Standar Ganda Kebijakan HAM AS di Pelbagai Belahan Dunia, Selayang Pandang

Di balik Isu Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) yang kerap digulirkan pemerintah Amerika Serikat (AS) hakekatnya sangat diwarnai oleh dorongan untuk mempertahankan superioritasnya sebagai “Polisi Dunia” terhadap negara-negara lain, utamanya yang secara ekonomi dan kemiliteran dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan negara Paman Sam itu. Apalagi ketika merujuk pada tesis Dr. Samuel Huntington, subyektifitas bangsa AS yang berakar pada peradaban Eropa Barat dan Amerika Utara, ikut memainkan peran penting dalam membuat Kebijakan Standar Ganda mengenai masalah HAM terhadap negara-negara dunia ketiga, maupun terhadap negara yang mereka pandang sebagai musuh potensial yaitu Republik Rakyat Cina (RRC), Iran, Korea Utara, dan Suriah.

Dalam menyikapi pembantaian warga Muslim di Bosnia pada 1993, wilayah yang kelak memisahkan diri dari Yugoslavia sebagai negara induk, AS boleh dikatakan cenderung bersikap pasif dan tidak melakukan tindakan aktif mengecam pelanggaran HAM dilakukan warga masyarakat Serbia. Meskipun pada perkembangannya kemudian, pelanggaran HAM terhadap warga Bosnia maupun Krosia, kemudian dijadikan dalih pihak Washington untuk menggulingkan Presiden Slobodan Milosovik sebagai orang yang bertanggungjawab membiarkan pembantaian warga Muslim Bosnia maupun Krosia. Kalau kita membuka kembali tumpukan berita-berita lama pada tahun 1993, beberapa pemerintah negara-negara berpenduduk Muslim, termasuk Indonesia, menyesalkan dan mengecam keras AS maupun negara-negara Barat karena tidak mengambil peran aktif mencegah pelanggaran HAM  di Bosnia.

Namun lepas dari bukti nyata sikap pasif dan bahkan cenderung membiarkan terjadinya pelanggaran HAM terhadap warga Muslim Bosnia, namun pada saat yang sama pemerintahan AS cenderung lebih agresif mengecam pemerintahan Slobodan Milosovik yang diasumsikan oleh pihak Washington sebagai orang yang paling bertanggungjawab terhadap pelanggaran HAM baik terhadap warga Muslim Bosnia maupun warga sipil Krosia. Namun tak kurang dari Dr Huntington, menilai pihak Washington cenderung lebih aktif membela warga sipil Krosia dibandingkan warga Muslim Bosnia, meski sama-sama menjadi korban pelanggaran HAM dan tindak kekerasan.

Iran, karena memandang AS dan negara-negara Barat yang katanya merupakan pelopor penegakan HAM itu, ternyata telah gagal melindungi warga Muslim Bosnia, kemudian Iran dan beberapa negara Muslim lainnya, menyiapkan sekitar 18 ribu pasukan untuk melindungi warga Muslim Bosnia.

Sebaliknya, pihak AS dan negara-negara Barat melancarkan tekanan keras terhadap  Irak di bawah kepemimpinan Presiden Saddam Hussein maupun Libya di bawah kepemimpinan Moamar Khadafi, karena telah menentang dominasi global AS dan negara-negara barat. Kebijakan standar ganda AS terhadap dua negara di Timur-Tengah itu tidak saja sebatas soal pelanggaran HAM terhadap rakyatnya, melainkan juga terkait isu kepemilikan persenjataan nuklir. Seperti juga halnya terhadap iran dan Korea Utara, AS dan negara-negara Barat secara gencar melarang kepemilikan maupun penggunaan persenjataan nuklir terhadap Irak maupun Libya.

Kita boleh setuju atau tidak setuju dengan tesis Dr Huntington bahwa di era pasca Perang Dingin, konflik antar peradaban telah menggantikan konflik ideologi yang jadi ciri utama konflik di era Perang Dingin. Seperti kapitalisme-liberal versus komunisme, yang melambangkan persaingan global antara kubu AS-negara-negara Barat versus Uni Soviet dan RRC.

Namun demikian, setidaknya ada sebuah catatan menarik dari Huntington, sebagaimana dia tulis dalam artikelnya yang terangkung dalam sebuah buku bertajuk “The Changing Security Environtment and American National Interest.” Menurut Huntington, isu-isu antarperadaban meliputi: Proliferasi senjata nuklir maupun cara penggunaannya (termasuk jenis-jenis senjata yang bisa mematikan secara massal), HAM, dan masalah imigrasi. Ketiga isu tersebut, tulis Huntington, sangat mendominasi agenda internasional sebagai pokok bahasan di berbagai forum antar-negara adikuasa.

Namun jika kita telisik lebih dalam, khususnya dua isu pertama, proliferasi senjata nukiir dan persenjataan massal maupun HAM, pada kenyataannya bukan murni didasari komitmennya sebagai negara-negara pelopor dalam penegakan HAM maupun Humanisme Universal, melainkan karena semata bermaksud menggunakan isu persenjataan nuklir maupun HAM untuk menyerang dan memojokkan negara-negara yang dipandang tidak mau bekerjasama dan mendukung politik global AS sebagai polisi dunia.

Sebaliknya terhadap negara-negara yang dipandang kooperatif dan bersedia bekerjasama mendukung skema global AS, Washington bahkan siap menyiapkan panggung bagi para dictator yang brutal dan korup.Dan ini, ternyata memang ada doktrin dan landasan konsepsionalnya (Baca Noam Chomsky, How the World Works).

Bahkan sejak masih berlangsungnya Perang Dunia II, berbagai kelompok studi dari Departemen Luar Negeri dan Dewan Kebijakan Luar Negeri telah menyusun rancangan Dunia pasca Perang yang mereka sebut “Grand Area.” Yaitu wilayah yang harus tunduk pada kepentingan ekonomi AS. Grand Area di belahan bumi bagian barat yaitu Eropa Barat, Inggris dan Timur Jauh (termasuk kawasan Asia Pasifik), Afrika, Timur-Tengah sebagai sumber energi tak tertandingi, dan negara-negara yang masuk kategori Dunia Ketiga lainnya.

Vietnam, dengan dalih sebagai basis kekuatan komunis di Asia Tenggara, kemudian didorong ke arah terbelahnya Utara dan Selatan. Vietnanam Selatan masuk orbit pengaruh AS dan negara-negara Barat, Vietnam Utara karena diasumsikan sebagai kekuatan komunis, kemudian bersekutu dengan Uni Soviet. Bagi AS, kemunculan Vietnam sebagai negara merdeka yang utuh dan bersatu, berpotensi menjadi sebuah contoh yang berhaya dari keberhasilan kemerdekaan nasional yang dapat menginspirasi bangsa-bangsa lain di kawasan itu.

Tapi Vietnam bukan satu-satunya percontohan dari kebijakan standar ganda AS terkait demokrasi dan HAM. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan korporasi global AS atau Multinational Corporation (MNC) di negara-negara berkembang, Washington justru bersekutu dengan sayap kanan tradisional dan kelompok-kelompok fasisme militer daripada mendukung kelompok-kelompok pro demokrasi atau anti-fasisme.

Gagasan dasarnya adalah, untuk membangun basis yang kuat bagi dominasi para pebisnis, sehingga kekuatan serikat buruh harus dipecah-belah dan dilemahkan. Dikarenakan kelompok-kelompok anti-fasisme ini dipandang sebagai penghalang berjalannya skenario AS dalam merestorasi tatanan sayap kanan tradisional. Maka AS mendukung kebijakan represif terhadap kelompok ini di pelbagai belahan dunia.

Cara-cara melalui operasi intelijen yang kerap ditempuh misalnya dengan menggagalkan hasil pemilu yang memenangi calon presiden atau perdana menteri yang pro nasionalisme kerakyatan atau sosialisme, atau dengan cara menimbun persediaan makanan yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat, sehingga menimbulkan krisis pangan.

Kasus di Italia menarik juga sebagai bahan perbandingan. Para perencana kebijakan AS menyadari bahwa ancaman sesungguhnya di Eropa bukan dari agresi militer Uni Soviet, melainkan perlawanan kelompok-kelompok antifasis yang didasari gagasan demokrasi radikal, serta kekuasaan politik dan daya tarik partai komunis lokal. Alhasil, Italia  kemudian menjadi salah satu wilayah target utama subversi CIA sejak lembaga intelijen AS tersebut didirikan. Melalui operasi senyap CIA, berbagai macan teknik dilakukan termasuk merestorasi kebijakan dan kekuatan fasis di Italia, menghancurkan  serikat-serikat kerja, dan menimbun bahan makanan pokok. Begitupun, partai komunis lokal tetap populer di kalangan rakyat Italia, padahal partai komunis itu sama sekali tidak menginduk pada Uni Soviet.

Dalam kasus Korea pasca Perang Dunia II, AS memasuki negara ginseng tersebut pada 1945, malah justru menyingkirkan elemen-elemen anti-fasis yang menjadi basis terbentuknya pemerintahan lokal Korea, yang selama berlangsungnya pendudukan Jepang di Korea, mereka-mereka inilah yang justru menjadi motor perlawanan melawan tentara fasis Jepang. Justru untuk menyingkirkan elemen-elemen anti-fasis di Korea ini, AS menjalin kerjasama dengan polisi fasis Jepang dan Korea yang berkolaberasi selama masa pendudukan Jepang. Padahal seharusnya elemen-elemen fasis di kepolisian dan ketentaraan Korea yang selama Perang Dunia II menjadi boneka Jepang itulah yang harus disingkirkan.

Akibatnya cukup mengerikan. Sebelum meletusnya Perang Korea pada 1950-an, sekitar 100 ribu orang mati terbunuh di Korea Selatan, termasuk 30 ribu hingga 40 ribu orang yang dibunuh selama masa pembasmian revolusi petani di Pulau Jeju.

Salah satu contoh bagaimana AS melumpuhkan perlawanan antifasis adalah dengan rekrutmen para penjahat perang seperti Klaus Barbie, eks tentara SS Jerman yang pernah menjadi pemimpin Gestapo (Militer Khusus bentukan Adolf Hitler dan Partai Nazi) di Lyon, Prancis. Meski AS tahu persis kejahatan militer Barbie, namun AS menugaskannya untuk memata-matai Prancis.

Ketika Barbie akhirnya dibawa kembali ke Prancis untuk diadili sebagai penjahat perang pada 1982, perannya sebagai agen binaan CIA terpaksa harus diungkap, melalui kesaksian Eugene Kolb dari US Army Counter Intelligence Corps:

Dengan kata lain, sejak menggantikan peran Nazi pasca Perang Dunia, perilaku AS sama sekali tidak berbeda dengan Nazi Jerman ketika menduduki Prancis selama Perang Dunia II. Yaitu memanfaatkan para tenaga spesialis (termasuk Barbie) yang kemudian dikirim ke AS atau Amerika Latin, melalui sarana bantuan dari Vatikan maupun para pendeta yang berhaluan fasis atau bersimpati dengan Nazi Jerman pada Perang Dunia II.

Meskipun AS menyatakan bahwa musuh terbesar mereka adalah komunisme, sehingga punya alasan pembenaran untuk berkolaborasi dengan kekuatan-kekuatan pendukung fasisme, namun pada hakekatnya musuh terbesar AS adalah bangkitnya nasionalisme Dunia Ketiga. Sehingga misi utamanya adalah mencegah dan menggagalkan tampilnya para pemimpin Dunia Ketiga yang menganut haluan politik nasionalis. Seperti Sukarno dari Indonesia, U Nu dari Myanmar, Pangeran Sihanouk dari Kamboja, Gamal Abdel Nasser dari Mesir, Arbenz Guzman dari Guatemala, Mossadeq dari Iran, dan Salvador Allende dari Chilie.

Sosok para pemimpin seperti tersebut di atas kalau gagal dibendung melalui Pemilihan Umum, maka didoronglah suatu operasi intelijen yang dimotori kelompok-kelompok sayap kanan dan kekuatan militer, untuk menggulingkan pemerintahan mereka. Lalu, mendukung terbentuknya pemerintahan yang mendukung investasi swasta dan modal asing maupun dalam negeri, mengutamakan produksi untuk keperluan ekspor ketimbang untuk memenuhu kebutuhan di dalam negeri, dan hak membawa keuntungan lari ke luar negeri (capital flight).

Beberapa pemerintahan parlementer dihambat atau digulingkan dengan dukungan AS. Sebagian bahkan melalui campur-tangan langsung, misalnya di Iran pada 1953, di Guatemala pada 1954, di Brazil pada 1964, dan Chile pada 1973.

Melalui serangkaian studi yang dilakukan Noam Chomsky melalui beberapa dokumen rahasia pemerintahan di Washington, cara-cara semacam ini bukan saja dibiarkan, malah mendapat dukungangan aktif dari Dewan Keamanan Nasional (National Security Council) dan Departemen Luar Negeri.

Kalau melihat serangkaian kasus-kasus tadi, nampak jelas bahwa AS sebetulnya tidak punya komitmen sama sekali untuk penegakan HAM maupun demokrasi. AS justru lebih nyaman bersandar pada kekuatan bersenjata, dan membuat aliansi dengan militer seperti tergambar di beberapa negar Amerika Latin, sehingga mereka bisa diandalkan untuk menghancurkan pelbagai kelompoik masyarakat lokal yang berhaluan nasionalis dan sosialis kerakyatan, yang menentang skema kapitalisme global AS diterapkan di negaranya.

Intinya, kebijakan-kebijakan luar negeri AS di Dunia Ketiga, secara konsisten telah menentang demokrasi dan penegakan HAM bilamana hasilnya tak dapat dikontrol. Sebuah kajian atas sistem inter-Amerika yang dipublikasikan oleh Royal Institute of International Affairs di London menyimpulkan:

Sasaran strategis dari dari AS dalam mengamankan kepentingan perusahaan-perusahaan kapitalis dan swasta, adalah dengan menghancurkan gagasan-gagasan nasionalisme independen dan kekuatan rakyat yang dapat melahirkan demokrasi yang sesungguhnya.