Ada banyak kutipan pernyataan menteri keuangan Sri Mulyani tentang utang atau BPJS. Kesimpulannya alumni FE UI ini memang tidak pro rakyat.
Namun bagi saya, mengingatkan saya pada Doktrin ekonomi neoliberal yang kita kenal dengan nama Washington Consensus. Apa aja sih item itemnya?
1. Cabut subsidi anggaran anggaran yang dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat seperti kesehatan, pendidikan dan layanan sosial. Dengan dalih perlunya austerity program alias pengetatan pengeluaran anggaran belanja negara. Artinya, ibarat orang sakit dikasih obat salah resep. Aturan sembuh malah komplikasi.
2. Swastanisasi BUMN dengan dalih perlunya efisiensi. Padahal, tanpa tujuan ideologis. Maka efisiensi merupakan kekuatan yang tidak efektif.
3. Liberalisasi sektor keuangan dan perbankan. Kalau ini memang jelas keahlian Sri Mulyani, sebagai salah satu montir Bank Dunia dan IMF. Hasil karyanya sudah ada. Makanya jadi menteri keuangan terbaik di dunia.
4. Buka kran impor seluas luasnya. Nah ini juga karya Sri Mu dan para menteri keuangan sehaluan dengan sri mul. Setiap ada prakarsa untuk meningkatkan kapasitas produksi seperti pembangunan kilang minyak, selalu digagalkan konsepsi itu di Lapangan Banteng. Alasannya anggarannya terlalu besar. Takutnya menguras APBN. Dengan demikian, kita sebagai bangsa dikondisikan agar memandang impor sebagai ideologi. Bukannya keterdesakan kebutuhan.
Nampaknya, siapapun presidennya, IMF dan Bank Dunia selalu memaksa agar melaksankan skema neolib ini.
Jadi kalau Cina punya program OBOR. IMF dan BANK DUNIA punya STRUCTURAL ADJUSTMENT PROGRAM.
Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute
