Skenario Di Atas Skenario

Bagikan artikel ini
Dongeng Kecil Politik Update Situasi
Penggalan video wawancara eksklusif antara Yusuf Wanandi (YW) dengan Rosianna Silalahi (RS) dari Kompas TV terkait politik cukup menarik dan tanpa tedeng aling-aling. YW adalah tokoh di tiga zaman, pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS), dulu pernah jadi think tank Orde Baru. Kenapa wawancaranya menarik, bahwa pointers dialog seperti membuka tabir (hidden agenda) pemilihan presiden (pilpres) 2024 yang tertutupi oleh beragam retorika.
Katakanlah, seumpama dinamika politik (praktis) selama ini ialah hal-hal tersurat di atas permukaan, maka poin wawancara dimaksud justru menguak apa yang tersirat —skenario yang dijalankan— di bawah permukaan.
Apakah substansi cuplikan dialog antara YW dengan RS?
Secara tersirat, YW memberi clue bahwa ‘Koalisi Keberlanjutan’ hanya ingin dua pasangan yang nanti berlaga dalam pilpres. Tidak ada tiga pasangan calon, apalagi empat pasangan. Tak ada.
Agaknya, sinyalemen Partai Demokrat melalui Andi Arief mulai nyambung dengan poin dialog YW – RS, bahwa sepertinya hanya ada dua pasangan yang akan bertarung dalam pilpres 2024.
Pertanyaan selidik pun muncul, “Siapa dua pasangan yang akan ‘terpilih’ oleh Koalisi Keberlanjutan dari tiga calon presiden (capres) yang sudah beredar di publik?”
Kalau boleh jujur mengatakan, di antara tiga capres yang beredar —Prabowo, Ganjar dan Anies— hanya Anies-lah yang mengusung slogan PERUBAHAN, termasuk gabungan partai pengusung (NasDem, Demokrat, PKS) pun menamakan diri Koalisi Perubahan; sedang capres lainnya —Ganjar dan Prabowo— cenderung mengusung KEBERLANJUTAN meski tak diungkap langsung, hanya melalui gimik politik. Intinya, keduanya ingin melanjutkan program strategis Jokowi yang belum tuntas pada dua periode masa jabatannya.
Gilirannya, dinamika politik berikutnya terutama pemilihan cawapres menjadi kurang menarik lagi. Kenapa? Jika kemarin orang masih bilang, bahwa penetapan cawapres akan menentukan kemenangan dalam kontestasi 2024; atau, cawapres tidak lagi dianggap ban serep; cawapres bukan patung, dan lainnya. Nah, isyarat YW nyaris mereduksi persepsi publik, bahwa siapapun cawapresnya, hanya ada dua pasangan!
Logika intelektual liar berasumsi atas isu serta desas-desus yang berkembang, antara lain:
1) isu pro kontra soal perpanjangan jabatan Ketua KPK menjadi lima tahun;
2) Peninjauan Kembali ke MK atas Partai Demokrat oleh Moeldoko;
3) adanya rumor akan diloloskan sistem proposional tertutup oleh MK berawal dari informasi DI serta menimbulkan kontroversi di publik; dan
4) isu ditetapkannya JGP sebagai tersangka korupsi BTS.
Keempat isu di atas, arahnya tak lain adalah bagian yang tidak terpisah dari ‘Skenario Keberlanjutan’ sebagaimana isyarat YW dalam wawancara di Kompas TV.
Apakah Skenario Keberlanjutan akan berjalan mulus dan sukses?
Tergantung situasi dan kondisi yang berkembang. Bisa berjalan sesuai skenario, namun bisa juga gagal total. Mengapa? Ada dua isu aktual yang mutlak kudu dicermati serta perlu ditelusuri kemana ia bakal berlabuh, yaitu:
Pertama, penetapan tersangka JGP oleh Kejagung RI mulai beranak-pinak. Konon babak ini disebut ‘Anoman Obong’. Dengan kata lain, bancaan korupsi BTS/Rp 8 triliun telah menyeret nama beberapa petinggi partai dan sudah tentu ‘membakar’ dua partai besar peserta pemilu yang ikut terseret. Meski isu dimaksud sempat dianggap serius karena disampaikan Prof Mahfud MD, Menko Polhukam dalam press cönference, tetapi akhirnya dibantah sendiri oleh beliau sebab cuma gosip politik;
Kedua, kegelisahan Ketum PDI-P Prof (HC) Megawati atas praktik operasional permajelisan (MPR) yang kini setara dengan parlemen/dewan (DPR), sehingga ketika timbul persoalan mendesak, maka upaya penyelesaian berkisar antara diterbitkannya Keppres, ataupun Perppu. Mengapa begitu? Hal itu diakibatkan bahwa MPR kini tidak lagi bisa mengeluarkan Ketetapan/TAP yang bersifat regeling alias mengatur karena status dan kedudukannya —akibat amandemen UUD 1945— berubah menjadi selevel BPK, MK, DPD, dan lain-lain. Ya. MPR kini hanya Lembaga Tinggi, bukan lagi Lembaga Tertinggi Negara.
Akibat dua isu aktual tersebut, prakiraan intelektual pun berkelindan di ruang logika publik, bahwa bakal ada ‘Skenario Lain’ di atas ‘Skenario Keberlanjutan’ yang hanya memunculkan skenario tunggal: “Dua pasangan dalam pilpres”.
Retorika pamungkas muncul, “Apakah ‘Skenario Lain’ tersebut merupakan penggal implementasi dari Kedaulatan Tuhan yang tengah bekerja melalui caranya sendiri secara senyap?”
Di Bumi Pertiwi ini, masih banyak kembang sore dan bunga-bunga sedap malam.
M Arief Pranoto, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)
Facebook Comments
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com