke Malaysia. Di seluruh negeri, proyek-proyek infrastruktur besar yang didukung Cina sedang direncanakan atau mulai dibangun. Tapi ketika kehadiran Cina di Malaysia membengkak, skandal melanda kantor perdana menteri. Najib dituduh melakukan korupsi besar-besaran terkait dengan dana pembangunan yang dikenal sebagai 1MDB. Ketika pemilu semakin dekat, lawannya, Mahathir Mohamad, menuduh bahwa sejumlah uang dari Cina yang mengalir ke Malaysia digunakan untuk mengisi kembali kas yang sudah terkuras oleh gratifikasi.
Saat ini, komisi anti-korupsi Malaysia sedang menyelidiki klaim tersebut. Pekan lalu, sebuah laporan yang eksplosif dari Wall Street Journal mengungkapkan bukti yang paling memberatkan: berita acara dari serangkaian pertemuan, di mana para pejabat Malaysia menyarankan kepada rekan-rekan Cina mereka agar Cina membiayai proyek-proyek infrastruktur di Malaysia dengan biaya yang meningkat.
Implikasinya adalah bahwa uang tunai tambahan dapat digunakan untuk melunasi utang 1MDB. Menurut laporan itu, Najib—yang telah membantah terlibat dalam korupsi—sangat mengetahui keberadaan pertemuan itu.
Jika benar, laporan tersebut menempatkan bukti nyata di balik kecurigaan yang beredar luas bahwa Cina mengeksploitasi rezim korup untuk mendorong Inisiatif Sabuk Jalan (BRI/Belt and Road Initiative). BRI mengharuskan Cina untuk membangun infrastruktur di negara lain—proses yang penuh dengan persetujuan resmi, studi kelayakan, pelibatan pemangku kepentingan, dan prosedur mengganggu lainnya.
Namun, di negara-negara yang korup, banyak dari hambatan ini dapat dilewati dengan sogokan dan transaksi di belakang. Faktanya, beberapa birokrasi diciptakan terutama untuk memeras uang dari perusahaan. Karena alasan ini, mudah untuk memahami mengapa Cina lebih suka bekerja dengan rezim yang korup.
Tapi bukan hanya Cina yang mendapatkan manfaat dari korupsi dalam proyek-proyek BRI. Dalam banyak kasus, para pemimpin negara penerima BRI melihat proyek tersebut sebagai peluang untuk mempertahankan dan melegitimasi korupsi mereka sendiri.
Banyak negara yang menerima investasi BRI menderita tingkat korupsi yang tinggi. Pada Matriks Risiko Suap TRACE, sebagian besar negara menduduki peringkat di 50 persen lebih rendah, dan 10 di antaranya berada di antara 25 negara paling berisiko di dunia. Negara-negara tersebut seringkali memiliki proses legislatif yang buram, mekanisme akuntabilitas yang lemah, organisasi media yang tunduk, dan pemerintah otoriter yang tidak mengizinkan perbedaan pendapat.
Bagi politisi di negara-negara tersebut, BRI menawarkan berbagai alat untuk memungkinkan korupsi: suntikan uang tunai yang mudah dialihkan, infrastruktur yang memesona untuk menenangkan masyarakat, dan hubungan baik dengan salah satu negara paling kuat di dunia, semuanya dibungkus dalam jaminan bahwa para pemangku kepentingan akan paling tidak mengabaikan jika terdapat ketidakwajaran yang akan muncul, selama proyek tersebut dibangun.
Malaysia telah mewujudkan dinamika ini. Pemerintah baru Malaysia telah menggali apa yang dikatakannya sebagai ketidakwajaran dalam kesepakatan pemerintah sebelumnya dengan Cina. Sebagai contoh, sebuah perusahaan milik negara Cina dibayar US$ 2 miliar di muka untuk dua proyek pipa Malaysia yang baru saja mulai dibangun. Proyek BRI lainnya, East Coast Rail Link Malaysia, sangat mahal sehingga pihak berwenang mencurigai biayanya meningkat secara artifisial. Semua proyek ini telah ditangguhkan sementara pemerintah baru meninjaunya.
Kelebihan uang yang dihasilkan oleh proyek-proyek ini diduga disedot oleh pemerintahan Najib untuk membayar utang 1MDB. Tetapi walau sumbangan Cina mungkin merahasiakan kesepakatan ini untuk sementara waktu, namun para pemilih Malaysia akhirnya dapat meminta pertanggungjawaban mantan perdana menteri mereka di kotak suara.
Tidak setiap negara memiliki opsi itu. Investasi Cina di Asia Tengah yang kaya akan minyak dan gas telah memungkinkan rezim otokratis di kawasan itu berkembang. Contoh utama adalah Kazakhstan. Pemerintah Kazakh adalah rezim kleptokrasi yang sangat korup. Pada Indeks Persepsi Korupsi Transparency International 2017, Kazakhstan berada di peringkat ketiga terbawah dari 180 negara.
Tidak hanya proyek-proyek BRI yang dibiayai pemerintah ini, tetapi mereka telah membantu menjadikan para pemimpinnya benar-benar populer, karena orang Kazakh biasa menafsirkan infrastruktur baru yang mencolok sebagai simbol kemajuan. Hal ini sangat penting bagi para penguasa negara itu, karena kesehatan ekonomi Kazakhstan sangat tergantung pada harga minyak dan fluktuasi ekonomi di Rusia.
Dalam sebuah analisis investasi Cina di Kazakhstan, sebuah studi dari Universitas George Washington menemukan bahwa “bantuan, pinjaman, dan kemitraan Cina meningkatkan kemampuan pemimpin Kazakh untuk tetap berkuasa.”
Cina, tentu saja, berjuang dengan korupsi di negaranya sendiri. Bahkan, beberapa keajaiban infrastruktur Cina sendiri telah dibangun dengan kurang saksama. Pembersihan anti-korupsi Presiden Cina Xi Jinping telah menghentikan sebagian korupsi di dalam negeri. Namun, dalam proyek-proyek konstruksinya di luar negeri, pendekatan Cina tampaknya adalah “apa saja asal berhasil.”
Tidak ada bagian dari pernyataan Cina tentang prinsip-prinsip BRI yang merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah korupsi. Menurut laporan oleh Transparency International, tidak ada tuntutan yang pernah diajukan di Cina terhadap perusahaan, warga negara, atau penduduk karena praktik korupsi yang dilakukan di luar negeri.
Jika ada, BRI telah mengungkapkan bahwa bagi para pejabat Cina yang terbiasa dengan lingkungan yang korup di dalam negeri, untuk melaksanakan proyek-proyek di luar negeri melalui cara-cara yang tidak wajar, sudah merupakan kemampuan alami mereka.
Seperti banyak usaha di Cina, proyek-proyek BRI tunduk pada konsep guanxi (“jaringan”) China yang licin, sistem hubungan yang saling menguntungkan yang melumasi roda pada banyak transaksi bisnis. Di Cina, menyelesaikan proyek infrastruktur yang luas dan sulit tanpa guanxi akan mustahil dilakukan.
Tetapi tanpa pengawasan yang tepat, hubungan yang saling menguntungkan ini sudah matang untuk membuahkan korupsi. Sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa “guanxi memiliki pengaruh besar pada hampir semua interaksi sosial di Cina, entah itu di pemerintah atau dalam bisnis. Dengan demikian, hal itu mengaburkan batas antara hubungan guanxi normal dan praktik korupsi, menjadikan korupsi sebagai karakteristik intrinsik pemerintah serta masyarakat Cina.”
Walau korupsi Cina di dalam negeri tidak mengancam untuk membuat pemerintah bangkrut, namun korupsi Cina di negara-negara lain yang lebih kecil dan lebih miskin kadang-kadang memang menimbulkan kebangkrutan. Bagi beberapa negara tersebut, proyek BRI Cina adalah upaya infrastruktur terbesar yang pernah mereka coba, pertaruhan berisiko tinggi yang dijamin dengan tumpukan utang.
Ketika proyek-proyek seperti itu disetujui oleh para pemimpin lokal yang lebih tertarik untuk memperkaya diri mereka sendiri daripada mempertimbangkan kerugian untuk negara mereka, penduduk setempat akan berada dalam masalah nantinya.
Laos mungkin menghadapi nasib ini. Atas perintah Cina, Laos membangun jalur kereta api dari perbatasan utara ke Thailand dengan pinjaman besar dari bank Cina. Proyek senilai US$6 miliar ini diperjuangkan oleh mantan Wakil Perdana Menteri negara itu, Somsavat Lengsavad, seorang pembicara bahasa Mandarin yang fasih dan memiliki hubungan dekat dengan Cina.
Somsavat hampir sendirian melahirkan proyek melalui birokrasi Lao, meskipun ada peringatan dari IMF bahwa proyek itu mengancam kemampuan negara untuk melunasi utang.
Mengapa Somsavat begitu tertarik pada perkeretaapian masih belum diketahui, meskipun korupsi jelas merajalela di Laos, demikian juga suap dalam proyek pembangunan Laos yang dibangun oleh orang asing merupakan hal biasa. Seorang diplomat asing yang bekerja di Laos mengatakan bahwa kunjungan rutin ke Vientiane oleh utusan Cina “tidak hanya menguntungkan pejabat Laos, karena hal-hal konkret saling dipertukarkan antara delegasi Cina dan delegasi Laos pada pertemuan-pertemuan tersebut.”
Laos harus melihat ke Sri Lanka, di mana Pelabuhan Hambantota dibangun oleh Cina di bawah mantan Presiden Mahinda Rajapaksa.
Ketika Rajapaksa menghadapi tantangan elektoral pada tahun 2015, uang yang dialokasikan untuk pembangunan pelabuhan entah bagaimana mengarah ke pundi-pundi kampanye presiden. Pada akhirnya, Rajapaksa kalah dalam pemilihan umum dan pelabuhan itu terbukti sangat tidak menguntungkan sehingga pemerintah baru terpaksa menyerahkannya ke Cina dalam pertukaran utang dengan saham.
Penawaran seperti ini merupakan pengingat bahwa, bagi Cina, BRI adalah instrumen kebijakan luar negeri, dan kadang-kadang merupakan langkah politik dalam negeri, seperti halnya program ekonomi.
Proyek-proyek BRI yang ditujukan untuk memajukan tujuan-tujuan strategis Cina, atau yang diluncurkan oleh para pejabat partai yang terutama berminat untuk menandakan kesetiaan mereka kepada Xi, seringkali tidak menghasilkan jenis pengembalian ekonomi yang akan lebih baik dalam analisis biaya-manfaat. Inilah sebabnya mengapa Cina membutuhkan para pemimpin seperti Najib, Somsavat, dan Rajapaksa agar proyek-proyek semacam itu dapat disetujui, meskipun nilainya meragukan bagi negara tempat proyek itu dibangun.
Tetapi sama seperti Cina yang membutuhkan para politisi tersebut, mereka juga membutuhkan Cina. Hubungan antara Cina dan mitra korup BRI adalah simbiosis dan seringkali lebih kompleks daripada penyuapan sederhana. Dalam kasus Malaysia, aspek yang dengan jelas mendefinisikan pemerintahan Najib, penipuan 1MDB, dan berbagai rahasia selanjutnya, sangat bergantung pada pemasukan uang tunai BRI. Memang, jika Najib tidak dicopot dari jabatannya bulan Mei 2018, dugaan pengalihan investasi Cina mungkin masih berlangsung hingga hari ini.
Tetapi masalah dalam proyek-proyek BRI untuk memungkinkan korupsi yang tumbuh di dalam negeri adalah, bahwa begitu Anda tertangkap, Anda sendirian, dan Cina akan menuju ke hal besar lainnya.
Will Doig, seorang jurnalis yang meliput perkembangan kota, transportasi, dan infrastruktur. Doig adalah penulis buku bertajuk High Speed Empire: Chinese Expansion and the Future of Southeast Asia.
Sumber: foreign policy the belt and road initiative is acorruption bonanza
