Selain sorotan kami terdahulu terkait dimasukkannya sektor maritim sebagai satu diantara butiran-butiran penting prinsip KTT AS-ASEAN 2016, ada segi lain yang tak kalah menarik untuk disorot. Yaitu sebuah sinyal atau pertanda bahwa Amerika Serikat mulai menaruh perhatian besar ke kawasan Asia Tenggara.
Indikasi ini semakin diperkuat dengan munculnya beberapa tajuk rencana surat kabar Amerika yang pada umumnya senada dan seirama bahwa: ASEAN saat ini dipandang sebagai sebuah blok dengan lebih dari 500 juta penduduk, yang jika ekonominya digabung, akan lebih besar dan kuat dibandingkan India.
Barang tentu hal ini mengindikasikan bahwa ASEAN mulai kembali diperhitungkan oleh kekuatan-kekuatan korporasi global yang berada di balik kebijakan pemerintahan Presiden Barrack Obama dari Amerika Serikat.
Bagi Washington, kekuatan potensial ASEAN sudah barang tentu tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan bahwa Cina sebagai pesaing utama AS dalam berebut pengaruh di kawaan Asia Tenggara, memandang ASEAN tidak semata sebagai kumpulan multi-etnis non Eropa, melainkan sebuah fakta penting bahwa etnis Cina merupakan salah satu yang terbesar di negara-negara ASEAN.
Sebuah harian terkemuka AS Finansial Times, terbitan 15 Februari 2016 lalu, membuat pemetaan terhadap 10 Negara ASEAN, yang kiranya patut jadi pokok bahasan di kalangan perumus kebijakan Kementerian Luar Negeri, dan para perumus kebijakan strategis bidang Politik-Keamanan, Ekonomi dan Sosial-Budaya.
Sebab melalui pemetaan singkat tersebut, tergambar dengan jelas negara-negara mana saja yang dipandang sebagai sekutu nyata maupun musuh potensial AS dalam beberapa waktu mendatang.
1. Indonesia
Indonesia, merupakan negara ketiga demokrasi terbesar yang mayoritas penduduknya muslim. Indonesia merupakan sebuah ilustrasi negara yang paling dijagokan AS dan sehingga diharapkan kesembilan negara lainnya mengikuti langkah Jakarta yang bergabung dengan Trans-Pasific Partnership (TPP).
2. Filipina
Sebagai Negara kepulauan, Filipina mendapat kemerdekaan dari AS 70 tahun lalu, namun dua negara itu tetap dekat, terutama ketika konflik di Laut Cina Selatan tensi dan eskalasinya semakin menajam beberapa waktu belakangan ini. Sehingga mendorong Pentagon/Kementerian Pertahanan AS, untuk mendapatkan akses membangun fasilitas militer.
3. Vietnam
Masih dipimpin oleh Komunis yang dahulu mengalahkan AS dalam Perang antara Vietnam Utara yang didukung Uni Soviet versus Vietnam Selatan yang didukung AS. 40 tahun lalu. Setelah Saigon berhasil direbut Vietnam Utara, maka Vietnam utara dan selatan bersatu kembali, dengan ibukotanya Hanoi. Sekarang, Hanoi dan Washington memiliki musuh bersama yaitu Cina.
Sepertinya, ada persamaan kepentingan karena baik AS dan Vietnam sama-sama memandang Cina sebagai ancaman.
Fakta: Nguyen Phu Trong, sekertaris jenderal Partai Komunis berkunjung ke Gedung Putih pada Juli 2015 dan menggambarkan AS sebagai salah satu mitra penting.
4. Thailand
Kendati politik luar negeri Bangkok dikenal dengan ‘berteman dengan siapa saja’ namun AS berhati-hati terhadap junta militer di Thailand, terutama semenjak junta militer mengambil alih pemerintahan pada Mei 2014. Apalagi sejak Thailand mempererat hubungannya dengan Cina.
Fakta: Minggu lalu militer AS-Thailand kerja sama dengan tajuk Cold Cobra. Itu merupakan kerja sama militer AS terbesar.
5. Myanmar
Transisi dari Cina dan junta yang turun pada 2011 lalu, merupakan perkembangan penting bagi pemerintahan Presiden Obama.
Fakta: AS banyak menerapkan sanksi ekonomi namun memberikan keleluasaan bagi sejumlah individu penting dan institusi.
6. Malaysia
Akibat dari skandal korups PM Malaysia Najib Razak, hubungan AS dan Negeri Jiran itu sempat terganggu. Namun, kedua negara tetap bekerja sama di bidang perdagangan, terorisme dan Laut Cina Selatan.
Fakta: Pada 2014, Barack Obama adalah presiden AS pertama yang mengunjungi Malaysia semenjak Lyndon Johnson, 1966
7. Kamboja
PM Kamboja, Hun Sen merupakan seorang otokrat pemerintahan Kamboja karena telah menjadi PM selama 30 tahun. Namun faktanya ia menggelar pemilu dan memiliki hubungan dekat dengan Beijing.
Fakta: AS memberikan bantuan asing kepada Kamboja sebesar US$ 77,6 juta pada 2014. Sebuah angka signifikan bagi negara itu.
8. Laos
Negara komunis yang kecil itu pernah dibombardir AS saat Perang Mekong. Laos ini lebih dekat ke Cina dan menjadi jembatan penting antara Negara Tirai Bambu dan ASEAN.
9. Singapura
Negara mandiri itu memiliki hubungan kuat dengan Beijing. Contohnya bergabung dalam China-Asian Infrastructure Investmen Bank, namun untuk masalah keamanan, ia bergantung pada AS.
Fakta: Angkatan Laut AS berencana membangun pangkalan militer permanen di Singapura.
10. Brunei
Negara monarki yang kaya minyak itu berlokasi strategis untuk berdagang serta memiliki hubungan militer dekat dengan AS.
Fakta: Menlu AS, John Kerry mengunjungi Brunei 2 kali pada 2013 saat kesultanan itu menjabat sebagai ketua ASEAN. Sultan dan Obama juga bertemu di Gedung Putih di tahun yang sama.
Dari paparan yang disampaikan Financial Times tersebut, secara tersirat ada semacam kekhawatiran bahwa beberapa negara penting di ASEAN belum bisa dijamin merupakan sekutu strategis AS. Kecuali Filipina, Malaysia, Brunei dan sampai tingkatan tertentu, Singapura.
Bahkan Singapura, meskipun tetap menjalin kerjasama bidang militer dengan AS, namun kecenderungan Singapura untuk jalin kerjasama ekonomi dan perbankan dengan Cina, tetap mengkhwatirkan pihak Washington.
Bahkan Thailand, terlepas adanya kekhawatiran dari pemerintahan Junta Militer karena cenderung dekat ke Cina, namun pada tataran yang lebih subsntansial, AS memandang Thailand sebagai wilayah yang merupakan basis kekuatan para taipan rantau Cina (Overseas China) yang cukup kuat. Bahkan banyak pejabat-pejabat senior pemerintahan Thailand berasal dari etnis Cina. Yang berarti, etnis Cina tidak mendapat hambatan untuk memasuki sektor birokrasi pemerintahan maupun lembaga-lembaga politik seperti parlemen.
Myanmar, AS sekarang ini memang merasa lega karena pemerintahan rejim militer berhasil beralih ke tangan sipil. Namun Washington tetap memandang bahwa Cina tetap menanamkan pengaruhnya di tataran pemerintahan maupun sektor-sektor strategis Myanmar. Sehingga dalam jangka pendek maupun jangka panjang, Myanmar tetap tidak bisa dipastikan sebagai sekutu strategis AS.
Last but not least, Indonesia. Washington berpandangan bahwa sejauh menyangkut Indonesia sebagai negara demokrasi sejak runtuhnya kekuasaan pemerintahan Suharto, memang Indonesia merupakan role model atau tipe ideal yang didambakan AS. Namun kecenderungan pemerintahan Jokowi-JK yang belakangan semakin merapat ke Cina, apalagi dengan disetujuinya bantuan Cina terhadap pembangunan Kereta Api Super Cepat Jakarta-Bandung, maupun beberapa bentuk kerjasama ekonomi Indonesia dengan Cina, nampaknya cukup mengkhawatirkan bagi Washington.
Yang rawan bagi AS dan pemerintahan Obama pada khususnya, Pemerintahan Jokowi-JK dianggap lawan tidak, namun dipandang sebagai sekutu juga tidak. Sikap yang tidak pasti antara sebagai sekutu atau sebagai lawan inilah, yang mencemaskan para pengambil kebijakan strategis di Gedung Putih.
17 butir Deklarasi Sunnylands
1. Penghormatan bersama atas kedaulatan, keutuhan teritorial, kesetaraan dan kemerdekaan politik semua bangsa yang memegang teguh seluruh prinsip dan tujuan Piagam PBB, Piagam ASEAN dan hukum internasional;
2. Pentingnya kesejahteraan bersama, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan dan inklusif, serta pemeliharaan generasi muda kita yang membuat mereka menikmati perdamaian abadi, pembangunan, dan stabilitas bagi kemanfaatan bersama;
3. Pengakuan bersama atas pentingnya menjalankan kebijakan yang mengarah pada ekonomi yang kompetitif, terbuka, dan dinamis sehingga bisa menjaga pertumbuhan ekonomi, peluang kerja, inovasi, kewirausahaan dan konektivitas, dan mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) dan mempersempit kesenjangan pembangunan;
4. Komitmen untuk memastikan kesempatan bagi seluruh rakyat, melalui penguatan demokrasi, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kepatuhan pada aturan hukum, mempromosikan dan melindungi hak asasi dan kebebasan fundamental, mendorong toleransi dan sikap moderat, dan memelihara lingkungan;
5. Menghormati dan mendukung sentralitas ASEAN dan berbagai mekanisme ASEAN dalam mengembangkan arsitektur kawasan Asia Pasifik;
6. Kepatuhan yang kuat terhadap tatanan internasional dan regional yang berdasarkan kepada aturan hukum yang menegakkan dan melindungi hak-hak dan keistimewaan semua negara;
7. Komitmen bersama terhadap penyelesaian masalah secara damai, termasuk menghargai proses hukum dan diplomatik, tanpa memberikan ancaman atau menggunakan kekuatan berdasarkan kepada prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal dan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1982;
8. Komitmen bersama menjaga perdamaian, stabilitas dan keamanan wilayah, menjamin keamanan dan keselamatan laut, termasuk hak kebebasan untuk navigasi dan penerbangan dan pemanfaatan laut sesuai hukum lainnya, dan kemudahan dalam perdagangan lewat laut sebagaimana dijelaskan dalam Konvensi PBB Tentang Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1982 maupun non-militerisasi dan menahan diri dalam melakukan aktivitas tersebut;
9. Komitmen bersama untuk mempromosikan kerja sama mengatasi tantangan-tantangan yang banyak dihadapi dalam urusan kemaritiman;
10. Keinginan yang kuat untuk menyelesaikan masalah-masalah global seperti terorisme dan ekstremisme, perdagangan orang, perdangan narkoba, dan penangkapan ikan yang ilegal, termasuk perdagangan hewan dan kayu yang dilindungi;
11. Komitmen bersama mengatasi perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan iklim serta lingkungan ASEAN yang berkelanjutan, termasuk menjalankan kontribusi tiap-tiap negara yang dibuat berdasarkan Kesepakatan KTT Iklim Paris;
12. Komitmen bersama mempromosikan keamanan dan stabilitas ruang siber secara konsisten berdasarkan norma perilaku secara bertanggung jawab;
13. Mendukung upaya bagi kemajuan Masyarakat ASEAN berdasarkan hukum yang kuat, stabil, kohesif secara politik, terintegrasi secara ekonomi, memiliki tanggung jawab sosial, dan berorientasi pada rakyat;
14. Komitmen bersama memperkuat konektivitas antarwarga melalui program yang melibatkan warganegara ASEAN dan AS, khususnya generasi muda, dan mempromosikan kesempatan bagi seluruh rakyat, terutama yang paling terkait, untuk bisa memenuhi visi Masyarakat ASEAN;
15. Komitmen bersama mempromosikan kemitraan global bagi perkembangan yang berkelanjutan melalui implementasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2030 dan Agenda Aksi Addis Ababa, untuk menjamin keberlanjutan, masyarakat yang setara dan inklusif di mana tidak ada seorangpun yang tertinggal;
16. Komitmen bersama untuk meningkatkan kolaborasi pada forum regional dan internasional, terutama pada mekanisme ASEAN yang ada;
17. Komitmen bersama melanjutkan dialog politik pada tingkat kepala negara/pemerintahan melalui kehadiran pemimpin negara pada KTT ASEAN-AS dan KTT Timur Jauh.
Penulis: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI) dan Rohman Wibowo (Mahasiswa Fakultas Sosial-Politik Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Nasional)
