Laksamana Pertama (Purn) Johanes Judiono
PENDAHULUAN
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
SITUASI NEGARA SEKITAR TAHUN 1957
Substansi Unclos 82 sudah memuat semua unsur larangan-larangan akan tetapi tidak memuat sanksi pidana. Sanksi pidana diserahkan kepada perundangan masing-masing negara.
Contoh ketentuan pidana :
Nahkoda atau awak yang bertanggung jawab atas kapal selam atau kendaraan bawah air asing lainnya yang sewaktu melaksanankan lintas laut damai tidak berlayar di permukaan air dan menunjukkan bendera kebangsaannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
Prof. Sarwono Kusumaatmadja
Negara Maritim (Prof. DR. M. Dimyati Hartono SH)
Kondisi geografis Indonesia sebagai daerah kepulauan dengan melihat laut sebagai faktor vital dalam integritas wilayah seluruh Indonesia.
Negara Maritim:
- Negara yang berada dalam kawasan / teritorial laut yang sangat luas
- Negara yang mempunyai banyak pulau.
- Negara yang di kelilingi wilayah laut dan perairan.
- Negara yang sebagian besar penduduknya bekerja diwilayah perairan.
- SDA & wilayah laut / dasar laut untuk kesejahteraan rakyat
Bung Karno:
- “Dari sabang sampai merauke”
- Satu kesatuan kebangsaan/kenegaraan, satu kesatuan ideologi yang bulat dan kuat.
- Pancasila dan Trisakti harus kita pertahankan.
- Pesan Bung Karno di atas itu identik dengan negara Maritim.
NKRI Dalam Peta Dunia
Yurisdiksi Nasional NKRI berdasarkan UNCLOS 82
PERMASALAHAN
Sengketa Laut Cina Selatan :
- Hukum Internasional
- Klaim wilayah
Inti dari geopolitik :
- Politik
- Ekonomi
- Militer
Geopolitik : Ilmu tentang pengaruh faktor geografi terhadap ketatanegaraan, kebijakan bangsa/negara sesuai dengan posisi geografis.
Strategi : Ilmu tentang penggunaan SDM untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang/damai
( Kamus besar Bahasa Indonesia pusat bahasa edisi ke 4 )
– AL Cina sedang menuju kepada status Blue Water Navy hal ini bisa dilihat dari upaya Cina untuk membangun kapal induk tipe ex Unisoviet : Mink, Kiev & Varjag
– Kini Cina yang telah berstatus sebagai pemain ekonomi global tengah berjuang keras untuk mendapatkan pengakuan status sebagai kekuatan global
– Kondisi ini yang membuat gerah negara-negara kawasan:
- AS dalam berbagai kepentingan keamanan Internasional saat ini selalu menggunakan pdkt multirateral/koalisi untuk menghadapi polkam yang berkembang di laut Cina Selatan & Asia Pasific
- Pertarungan globlal ini di Aspac inilah yang merupakan salah satu jalan untuk menuju globalisasi dan pasar bebas
- Hal seperti ini yang pernah di cetuskan oleh Bung Karno kedepan akan muncul Neokolonialisme dan Neokapitalisme
- Dengan kondisi Geopolitik NKRI kedepan maka ALKI sistem & pengaturan Security Maritime harus ditingkatkan dan dikuasai dengan memanfaatkan fungsi TNI AL : Fungsi Militer, fungsi Diplomasi, dan fungsi Polisionil
SARAN
Untuk membangun jiwa bangsa negara Maritim:
- Kenali Jati Diri Bangsa
- Tahu Apa Yang Kita Miliki
- Tahu Apa Yang Kita Mau
- Kenali Geopolitik dan Geostrategi NKRI
- Kenali Peluang
- Ambil Posisi
Daftar Pustaka
- UUD 1945
- UNCLOS 1982
- DR. M. Dimyati Hartono SH, Yurisdiksi Nasional Indonesia sebagai Negara Nusantara 1983
- Indroko. S (Mantan Kasal 2001) Konsep Kebijakan Maritim Indonesia 2001
- M.Husseyn Umar SH,Hukum Maritim dan masalah masalah pelayaran di Indonesia 2001
- Catatan sebagai Fellow Senior di National Maritime Institute (Siswanto, Direktur Namarin Jakarta 2005)
- DR. I Made Pasek Diantah. SH.MH,Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia bdsk UNCLOS 82.2002
- Gabriel B.Collins & Andrew S. Erickson, China’s Energy Strategy, the impact on Beijing a Maritime Policies, Naval Institute Press 2008
- Adi Sumardiman (Tim Menlu Mochtar Kusumaatmadja pada Konvensi Hukum laut di Jamaica desember 1982) sebuah catatan 2010
- Hario Kecik (Mantan Pangdam IX Mulawarman 1959-1965) Inteljen 2012
- Prof. Sarwono Kusumaatmadja, Menuju Road Map Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia
- Hindrajit & M. Arif Pranoto (Global Future Institute) Takdir Geopolitik Indonesia di tengah pertarungan global AS-China di Asia Pasific 2015
