Hendrajit, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)
Mengingat sejarah berdirinya TAC untuk penyelesaian aneka konflik antarnegara menuju terciptanya perdamaian regional dan internasional, bergabungnya Ukraina justru bisa memicu instabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara dan Asia Pasifik pada umumnya.
Treaty Amity and Cooperation (TAC) merupakan sebuah perjanjian kerjasama dan persahabatan yang diproyeksikan untuk menyelesaikan berbagai konflik dalam lingkup kawasan Asia Tenggara. Dengan melbatkan pihak ketiga jika terjadi konflik.
Dengan demikian, pada hakekatnya TAC diproyeksikan sebagai mekanisme untuk penyelelesaian berbagai konflik secara damai. Mengingat ASEAN sebagai perhimpungan negara-negara di Asia Tenggara dipandang sebagai organisasi regional yang paling aktif dibandingkan organisasi-organisasi regional lainnya.
Maka ada banyak negara-negara adikuasa yang berminat dan berlomba-lomba untuk ikut bergabung dalam perjanjian multilateral TAC yang berada dalam naungan ASEAN itu. Pada 12 Juli lalu AS, Inggris dan Uni Eropa ramai-ramai menandatangani TAC.
Bagi ASEAN yang didirikan pada Agustus 1967 ini, sejatinya merupakan organisasi regional yang berorientasi politik. Sehingga ketika TAC didirikan pada 24 Februari 1976, di Denpasar Bali, diproyeksikan untuk berorientasi pada keamanan. Apalagi berdirinya TAC ini tidak lepas dari tahapan sebelumnya, ketika para menteri luar negeri ASEAN membahas soal keamanan regional Asia Tenggara pada November 1971, yang kemudian menghasilkan Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN),
Dengan begitu, berdirinya TAC bersamaan waktunya dengan dihasilkannya The Declaration of ASEAN Concord I pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pada 1976. Setelah TAC ditandatangani oleh kelima negara ASEAN ketika itu: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Brunei Darussalam.
Maka setelah itu secara berurutan Brunei, Papua Nugini, Laos, Vietnam, Kamboja, Myanmar, RRC, India, Jepang, Pakistan, Korea Selatan, Rusia, Selandia Baru, Mongolia, Australia, Prancis, Timor Leste, Bangladesh, Srilanka, Korea Utara , Inggris, Amerika Serikat dan terakhir Brazil sebagai satu-satunya negara di Amerika Latin menandatangani perjanjian ini.
Menelisik kesejarahan berdirinya TAC maupun minat begitu besar dari berbagai negara untuk ikut menandatangani TAC, maka belakangan ini muncul informasi rencana Ukraina, salah satu negara percahan Uni Soviet, untuk bergabung dengan TAC sebagai perjanjian multilateral yang berada di bawah naungan ASEAN ini.
Bagaimana Indonesia dan ASEAN menyikapi hal tersebut? Sebaiknya ditolak. Mengapa? Ada dua pertimbangan utama mengapa Ukraina harus ditolak bergabung dalam Perjanjian TAC.
Pertama, Ukraina dalam peta pertarungan global antara AS dan blok Barat versus Cina dan Rusia saat ini, dipandang lebih cenderung pro AS dan blok Barat, maka gagasan melibatkan Ukraina untuk bergabung dalam perjanjian TAC, akan dibaca sebagai bagian dari perpanjangan tangan kepentingan dan kebijakan liuar negeri AS di ASEAN.
Memang resminya, TAC merupakan traktat non-agresi yang mana Amerika merupakan negara terakhir yang menandatangani sesudah Rusia, Cina, Eropa, Australia, dan Jepang. Dan juga benar adanya bahwa TAC ini menegaskan bahwa Amerika dan ASEAN merupakan teman lama yang harus menghadapi tantangan-tantangan baru,
Beberapa waktu lalu ketika AS menandatangani TAC, menteri luar negeri Hillary Clinton sempat menggunakan frase ASEAN dan AS sebagai teman-teman lama yang harus menghadapi tantangan-tantangan baru.
Frase teman lama untuk menghadapi tantangan-tantangan baru inilah yang kiranya harus diwaspadai oleh kita bersama, khususnya di fron diplomasi dan intelijen. Karena dengan kesediaan TAC ini, kita harus membaca adanya strategi baru Amerika di era Obama, dan juga di era Donald J Trump saat ini, untuk menata ulang dan memperkuat kembali pengaruhnya di Asia Tenggara.
Maka itu kesediaan Amerika untuk menandatangani TAC janganlah dibaca sebagai sikap kooperatif atau akomodatif Amerika terhadap kepentingan dan aspirasi ASEAN, namun justru harus dibaca sebagai adanya peluang baru yang bisa dimainkan Amerika untuk membangun kembali pengaruhnya di Asia Tenggara, setelah hancur lebur citranya semasa pemerintahan George W. Bush.
Apalagi ketika AS menyadari semakin menguatnya pengaruh dan ekspansi Cina di bidang ekonomi dan perdagangan di kawasan Asia Tenggara dan ASEAN. Niat dan tekad untuk mengimbangi ketertinggalannya dari Cina dalam pertarungan ekonomi dan perdagangan di ASEAN, bisa dipastikan merupakan pemicu utama kesediaan Amerika untuk menandatangani traktat non-agresi dengan negara-negara ASEAN.
Sebab baik Obama maupun Trump nampaknya memang sedari awal sudah menyusun strategi non-militer dalam mengkonsolidasi kembali pengaruh dan dominasinya di negara-negara kawasan Asia Tenggara.
Sehingga apabila Ukraina bergabung dengan TAC yang berada dalam naungan ASEAN ini, maka Ukraina akan menjadi negara perpanjangan tangan AS dan blok Barat untuk mengatur dan mengendalikan konstalasi politik dan keamanan di ASEAN dan bahkan juga Asia Pasifik.
Artinya, dari awal Ukraina harus kita pandang tidak netral dan independen dari tarik-menarik pertarungan global tersebut di atas. Kedua, terkait dengan kondisi dalam negeri Ukraina itu sendiri. Menyusul penggulingan Presiden Viktor Yanukovich pada 2014, pemeriutahan Presiden Poroshenko menghadapi berbagai masalah dalam negeri yang cukup pelik. Dan kemudian berimplikasi dalam hubungan luar negeri Ukraina dengan negara-negara lain. Antara lain adalah Perang Saudara yang berkecamuk menyusul bergabungnya Crimea ke dalam Repubflik Federasi Rusia. Yang pada perkembangannya Ukraina tidak menerima kondisi tersebut. Sehingga melakukan intenasionalisasi krisis Crimea.
Dengan menggalang dukungan dari Suku Tatar yang merupakan 12 persen dari jumlah penduduk Crimea. Oleh sebab Tatar beragama Islam, Ukraina berupaya mempolitisasi Islam untuk mendukung gerakan separatisme Taar untuk memperoleh daerah otonomi tersendiri yang lepas dari kedaulatan Rusia.
Masalah jadi krusial ketika Ukraina yang agenda pokoknya adalah bagaimana supaya Crimea kembali bergabung ke dalam Ukraina, kemudian mencoba mempengaruhi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) agar Tatar mendapat status peninjau di dalam forum OKI.
Kedua, adalah masalah dalam negeri Ukraina yang tak kalah penting adalah, pemerintah Ukraina di bawah Presiden Poroshenko kemudian membangun koalisi partai dengan melibatkan partai berhaluan fasisme bernama Partai Svoboda. Sehingga kredibilitas Ukraina dalam penegakan demokrasi dan hak-hak asasi manusia dengan sendirinya diragukan. 
Atas dasar dua pertimbangan pokok tersebut, maka melibatkan Ukraina masuk ke dalam perjanjian TAC, justru akan menciptakan instabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara dan ASEAN.
Apalagi mengingat dari sejarah berdirinya, TAC dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menciptakan perdamaian dan penyelesaian konflik yang melibatkan berbagai negara.
Sebab potensi Ukraina untuk memperalat perjanjian TAC dengan mengangkat isu Islam sebagai alat politiknya mendukung gerakan separatisme Tatar dan mengembalikan Crimea kembali ke tangan Ukraina, pada perkembangannya bisa berbahaya bagi persatuan dan kekompakan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. 
Beberapa Sumber Rujukan Pembanding:
