Rupanya bukan di Indonesia saja para politisi partai atau calon presiden “ingkar janji” mengenai apa yang jadi komitmennya pada saat kampanye pemilihan umum. Amerika Serikat, basisnya para kapitalis global berbasis korporasi, terutama di bidang industri berat seperti Minyak, Gas dan Batu-bara, juga tak terkecuali.

Ketika Presiden Joe Biden dalam pemilu presiden berkomitmen untuk mendukung kebijakan yang berbasis Climate Change sesuai dengan Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC). Dengan kata lain, Joe Biden berjanji tidak akan menerapkan kebijakan-kebijakan strategis nasional yang menimbulkan Perusakan Lingkungan Hidup dan Pencemaran Udara.

Salah satu yang krusial dan bertentangan dengan Komitmen UNFCCC, Biden telah berjanji pada saat kampanye presiden bahwa AS tidak akan mengekspor bahan baku seperti Gas Alam Caira tau Liquified Natural Gas (LNG) ke negara-negara lain. Namun sejak 2023 lalu, banyak kalangan stakeholders linkungan hidup mulai melihat gelagat Biden mulai ingkar janji.

Padahal sejak Biden mulai menjabat presiden pun di Gedung Putih, berbagai stakeholders lingkungan hidup yang terdiri dari berbagai organisasi, semakin kritis terhadap berbagai kebijakan yang merusak lingkungan hidup dan mencemarkan lingkungan.

Misalnya saja tahun lalu sekitar 300 organisasi yang termasuk pemangku kepentingan terkait isu lingkungan hidup, mendesak negara-negara yang terikat dengan Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk segera menandatangani konvensi tersebut dan berkomitmen untuk menlaksanakannya.

Bukan itu saja. Sekitar 60 anggota Kongres dari Partai Demokrat AS yang berkantor di Capitola Hill, juga telah melayangkan surat kepada Kementerian Energi AS untuk mengkaji ulang pembangunan beberapa terminal/fasilitas-fasilitas baru LNG sehingga sesuai kepentingan nasionanal AS. Dengan kata lain, tersirat para anggota kongres dari partai yang notabene merupakan partai pengusung pasangan Joe Biden-Kamala Haris, mulai melancarkan perlawanan keras terhadap Joe Biden yang ada gelagat mulai mendukung gagasan ekspor LNG ke luar negeri, terutama ke Jepang, salah satu sekutu tradisional AS sejak Pasca Perang Dunia II.

Siapa aktor di belakang layar yang mampu mengubah haluan politik Joe Biden yang semula berkomitmen pada isu lingkungan hidup dan Perubahan Iklim, mendadak berbalik haluan mendukung Ekspor LNG?  Tentu saja ini satu hal yang penting disorot. Sebab beberapa riset yang dilakukan baru-baru ini, LNG yang menyebabkan emisi karbon diakoksida (CO2) sudah melampaui emisi di tambang batu-bara. Yang berarti, jika eksplorasi dan eksploitasi LNG berlangsung terus di AS, maka emisi yang dikeluarkan bukan saja akan semakin meningkat, bahkan bisa melampui seluruh negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa.

Penelisikan tim riset Global Future Institute menyingkap adanya pengaruh Rahm Emanuel, mantan Kepala Staf Gedung Putih antara tahun 2009-2010 pada era Kepresidenan Obama. Setelah itu Rahm Emanuel terpilih sebagai walikota Chicago pada 2011. Nah justru dari rekam jejaknya sebagai walikota inilah, terungkap adanya hubungan erat dan kongsi bisnis dengan beberapa perusahaan energi. Salah satunya adalah Perusahaan bernama Exelon, yang menjalin ikatan kuat dengan Emanuel sejak 2010.

Baca:

Rahm Emanuel, LNG Ambassador To Japan

Liputan Investigasi The New York Times pada 2012 lalu menyingkap adanya manuver beberapa eksekutif Exelon melobi beberapa pejabat tinggi pada masa pemerintahan Obama sehingga mampu mencegah keluarnya beberapa regulasi terkait Lingkungan Hidup yang dipandang merugikan kepentingan bisnis Exelon. Misalnya agar Exelon tidak dihalangi untuk mengoperasikan beberapa pusat tenaga nuklir.

 

 

Ketika masa jabatannya berakhir sebagai walikota Chicago, Emanuel bergabung dalam tim sukses pasangan Joe Biden-Kamala Haris dalam pemilu presiden pada 2020 lalu. Ketika Joe Biden terpilih, maka Emanuel menjadi staf khusus Presiden Biden. Nah di sinilah, mengapa Biden sekarang jadi pendukung kebijakan ekspor LNG ke luar negeri dan menafikan isu-isu terkait Climate Change.

Sosok macam Rahm Emanuel nampaknya lebih mengutamakan untuk mengeksploitasi geopolitik energi sebagai bagian dari skema keamanan nasional AS sejak dulu, sehingga tidak peduli terhadap dampak buruk dari LNG yang mengakibatkan meningkatnya emisi CO2 sehingga merusak lingkungan hidup dan menyebabkan semakin meningkatnya pencemaran udara.

Lagipula, rekam jejak Emanauel ketika menjabat sebagai Walikota Chicago sejak 2011, secara faktual dengan jelas mengambarkan pandangan dan kebijakannya yang anti-lingkungan hidup. Misalnya saat baru menjabat walikota, Emanuel dengan segera menghapus departemen yang menangani pengawasan lingkungan hidup. Begitu juga selama masa jabatannya sebagai walikota yang berlangsung dua periode, telah mengurangi jumlah staf yang bertugas mengawasi lingkungan hidup hampir separuhnya (50 persen).

Mencermati perilaku politiknya sebagai pejabat publik, nampaknya masuk akal jika disimpulkan bahwa hal ini erat kaitannya dengan fakta bahwa Exelon sebagai salah satu perusahaan energi yang beroperasi di kota Chicago, telah memberi dana bantuan saat kampanye Walikota pada 2011 lalu, sebesar 134.200 dolar AS.

Lantas, bagaimana sampai Emanuel bisa mempengaruhi Biden sehingga mendukung kebijakan Ekspor LNG ke Jepang? Ketika Emanuel menjabat sebagai Duta Besar AS di Jepang saat Biden menjabat presiden, Emanuel menulis sebuah artikel di harian The Wall Street Journal bertajuk How Japan can avoid Europe’s Energy Mistakes.

Dalam artikel tersebut Emanuel  mengajukan proposal bahwa negara-egara yang membutuhkan pasokan gas alam cair atau LNG hendaknya mengimpor dari negara-negara sahabat, bukannya dari negara-negara yang dipandang sebagai musuh. Tak pelak lagi, pesan yang dimaksud Emanuel agar Jepang membeli LNG dari AS.

Maka seturut gagasan Emanuel tersebut, Emanuel mengatakan AS siap memasok LNG kepada Jepang. Menurut Emanuel, dari sudut pandang keamanan nasional AS, nilai strategis Jepang melebihi daripada sekadar senjata. Dengan kata lain, dalam menjalin ikatan kerja sama strategis AS dengan Jepang, sektor energi dan militer punya nilai strategis yang sama di mata Washington.

Sosok lain yang juga ditengarai punya pengaruh kuat pada Presiden Biden adalah Amos Hochstein. Sebelumnya Hochstein adalah pejabat senior kementerian luar negeri, namun saat Biden terpilih jadi presiden, ia menjadi penasehat presiden bidang keamanan energi, yang saat ini berganti nama jadi bidang energi dan investasi.

Baca: 

 

Amos Hochstein: Diplomat or Fossil Fuel lobbyist?

 

Sepertinya, pengaruh besar Emanuel dan Hochstein terhadap kebijakan pro LNG Presiden Biden, pada perkembangannya mendorong beberapa perusahaan yang bergerak di bidang energi jadi merasa mendapat angin. Diantaranya yang terlihat sangat berminat adalah JERA dan INPEX, dua perusahaan Gas dari Jepang. Keduan perusahaan tersebut melobi para regulato AS untuk mengizinkan CP2, sebuah fasilitas untuk ekspor-impor LNG di Louisiana.

 

 

JERA merupakan perusahaan importir LNG terbesar di dunia. Adapun INPEX merupakan perusahaan Jepang yang bergerak dalam eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Nampaknya skema Emanuel maupun JERA dan INPEX sejalan. Bahwa CP2 sangat penting untuk Keamanan Energi Jepang.

Begitulah. Skema Kapitalisme Global AS berbasis Korporasi masih belum berubah dari dulu hingga kini. Bahwa ketika kepentingan-kepentingan strategis korporasi untuk mengamankan geopolitik energi harus diutamakan, maka isu-isu lingkungan hidup maupun kebijakan-kebijakan strategis yang berpotensi perusakan lingkungan hidup dan pencemaran udara seperti LNG, terpaksa dikorbankan. Meskipun untuk itu, seorang presiden sekelas Joe Biden pun, terpaksa harus ingkar janji.

Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI)