Siaran tunda konvensi calon presiden Partai Demokrat di TVRI yang berbuntut panjang. Siaran tersebut dinilai melanggar.Setelah menerima banyak laporan dan pengaduan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk koalisi lima lembaga swadaya masyarakat (LSM), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) langsung memanggil Direksi TVRI untuk dimintai keterangan. Pemanggilan tersebut dihadiri Farhat Syukri (Direktur Utama TVRI) dan Usy Karundeng (Manajer Sekretariat Dewan Direksi TVRI). S. Rahmat M Arifin (Ketua Bidang Isi Siaran KPI) mengatakan, sebagai lembaga penyiaran publik, TVRIseharusnya netral dan tidak boleh berpihak pada kelompok tertentu.
Menurut pengamat komunikasi massa, Joris Kabo, langkah TVRI yang menyiarkan acara Partai Demokrat masih bisa ditolerir apabila siaran yang mengambil durasi tiga jam tersebut menghasilkan pemasukan kepada TVRI.
“Namun, apabila acara tersebut tidak menghasilkan dana, maka Direktur TV RI dapat dipersalahkan dan dilakukan tindakan sesuai dengan norma yang berlaku,”tambah lelaki asal Ambon ini.
Menurut Joris Kabo, ada situasi yang ironis dibalik berita ini yaitu salah seorang anggota Komite Konvensi Partai Demokrat terkenal sebagai pengamat komunikasi publik yang selama ini kritis menilai dan sangat aktif mengawasi penyalah gunaan dunia pertelevisian untuk kepetingan politik, namun ternyata “dia kebobolan” dengan kasus ini,” ujar Joris seraya menambahkan konglomerasi media massa dalam Pemilu 2014 dengan sejumlah owner media massa yang maju sebagai capres jelas akan membuat media massa rentan disalahgunakan untuk kepentingan satu kelompok saja.
“Tugas KPU, Bawaslu, Komisi Penyiaran Indonesia ataupun NGO yang mengawasi media massa, akan semakin berat karena konglomerasi media ini jelas tidak akan membuat sebuah media massa akan menjadi independen pada Pemilu yang akan datang,” tegasnya.
