Indonesia Harus Memprakarsai Skema Nonblok Menangkal Grand Strategi Indo-Pasifik AS-NATO

Amerika Serikat dan negara-negara sekutu strategisnya yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) nampaknya semakin agresif mengajak negara-negara di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara untuk membendung pengaruh Cina lewat Strategi Indo-Pasifik. Akhir Juni lalu AS menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi  (KTT) NATO di Madrid, Spanyol, dan mengundang Jepang dan Korea Selatan, selain Australia dan Selandia Baru.

Namun respons dari beberapa negara Asia yang berada di pusaran konflik AS vs Cina yang semakin memanas di Asia Pasifik, ternyata tidak terlalu antusias.

Baca: Is NATO setting a dangerous course foraying into Indo-Pacific? It depends

Negara-negara di kawasan Asia-Pasifik termasuk Indonesia yang berada di kawasan Asia Tenggara, menyadari betul betapa gawatnya konstelasi geopolitik kawasan Asia-Pasifik jika AS dan NATO memaksakan pengerahan armada militernya ke Samudra Hindia dan Samudra Pasifik untuk menghadapi Cina, sehingga pada perkembangannya bisa memicu kembali Perang Dingin seperti pada era 1950-an hingga akhir 1980an. Bahkan lebih buruk lagi, memicu meletusnya perang dunia berskala terbatas.

Kekhwatiran AS terhadap evolusi geopolitik yang berkembang di Cina inilah yang melatari Strategi Indo-Pasifik yang dimotori oleh AS sejak 2017 lalu. AS dan beberapa negara Eropa Barat yang tergabung dalam G-7 maupun NATO, merasa kuatir ketika Cina yang pada 1960an sempat terpuruk secara ekonomi ketika Mao Zhedong masih berkuasa.

Namun sejak akhir 1970an saat Deng Xioping menggantikan Mao, berhasil membangkitkan kembali Cina dari keterpurukan, dan bahkan berhasil menempatkan dirinya setara dengan AS dan Eropa Barat baik di bidang ekonomi, politik maupun militer. Yang lebih mencemaskan Barat, Cina berhasil menjadi negara maju dan adikuasa, tanpa meniru model AS dan Eropa Barat. Berhasil maju sepenuhnya berdasarkan model yang khas Cina. Hal ini pada perkembangannya bukan sekadar benturan kepentingan ekonomi AS vs Cina dalam persaingan global di Asia Pasifik, melainkan sudah pada taraf benturan nilai dua antar dua kekuatan geopolitik.

Di sinilah yang mendasari mengapa AS meluncurkan the Indo-Pacific Grand Strategy pada 2017. Bahkan dalam skema Grand Strategi Indo-Pasifik AS, lingkup kerjasamanya diperluas luas bukan saja di bidang ekonomi dan perdagangan, melainkan juga militer dan keamanan. Maka seturut diluncurkannya Grand Strategi Indo-Pasifik, juga dibentuk persekutuan militer empat negara (QUAD) yaitu AS, Australia, Jepang dan India. Lantas, apa yang ada di benak para perancang kebijakan luar negeri dan keamanan nasional AS ketika menyusun konstruksi geopolitik Indo-Pasifik untuk menggantikan konsep Asia-Pasifik?

Indo-Pasifik dalam konstruksi geopolitik AS, mencakup kawasan laut Samudra Hindia, Samudra Pasifik Barat dan Samudra Pasifik Tengah. Selain itu, Indo-Pasifik merupakan perairan yang menghubungkan dua Samudra di Laut Cina Selatan,  yaitu Kawasan Indo-Pasifik Barat.

(Untuk mendalami lebih lanjut konstuksi geopolitik Indo-Pasifik silahkan baca Abhiram Singh Yadav, Indo-Pasifik Sebuah Konstruksi Geopolitik. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2022). 

Begitulah. Wilayah Indo-Pasifik Tengah dan Indo-Pasifik Barat inilah yang jadi sasaran utama AS untuk dikuasai berdasarkan Strategi Grand Strategi Indo-Pasifik AS yang dirilis Pentagon pada 2017 lalu. Wilayah Indo-Pasifik Tengah, menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik melalui berbagai laut dan selat. Perairan laut Indonesia sebagian besar termasuk ke dalam wilayah Indo-Pasifik Tengah.

Adapun perairan yang juga termasuk wilayah Indo-Pasifik Tengah adalah Laut Cina Selatan, Laut Filipina, pantai utara Australia, dan laut di sekitar Nugini. Juga termasuk di antaranya negara-negara yang masuk lingkup Pasifik Selatan seperti Mikronesia bagian Barat dan Tengah, Kaledonia Baru, Kepulauan Salomon, Vanuatu, Fiji, dan Tonga.

Dari gambaran tersebut di atas jelaslah sudah, betapa wilayah Indo-Pasifik Tengah dipandang sebagai sasaran strategis AS lewat skema Grand Strategi Indo-Pasifik. Karena Indonesia dan negara-negara ASEAN di kawasan Asia Tenggara, dipandang sebagai  daerah jantung dalam konstruksi geopolitik Indo-Pasifik AS.

 

 

Kemudian, bagaimana dengan wilayah Indo-Pasifik Barat? Wilayah ini meliputi perairan bagian Barat dan Tengah Samudra Hindia, termasuk pantai Timur Afrika, Laut Merah, Teluk Aden, Teluk Persia, Laut Arab, Teluk Benggala, laut Andaman dan perairan sekitarnya yaitu Madagaskar, Seycheles, Komoro, Kepulauan Mascarene, Maladewa dan kepulauan Chagos.

Lokasi  strategis Indonesia dalam konstruksi geopolitik AS dan NATO dalam perspektif grand strategi Indo-Pasifik, merupakan penghubung antara negara-negara yang berada dalam rute lintasan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi, lokasi geografis Indonesia dan ASEAN pada posisi silang dua samudra dan dua benua (Australia dan Asia) itulah yang dipandang punya nilai strategis secara geopolitik.

Sedangkan wilayah Indo-Pasifik bagian Timur bukan merupakan sasaran krusial bagi AS karena praktis sudah berada dalam kendali sejak dulu. Wilayah ini sejatinya memang merupakan rute laut yang menghubungkan AS dengan Amerika Latin. Wilayah ini mengelilingi sebagian besar pulau di Samudra Pasifik Tengah dan Tenggara. Yang membentang dari Kepulauan Marshal lewat Polinesia Tengah dan Tenggara hingga Eastern Insland(wilayah teritorial Chile) dan Hawai yang merupakan kedaulatan AS.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, AS dan sekutu-sekutunya yang tergabung dalam NATO, memandang wilayah Indo-Pasifik Tengah dan Barat sebagai sasaran utama untuk dikuasai dalam rangka membendung pengaruh Cina.

Maka sangat masuk akal ketika Cina membaca manuver AS untuk membendung dirinya di rute penghubung antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik tersebut berdasarkan Grand Strategi Indo-Pasifik, maka Cina pun kemudian pada Februari 2022  telah menandatangani Pakta Pertahanan Bersama dengan Rusia, yang ditujukan  untuk menghadapi AS dan NATO. Pakta pertahanan bersama Cina-Rusia itu berlangsung hanya selang beberapa minggu menjelang Rusia melancarkan aksi militer terbatas ke Ukraina.

Maka itu menarik pernyataan jurubicara kementerian luar negeri Cina ketika menanggapi penggalangan kekuatan AS dan sekutu-sekutunya pada KTT NATO di Madrid akhir Juni lalu. “NATO telah melakukan destabilisasi di Eropa, sebaiknya jangan melakukan hal yang serupa di kawasan Asia.

Memang KTT NATO di Madrid akhir Juni lalu agak luarbiasa. Negara-negara Asia yang merupakan sekutu NATO seperti Jepang dan Korea Selatan, maupun Australia dan Selandia Baru, untuk pertama kali hadir dan ikut membahas berbagai masalah strategis di KTT NATO Madrid. Australia dan Selandia Baru memang sekutu strategis AS dan Inggris sejak dulu, namun keduanya tidak berada di kawasan Eropa Barat, sehingga tidak ikut secara resmi sebagai NATO. Namun kali ini, kedua negara eks jajahan Inggris tersebut hadir di KTT Madrid. Maka dengan bergabungnya Jepang, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru dalam blueprint NATO, nampaknya ditujukan untuk membangun konektivitas antara Eropa dan Indo-Pasifik, seraya menetapkan Cina sebagai sasaran tembak.

Namun demikian, seperti pada awal tulisan saya tadi, negara-negara Asia kecuali Jepang dan Korea Selatan, tidak menunjukkan antusiasme mendukung skema Indo-Pasifik AS-NATO tersebut. Bahkan India pun, yang tergabung dalam persekutuan empat negara (QUAD) bersama AS-Australia-Jepang, di dalam Sidang Umum PBB, menahan diri untuk secara eksplisit mengecam Rusia terkait aksi militer terbatas ke Ukraina.

Begitupula Indonesia, melalui azas Politik Luar Negeri Bebas-Aktif yang sudah dianut pemerintah RI sejak 1948, tetap membangun strategi perimbangan kekuatan baik dengan AS, Rusia maupun Cina. Dari sebab sikap Indonesia yang tetap menjaga hubungan yang seimbang terhadap ketiga negara adikuasa tersebut, maka negara-negara ASEAN lainnya pun pada perkembangannya juga menolak secara halus untuk larut dalam persekutuan AS-NATO yang coba dirajut lewat Grand Strategi Indo-Pasifik AS-NATO. Karena kalau ditimbang-timbang, lebih banyak merugikan daripada menguntungkan kepentingan nasional masing-masing negara ASEAN.

Apalagi negara-negara di kawasan Asia, utamanya ASEAN di Asia Tenggara, selain telah menjalin kerjasama ekonomi dan perdagangan yang intens dan berskala luas dengan Cina, ASEAN pun terikat komitmen pada Bali Concord I dan II, maupun Treaty of Amity and Cooperation (TAC), telah berkomitmen untuk mempertahankan Asia Tenggara sebagai zona bebas, damai dan netral, dan menolak campur-tangan asing, dan menolak kehadiran pangkalan militer asing di kawasan ASEAN.

Dengan kata lain, Asia atau lebih khususnya ASEAN, dalam kesejarahannya merupakan kekuatan kawasan yang mandiri dan menolak menjadi proxy negara-negara adikuasa.

Maka itu, Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia maupun negara-negara di kawasan Afrika, Timur-Temgah dan Amerika Latin, sudah saatnya menyerukan untuk mengaktifkan kembali Gerakan Nonblok atas dasar tujuan untuk menciptakan perdamaian, seraya mengedepankan kolaborasi daripada persaingan dalam menjalin hubungan antar-bangsa baik secara bilateral maupun multilateral.

Semakin agresifnya AS dan NATO menyeret negara-negara ASEAN untuk bergabung dalam Grand Strategi Indo-Pasifik AS-NATO, justru membuat skema Gerakan Nonblok semakin menemukan momentumnya untuk memperjelas kembali tujuan strategisnya sebagaimana dirumuskan dalam KTT Gerakan Nonblok di Beograd pada 1961.

Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)