Implikasi Kebocoran Data Digital Kependudukan

Masih ingat berita tentang menghilangnya Jack Ma (JM) beberapa waktu lalu? Kendati kini ia kembali tampil ke publik, namun selubung tabir mengapa JM ‘menghilang’ beberapa waktu — hingga kini masih gelap. Publik cuma bisa menduga – duga. Tetapi, narasi yang mendekati A1 ialah tatkala JM hendak meng-IPO-kan saham ANT-nya di Wall Street, New York, namun satu jam sebelum IPO dieksekusi, selain Xi Jinping —Presiden Cina— membatalkan acara tersebut, juga JM pun ‘lenyap’ untuk beberapa waktu. Entah kemana (baca: Kemana Jack Ma Menghilang).

Muncul asumsi kuat —bahwa melalui ANT— JM telah memiliki data hampir 80-an persenpenduduk Cina. Ketika ia hendak meng-go public-kan ANT ke pasar modal, dari perspektif geopolitik — tindakan JM ibarat menjual kedaulatan negara. Seketika Xi bertindak cepat, sekali lagi — hanya dalam tempo satu jam sebelum ritual di Wall Street, JM pun ‘dieksekusi’ oleh Cina. Akhirnya, ritual IPO bisa dibatalkan oleh Xi dan JM sempat tidak ada khabar pasca pembatalan dimaksud.

Dan nasib JM selanjutnya, selain ia didenda 40 triliun atas tindakannya, juga perusahaan Alibaba dan ANT pun kini dipecah menjadi perusahan kecil-kecil, bahkan kabarnya, beberapa perusahaan yang dibangun oleh JM pun di-“BUMN”-kan oleh Cina.

Pelajaran yang dapat dipetik atas kasus JM ialah, bahwa kebocoran suatu data (kependudukan) bagi sebuah bangsa niscaya akan berimplikasi terhadap kedaulatan negara yang bersangkutan.

Bahwa di era revolusi 4.0, data kependudukan merupakan ujud dari kedaulatan negara. Ketika data tersebut jatuh ke tangan asing, maka sesungguhnya kedaulatannya telah tergerus.

Dan beberapa hari ini, publik kembali gaduh ketika data kependudukan bocor ke pihak luar. Itu hal logis. Reaksi alamiah karena kedaulatannya bakal terusik akibat data kependudukan jatuh ke pihak yang tak berhak (asing).

Dalam diskusi kecil di WAG NR terkait kebocoran data kependudukan 279 juta warga negara Indonesia, ada beberapa pointers penting yang mutlak diwaspadai bersama, antara lain sebagai berikut:

1. Pola penyebaran usia akan terlihat oleh pihak luar/lawan;

2. Usia produktif dan nonproduktif dapat diketahui;

3. Lokasi dan tempat tinggal sebagian warga bisa tergambar;

4. Siapa ASN, dimana militer, polisi, dan/atau aparat lain bertempat tinggal dapat dipetakan secara jelas;

5. Apalagi jika terkait data kesehatan justru lebih riskan lagi. Mengapa? Karena setiap ras memiliki struktur genom masing-masing. Di setiap genom ada keunggulan dan kelemahan. Jika data kesehatan ini bocor ke asing maka potensi ancaman memang terbuka lebar karena pihak lawan mengetahui kelemahan dari ras yang akan diserang. Itu garis besarnya;

6. Dan lain-lain.

Dari kebocoran data di atas, setidak-tidaknya pola pertahanan (dan keamanan) negara sudah dapat diakses oleh pihak lawan/musuh secara mudah. Dan kelak, bila pihak musuh mau melumpuhkan republik ini secara asimetris, niscaya bakal berjalan efektif dan tepat sasaran. Kenapa demikian, sebab target-target yang diinginkan, misalnya, asing ingin melumpuhkan aparatnya terlebih dulu, atau melumpuhkan usia produktif lewat narkoba, atau mengeksploitas kelemahan dari sisi genom dst maka data sudah dalam genggaman. Pihak lawan tinggal pencet atau eksekusi. Inilah hakikat perang asimetris (nirmiliter) di muka bumi. Tanpa letusan peluru, sebuah negara bisa dilumpuhkan.

Dan betapa sangat pentingnya kedaulatan digital bagi Indonesia di era revolusi industri 4.0 (baca: Antara Sardenisme dan Urgensi UU Siber di Indonesia)

Di era 4.0 kini, secara geopolitik — data kependudukan merupakan unsur geoekonomi yang tidak kalah penting seperti halnya pangan, emas, minyak dan gas bumi. Itulah yang diincar oleh kepentingan (kolonialisme) asing dimanapun. Dan inilah yang kini tengah berproses secara terstruktur, masive dan sistematis di republik tercinta ini, sedang mayoritas anak bangsa menilai biasa – biasa saja, semua dianggap baik-baik saja.

Retorika gelisah pun mencuat, “Apa khabar RUU Siber Indonesia, dimanakah kamu berada?”