Tim Redaksi The Global Review
Persoalan dugaan adanya pelanggaran HAM di Papua masih jadi perhatian pihak asing baik dari kalangan civil society-nya maupun dari kalangan pemerintahan itu sendiri.
Parahnya lagi, masalah Papua bahkan sudah dibahas dalam pertemuan Melanesian Spearhead Group (MSG), dimana delegasi MSG akan melakukan kunjungannya ke Papua dan Papua Barat dalam waktu tak lama lagi. Persoalan di Papua dan Papua Barat akan terus menjadi perhatian asing, sehingga penanganan masalah Papua tidak boleh gradual, namun harus komprehensif.
Demikian dikemukakan pengamat masalah politik Joris Kabo dengan mencontohkan pada 12 Agustus 2013 yang lalu Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Gordon Darcy Lilo melakukan kunjungan ke Indonesia, yang diberitakan media asing seperti ABC Radio Australia bahwa kunjungan tersebut mengindikasikan akan mengemukakan isu hak asasi manusia di Papua Barat dalam pembicaraan dengan PresidenSusilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Joris Kabo, kunjungan PM Gordon DarciLilo yang pertama tentu merupakan landasan penting bagi kerjasama bilateral yang penting selanjutnya. Indonesia mengakui sejarah negara Solomon sebagai Negara di Pasifik yang besar peranannya dalam PerangPasifik bagi pasukan Sekutu pimpinanJenderalMcArthur.
“Sebagai sesama Negara Pasifik, maka hubungan RI-Salomon tentu mempunyai arti yang penting seperti hubungan yang sudah ada antara RI dengan Negara-negara Pasifik yang lain seperti RI-PNG, RI- Haiti, RI-Vanuatu, dll,” tambahnya.
Mengenai masalah Papua, ujar Joris, telah banyak dicapai kemajuan-kemajuan diberbagai bidang pembangunan prasarana dan sarana diberbagai bidang antara lain transportasi dan komunikasi, yang sangat vital bagi pengembangan pembangunan sosial dan ekonomi selanjutnya di Papua serbagai Propinsi yang memiliki kondisi geografi yang tidak mudah dijalani.
“Secara garis besar, pelaksanaan otonomi khusus bagi pembangunan Papua yang terdiri dari tiga buah Propinsi, yaituPropinsi Papua Barat, Propinsi Papua Tengah dan Propisi Papua juga cukup berhasil,” urainya.
Menurutnya, berita-berita tentang adanya berbagai isu yang kadangkalaterdengar dramatis tentang Papua dalam media massa seperti di Australia adalah wajar karena secara geografis berdekatan dengan Papua, masyarakatnya mempunyai perhatian yang khusus terhadap setiap perkembangan di Papua seperti banyak diberitakan oleh media massa Australia yang bebas dan terbuka.
Menurut pemberitaan ABC Radio Australia, Kepulauan Solomon adalah salahsatu negara anggota kelompok Melanesian Spearhead Group (MSG), yang menerima proposal West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL).
KTT MenteriLuarNegeri MSG di Noumea, 21 Juli 2013, menyepakati aplikasi WPNCL mengenai penentuan nasib sendiri rakyat Papua Barat dan kekhawatiran adanya pelanggaran (HAM) di wilayah itu. Sebelum berangkat, PM Lilo mengatakan ia menyadari adanya pelanggaran HAM di Papua, dan ingin memastikan ada ‘perkembangan’ di sana.
“Terkait adanya rumors tentang delegasi MSG yang akan berkunjung ke Papua pada tahun ini, saya rasa Pemerintah Indonesia tidak akan keberatan dengan rencana tersebut, apalagi dalam pernyataan persnya PM Kepulauan Solomon, Gordon Darcy Lilo yang pernah berkunjung ke Indonesia menyatakan puas dan mendukung langkah pemerintah dalam menangani dan membangun Papua.
Tidak ada yang perlu mendramatisir atau mempolitisasi rencana kunjungan MSG ke Papua sebagai langkah fact finding pelanggaran HAM, seperti yang diharapkan kelompok tertentu di Papua,” jelasnya seraya menegaskan karena memang tidak ada yang perlu di fact finding di Papua.
