Datuak Tjumano, pengamat masalah Papua
Sebuah selebaran mengatasnamakan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tertanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani Mecky Yeimo dan Ones Suhuniap diberitakan beredar di Jalan Kampwolker Perumnas III Waena, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura yang berisi himbauan aksi damai nasional tanggal 31 Mei 2016.
Isi dari selebaran tersebut jelas bersifat agitasi dan provokasi ala KNPB. Dalam selebaran itu tertulis, dengan terbentuknya ULMWP sebagai wadah koordinatif persatuan untuk mewakili rakyat Papua di MSG dan ULMWP juga sudah diakui forum MSG, serta lembaga politik hukum untuk Papua di tingkat internasional disebut IPWP & ILWP juga forum standar internasional ini memiliki tugas untuk membawa masalah Papua Barat ke perhatian dunia internasional dengan tujuan issu “Hak Penentuan Nasib Sendiri” bagi bangsa Papua melalui Referendum (Self Ditermination) sebagai solusi penyelesaian konflik berkepanjangan di Papua Barat, atas dasar Pepera 1969 yang direkayasa oleh militer kolonial Indonesia di Papua Barat.
Selanjutnya, selebaran itu berbunyi beberapa pemimpin negara mengeluarkan sikap atas nama kepemimpinan negara untuk mendukung status politik bangsa Papua Barat antaranya : PM Tonga Samuela Akilisi Pohifa, PM Guyana Musa Nagamootoo, PM Salomon Island Manase Sogavare bersama PM Vanuatu Charlot Salwai.
Konon, kebenaran tokoh pemimpin dari beberapa negara kecil dan miskin ini ke ULMWP belum diyakini kebenarannya, karena tokoh-tokoh negara tersebut tidak ingin merusak hubungan diplomatik negaranya dengan Indonesia gara-gara ULMWP.
Isi selebaran KNPB lainnya adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Menkopolhukan Luhut Pandjaitan menemui Lord Harries didampingi oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Kepala BNPT Tito Karnavian di Gedung Parlemen Inggris di London pada 11 Mei lalu dalam rangka menghadiri Global Anti Coruption Summit dan tampaknya pergi menemui Lord Harries. Lord Harries dari sejak awal mendukung penentuan nasib sendiri bagi Papua. Ia dikenal sangat dekat dengan Benny Wenda, jubir ULMWP. Isu Papua belakangan ini menghangat menyusul pertemuan yang diselenggarakan oleh IPWP di London pada 3 Mei lalu. Pada pertemuan yang juga dihadiri oleh Ketua Partai Buruh Inggris Jeremy Corbyn itu, muncul seruan agar rakyat Papua diberi kesempatan untuk menentukan nasib sendiri.
Belum diketahui bagaimana reaksi Lord Harries setelah mendengar penjelasan dari Luhut dan Fadli Zon. satuharapan.com mencoba menghubungi Fadli Zon untuk mendapatkan keterangan atas hasil pertemuan ini. Namun belum mendapatkan respon, Luhut kini telah gencar berbagai kampanye yang dilancarkan ULMWP di panggung internasional.
KNPB menilai akhir-akhir ini kelompok segelintir orang mengatasnamakan tokoh adat, tokoh pemuda dan lain-lain untuk mengacaukan situasi saat ini. Tetapi bagi orang orang Papua jangan terpancing dengan gerakan-gerakan itu tanda bahwa mereka sudah kalah politik.
Diakhir, selebaran itu tertulis KNPB sebagai media rakyat bangsa Papua mengeluarkan himbauan umum kepada seluruh komponen rakyat bangsa Papua untuk melakukan mobilisasi umum dan secara terbuka diseluruh pelosok negeri Land of Paradise (surganya dunia) dari sorong sampai Merauke, dengan tuntutan bebaskan Tapol – Napol Alex Nekenem, Steven Itlay Cs; Menolak dengan tegas tim pencari fakta pelanggaran HAM buatan Jakarta; Rakyat Papua mendukung kebijakan pimpinan MSG desak ke PBB ; Rakyat Papua mendukung ULMWP menjadi anggota full member di MSG nanti.
Tidak Perlu Didukung
Himbauan yang dikeluarkan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) memiliki niatan politik yang jelas yaitu terus mengobarkan semangat separatisme di Papua. Untuk merealisaskan niatan politiknya tersebut, diperkirakan KNPB akan mengalami kesulitan, sehingga kemungkinan besar gagal. Alasan pertama, circuumstances yang ada di Papua dan ranah global tidak ada indikasi mendukung separatisme di Papua, karena Papua sudah wilayah resmi Indonesia yang diakui konstitusi nasional dan aturan internasional. Sehingga, mengobarkan separatisme di Papua hanyalah “mimpi siang bolong|”. Jika ada politisi asing yang mendukung KNPB, ULMWP ataupun Benny Wenda adalah wajar, namanya saja politisi perlu melakukan pencitraan, walaupun sebenarnya dukungan mereka adalah “bullshit”. Ketua Partai Buruh Inggris Jeremy Corbyn juga tidak serius mendukung ULMWP, MSG dan organisasi tanpa bentuk lainnya, karena Ketua Partai Buruh Inggris Jeremy Corbyn tidak mau menjadi “musuh bersama” rakyat Inggris karena dukung separatisme di Papua, sebab negara manapun yang dukung separatisme Papua tidak perlu mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Alasan kedua, himbauan unjuk rasa KNPB tanggal 31 Mei 2016 sebenarnya menunjukkan mereka tidak memiliki basis massa yang banyak dan meluas di Papua. Hal ini membenarkan bahwa KNPB tidak didukung masyarakat Papua secara keseluruhan. Aksi 31 Mei 2016 kalau berhasil dilakukan pasti diikuti sedikit peserta. Aparat keamanan tidak perlu merepresi mereka, sepanjang tidak berbuat anarkis. Karena tindakan keras terhadap aksi mereka akan jadi bahan propaganda mereka di fora internasional. Sebaiknya, rakyat Papua dan aparat negara tidak perlu menonton dan tidak perlu mendengarkan orasi mereka, anggap saja mereka sebagai “democracy stupid haters in Papua”.
Alasan ketiga, bisa jadi masyarakat adat di Papua akan mengusir aktivis KNPB keluar dari Papua bahkan Indonesia, karena sebelumnya masyarakat adat dan pemuda di Sentani dan Jayapura serta Jayawijaya telah menolak keberadaan KNPB dan ULMWP yang telah menipu mereka.
Penulis adalah pengamat masalah Papua. Peneliti politik. Kandidat master.
