Sigid Kusumowidagdo, Human Captal Advisor di Bank Pundi Indonesia Tbk, mengajak masyarakat dan juga organisasi-organisasi non pemerintah untuk ikut membahas dan memberi masukan-masukan terkait RAPBN 2017 yang saat ini sedang dibahas oleh DPR-Pemerintah. Sigid menyatakan bahwa anggaran negara yang ditetapkan nanti akan berdampak pada kehidupan rakyat.
Ia memaparkan data asumsi dari target yang telah disampaikan oleh pemerintah, dan tentunya setelah pembahasan penetapan angka-angka masih bisa berubah berdasarkan kesepakatan DPR-Pemeritah.
Adapun data-data tersebut sebagai berikut:
1. DATA -DATA POKOK
- BELANJA PEMERINTAH sebesar Rp 2.070,5 Triliun. Terdiri dari belanja Pusat sebesar Rp 1.310,4 Triliun sedangkan Daerah dan Desa sebesar Rp 760 Triliun.
- PENERIMAAN PEMERINTAH sebesar Rp 1.737,6 Triliun. Terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp 1.499,9 Triliun dan Penerimaan Bukan Pajak sebesar Rp,240 Triliun.
2. DEFISIT ANGGARAN NAIK
Defisit tahun 2017 sebesar Rp 332,9 Triliun, naik dari 2,35 % Produk Domestik Bruto (PDB) di 2016 menjadi 2,41 % dari PDB. Sesuai keterangan dari kementerian keuangan defisit akan ditutup dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp389 Triliun.
3.TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI (PDB) 2017 sebesar 5,1 %
Pertumbuhan ditargetkan 5,1 % kurang lebih sama dengan 2016 yang juga 5,1 %, namun lebih tinggi dari 2015 yang sebesar 4,79 (4,8 ) %. Angka itu masih rendah d banding proyeksi oleh IMF dan Bank Dunia untuk negara-negara Asia lain yaitu:
INDIA = 7,5 % (IMF)
VIETNAM = 6,,5 % (World Bank)
FILIPINA = 6,2 % (IMF)
China (RRT) = 6 % (IMF)
4. ASUMSI- ASUMSI LAIN APBN 2017
- Inflasi = 4 %
- Nilai Tukar Rupiah Per dolar AS = Rp 13.300,-
- Tingkat pengangguran = 5,6 % dari total tenaga kerja.
- Penduduk Miskin = 10, 5 % dari penduduk Indonesia.
5. KENDALA-KANDALA PENCAPAIN TARGET APBN
1. Biaya logistik Tinggi (pengankutan/transportasi, penyimpanan dan sebagainya)
2. Harga-harga komoditas ekspor Indonesia masih lemah terutama bahan mineral dan minyak mentah.
3. Berbagai ketidak pastian peraturan (Regulatory uncertainties) menghambat investasi.
6. PENGARUH TERHADAP PEMBANGUNAN
Dengan defisit anggran yang terus naik, pemerintah terpaksa memangkas anggaran targetnya yang telah dinaikkan sebelumnya (september 2016) menjadi Rp. 137,6 Triliun. Jadi prioritas anggaran harus diatur ulang. Tetapi pemerintah tetap mengutamakan proyek-proyek infrastuktur. Memang kelemahan Indonesia ada di infrastruktur. Tetapi kelemahan lebih parah lagi ada pada tingkat kemiskinan rakyat yang menghambat pertumbuhan kualitas dan produktivitas manusia Indonesia.
Dalam program Tujuan Pembangunan Milenia (Millennium Development Goals = MDGS) yang disetujui 189 negara anggota PBB tahun (2000-2015), program MDGS dilaksanakan untuk mencegah kelaparan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas manusia Laporan MDGS 2015 (World Bank) Indonesia masih tertinggal dari target-targetnya dengan data sebagai berikut:
- Dari 252 juta penduduk Indonesia, sebanyak 28,6 juta masih di bawah garis kemiskinan (dengan batas pendapatan Rp 330.772,- (USD 22,6).
- Sekirtar 40 % penduduk posisinya masih rawan, bisa jatuh lagi di bawah garis kemiskinan (jika terjadi PHK, Inflasi Tinggi, dan sebagainya).
- Kematian ibu melahirkan per 102.000 jiwa lebih tinggi dari sasaran MDGS 100.000 jiwa.
- Sekitar 37 % dari anak balita pertumbuhan fisik dan kecerdasannya mengalami hambatan.
- Sekitar 68 % penduduk tidak memiliki fasilitas higienis (toilet, kamar mandi, dan sebagainya) sehingga rentan terkena penyakit.
KESIMPULAN
Kita harapkan pembangunan infrastruktur jangan sampai mengorbankan target pembangunan milienia yang proyek-proyeknya bisa dikerjakan oleh perusahaan lokal kelas kecil menengah sehingga anggarannya bisa menambah sirkulasi uang di daerah. Sedangkan proyek-proyek infrastuktur besar kontraktornya banyak dari luar negeri dan anggarannya akan kembali ke luar negeri lagi. Perusahaan lokal hanya bisa jadi sub-kontraktor. Pemerintah Jokowi-JK hendaknya tidak melupakan janji kampanyenya untuk bersikap “Pro-Rakyat”.
SUMBER DATA : Bank Indonesia, Kemernterian Keuangan, BPS, dll. IMF, World Bank Report.
Facebook Comments
