Dua negara adidaya Rusia dan China saat ini dibuat ketar ketir menyusul ambisi Jepang yang telah memulai gelombang baru militerisasi dalam beberapa tahun terakhir ini. Langkah Jepang ini cukup beralasan mengingat pasca-Perang Dunia II, Jepang bersekutu dengan Nazi Jerman dan merupakan negara terakhir yang menyerah dan meninggalkan kekuatan militernya sebagai sarana penyelesaian konflik. Setelah penyerahannya, pada tahun 1947 sebuah Konstitusi baru mulai berlaku, yang dalam pasal 9 memveto penggunaan kekuatan militer:
“Pasal 9. Mencita-citakan secara tulus perdamaian internasional berdasarkan keadilan dan ketertiban, rakyat Jepang selamanya meninggalkan perang sebagai hak kedaulatan bangsa dan ancaman atau penggunaan kekuatan sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan internasional. Untuk mencapai tujuan paragraf sebelumnya, kekuatan darat, laut, dan udara, serta potensi perang lainnya tidak akan pernah dipertahankan. Hak berperang negara tidak akan diakui ”.
Pada tahun 1954, Tokyo menerima otorisasi untuk membentuk kekuatan pertahanan diri militer yang sangat terbatas, yang tujuannya hanya untuk menjamin keamanan nasional dalam konteks global Perang Dingin dan bipolaritas, di mana Jepang – sebuah negara kebarat-baratan, kapitalis dan pro-Washington – merasa terus-menerus “terancam” oleh pertumbuhan kekaisaran Soviet dan China. Keputusan ini, meskipun merelatifkan penolakan Jepang atas kekuatan militer, masih mempertahankan kepentingan negara untuk menarik diri secara total dari perang sebagai instrumen yang sah dalam penyelesaian konflik. Sebaliknya, kekuatan pertahanan diri militer yang sangat terbatas tersebut hanya berfungsi sebagai sumber daya pertahanan diri dalam kasus kemungkinan ekstrim.
Namun, sejak itu, kebangkitan proyek militer Jepang secara bertahap mulai mendapatkan kekuatan. Di dalam negeri, retorika diperkuat untuk merelatifkan Pasal 9 Konstitusi, dalam rangka memperluas potensi militer Jepang. Bertentangan dengan ekspektasi hingga saat itu, berakhirnya Perang Dingin tidak mengurangi kekuatan militer Jepang tetapi membuka ruang bagi pembenaran demi ambisi mengembangkan postur pertahanan militernya.
Jepang pun sadar betul bagaimana postur pertahanan militer yang kuat dan canggih yang dimiliki setiap negara menjadi daya tawar tersendiri dalam percaturan internasional. Terlebih, Jepang juga menengarai bagaimana kemajuan militer Korea Utara juga menjadi alasan utama mengapa upaya-upaya yang mendukung kelanjutan proses militerisasi terus menguat.
Namun pilar kebangkitan militer Jepang adalah kerja sama internasional dengan AS. Jepang dan AS memulai kegiatan bersama terutama berkat upaya mantan Perdana Menteri Shinzo Abe, yang dalam delapan tahun terakhir mempromosikan pembalikan historis yang sebenarnya dari ideologi pasifis negara Jepang. Dengan demikian Jepang memungkinkan pengembangan militerisasi yang luas, sehingga merelatifkan Pasal 9 Konstitusi tak lebih dari ornamen dekoratif murni.
Bagaimanapun, Tokyo saat ini secara aktif berinvestasi dalam pengembangan kemampuan militernya dan pekerjaan ini telah sangat berhasil. Jepang terkenal sebagai salah satu raksasa industri terbesar di dunia, sehingga tak heran negara tersebut berhasil mengembangkan peralatan perang yang modern dan efisien. Kompleks industri militer Jepang saat ini dibentuk oleh sekelompok dari beberapa perusahaan, di antaranya Mitsubishi Heavy Industries yang terkemuka, yang lebih memusatkan pada produksi tank, kendaraan tempur, pesawat militer, kapal perang, rudal, dan peralatan militer lainnya.
Menurut sebuah studi oleh Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) yang diterbitkan pada April 2020, pada 2019 Jepang menempati peringkat kesembilan dalam pengeluaran militer – mencapai sekitar 47,6 miliar dolar. Badan Jepang Kyodo melaporkan bahwa militer Jepang meminta 51,7 miliar dolar untuk tahun fiskal berikutnya, yang dimulai 1 April 2021. Pengeluaran terus meningkat, sesuai dengan besaran 0,9% dari PDB Jepang. Persentase ini tidak begitu besar dibandingkan dengan kekuatan militer lain di planet ini, tetapi sangat mengesankan jika kita mempertimbangkan Jepang dalam semua konteks militerisasinya baru-baru ini.
Sebagaimana dikatakan Lucas Leiroz, Faktor terbaru yang juga memotivasi militerisasi Jepang adalah kontroversi seputar Kepulauan Senkaku, yang diklaim oleh China. Sengketa tersebut menyebabkan Tokyo memodernisasi kelas kapal perusaknya dan meminta Mitsubishi Heavy Industries untuk memproduksi tank generasi baru. Sedangkan untuk Angkatan Udara, Jepang memesan lebih dari 100 pesawat tempur F-35A dan F-35B.
Jepang juga telah mengembangkan prototipe pesawat tempur generasi kelima dan berencana menggunakan teknologi ini untuk membuat pesawat tempur generasi keenam dalam waktu dekat. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan Beijing karena menandakan adanya pergeseran secara radikal dalam hal perselisihan atau sengketa yang sejauh ini berlangsung damai.
Namun, faktor-faktor seperti Korea Utara, Kepulauan Senkaku, atau niat untuk berpartisipasi dalam misi kemanusiaan tidak cukup untuk menjelaskan militerisasi Jepang. Faktanya, yang diinginkan Tokyo hanyalah untuk meningkatkan kepentingan geopolitiknya dan perannya sebagai kekuatan regional dan bertaruh pada peningkatan kapasitas militernya.
Masalahnya adalah sejauh mana proses ini tampak menarik bagi Jepang sendiri. Mengingat AS masih mempertahankan pangkalan militer aktif di negara Asia dan menjamin keamanan Jepang dari kemungkinan ancaman. Atas dasar ini, adakah motif terselubung lain dari Jepang yang berambisi untuk membangung postur pertahanan militernya. Kita lihat saja berkembangan selanjutnya.
Sudarto Murtaufiq, peneliti senior Global Future Institute (GFI)
