Letak geografis Indonesia yang penting dan peran menonjol Indonesia di ASEAN, menjadi pertimbangan Presiden Xi Jinping memilih Indonesia sebagai tempat untuk pertama kali meluncurkan inisiatif RRT mengenai Jalur Sutra Maritim Abad Ke-21 (21st Century Maritime Silk Road) di Gedung DPR RI pada Oktober 2013 lalu.
Penegasan tersebut dikemukakan oleh Mr. Qin Yucai, Director General of Chinese National Development and Reform Commission saat diterima oleh Plt. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK), Duta Besar M. Wahid Supriyadi pada hari Kamis (27/02).
Dubes Wahid menyampaikan bahwa Indonesia menghargai RRT meluncurkan pertama kali inisiatif kerja sama 21st Century Maritime Silk Road di Jakarta. “Indonesia akan dengan gembira menerima informasi yang lebih rinci serta bersedia membahas bersama mengenai inisiatif maritime silk road yang telah disampaikan oleh RRT ke beberapa negara di Asia”.
Mr. Qin Yucai mengatakan bahwa maritime silk road merupakan keinginan RRT untuk membangun kerja sama yang saling menguntungkan dengan negara-negara di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, sekaligus untuk memperoleh kemajuan pembangunan secara bersama.
Salah satu bidang utama kerja sama dalam kerangka maritime silk road adalah infrastruktur. Maritime silk road juga akan mencakup kerja sama bidang energi, pertambangan, pariwisata, people-to-people contact, marine protection, perikanan dan lainnya.
“Maritime silk road masih merupakan konsep dasar yang memerlukan dukungan dan masukan dari negara-negara sahabat untuk pengembangannya”, tambah Qin Yucai.
Ketua Delegasi Indonesia mencatat bahwa konsep maritime silk road termasuk beberapa bidang kerja sama yang tercakup di dalamnya memiliki beberapa kesamaan pemikiran dan bidang kerja sama yang dilaksanakan oleh organisasi regional yang ada di kawasan, seperti APEC, ASEAN dan IORA.
Diskusi berlangsung produktif selama pertemuan. Dubes Wahid didampingi oleh Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Aspasaf serta perwakilan dari Direktorat Asia Timur dan Pasifik, Direktorat Kerja Sama Ekonomi ASEAN dan Direktorat Mitra Wicara dan Antar Kawasan-ASEAN. (Sumber: BPPK Aspasaf)
